Ikbal Bahua Kreatif

MANUSIA INDONESIA, NASIB DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

2009-12-23T18:52:00.000-08:00

Oleh: Mohamad Ikbal Bahua

PENDAHULUAN

Studi tentang manusia, seakan tidak pernah usang dari perjalanan kehidupan. Mungkin, itulah kalimat yang paling tepat untuk menggambarkan betapa luasnya cakupan yang dapat dikembangkan dari setiap perbincangan tentang manusia. Dan, mungkin, karena itu pula, topik ini menjadi selalu aktual untuk dibicarakan. Apalagi jika dibumbui dengan berbagai masalah yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar manusia, sesuai dengan standar universal.
Sedemikian menariknya pembicaraan tentang manusia Indonesia, terutama di tengah-tengah perkembangan global dewasa ini, seringkali dari sana muncul dan berkembang berbagai topik yang secara substansial, sebetulnya tidak berujung pangkal. Tetapi, karena dikemas dalam pemberitaan yang sangat publikatif, maka "omong kosong" itu menjadi "rame" dan menyedot opini publik, untuk akhirnya berkembang menjadi isu yang menuntut perhatian pelbagai kalangan. Bahkan, tidak jarang, perdebatan tidak berujung pangkal itu, berbuntut petentangan horizontal antar kelompok masyarakat. Kecenderungan semacam ini, seakan menjadi model paling up to date dan paling trendy di dalam pergaulan masyarakat bangsa kita akhir-akhir ini. Siapapun orangnya, segera akan dikatakan "puritan", ketinggalan zaman dan tidak berpihak kepada arus global, jika tidak mampu berbicara kritis, keras, dan vulgar dalam setiap penampilan, terlebih jika yang bersangkutan, tidak mampu menempatkan diri sebagai pihak yang selalu berseberangan dengan pemerintah.

Membangun, pada hakekatnya adalah upaya untuk mempersiapkan manusia menghadapi imperatif perubahan. Karena, suka atau tidak suka, dirancang atau tidak dirancang, perubahan akan dihadapi oleh manusia. Perubahan itu terjadi pada diri manusia sendiri, pada lingkungan masyarakat di mana ia berada dan pada tuntutan tuntutan agar ia bisa mempertahankan, menjaga dan meningkatkan survivalnya. Proses dan akibat perubahan itu akan dihadapi oleh semua manusia dan seluruh anggota masyarakat. Ada dua pihhan bagi manusia dalam menghadapi imperatif perubahan ini. Pilihan pertama, membiarkan perubahan itu terjadi sesuai kodratnya dan manusia menerima saja keharusan dan akibat perubahan itu, dan menyerahkan semuanya pada kehendak 'nasib'. Atau, berikhtiar menyongsong perubahan itu dengan tekad untuk tetap bisa menguasai arah, mutu serta terpeliharanya tujuan hidup.
Kita, bangsa Indonesia, berketetapan untuk menghadapi imperatif perubahan itu dengan ikhtiar, melalui upaya pembangunan. Kita ingin agar arah, dinamika dan gejolak yang inherent dalam setiap proses perubahan dapat sejauh mungkin dikuasai dan dikendalikan. Tergantung dinamika internal dan dinamika external yang dihadapi oleh manusia dan masyarakat, perubahan bisa berjalan cepat atau lambat, lebih bergejolak atau kurang bergejolak, arahnya menuju ke sasaran yang lebih maju dan moderen, atau bahkan mundur atau makin terbelakang. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola perubahan itu, kita sebagai individu, masyarakat atau negara sebagai pengemban amanat rakyat ?

Ada sementara orang termasuk ahli ilmu sosial dan budayawan yang beranggapan bahwa imperatif perubahan itu demikian kompleks dan normatif sifat penilaian¬nya. Sehingga mereka tidak percaya bahwa imperatif perubahan manusia dan masyarakat itu dapat dikendalikan apalagi dikelola oleh lembaga atau orang-orang tujuan di luar individu manusia yang menghadapi perubahan itu sendiri. Arah perubahan yang dihadapi manusia disamping kompleks, berdimensi banyak, juga sangat mungkin bercorak individu. Karenanya tidak layak untuk dicampuri lembaga manapun, termasuk negara, apalagi pemerintah. Karena cara pengelolaan yang demikian akan melahirkan sistem kemasyarakatan yang totaliter dan menindas prakarsa dan kemerdekaan perorangan untuk memilih responsnya sendiri dalam menghadapi perubahan.

Laporan Pembangunan Manusia Indonesia (LPMI) tahun 2004 juga menegaskan, pembangunan manusia Indonesia sebagaian besar masih dibiayai melalui belanja masyarakat, bukan belanja pemerintah. Dibidang kesehatan misalnya, sumbangan pembiayaan pemerintah hanya 20 persen atau kurang setengah angka rata-rata Negara Asia Timur dan Pasifik. Manfaatnya cenderung lebih dirasakan oleh kelompok orang kaya. Pada tahun 2002, 20 persen orang miskin hanya menggunakan 8 persen untuk pelayanan kesehatan dasar dibandinkan 39 persen yang dinikmati oleh 20 persen orang kaya. Angka kematian bayi dikelompok miskin tiga kali lebih tinggi dibanding kelompok kaya. “ketimpangan serupa, walaupun tidak tajam, juga terjadi dibidang pendidikan. Walaupun tujuan nasional yang hendak dicapai dalam pembentukan Negara Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia, tetapi jika hal itu tidak termanifestasikan dalam system aturan kelembagaan, maka sangat wajar apabila kondisi mansuia Indonesia masih di bawah Negara-negara lain dan bahkan masih banyak manusia Indonesia yang miskin, tidak memperoleh rasa aman, mengalami gizi buruk, tidak mampu mengakses pendidikan dan kesehatan. “padahal pada masa Orde Baru telah banyak disusun dan ditetapkan program-program untuk mewujudkan pembagunan manusia Indonesia seutuhnya dan rakyat Indonesia seluruhnya.

Kelemahan utama lainnya, adalah tidak adanya pelaksanaan yang konsisten melalui system atauran dan system kelembagaan yang integral. “Program-program pembangunan manusia yang dilaksanakan, bahkan mungkin juga tujuan nasional hanya menjadi pemanis tanpa disertai implementasi. Untuk dapat melaksanakan pembangunan manusia Indonesia harus dengan kerangka yang tersistem. Segenap system aturan dan kelambagaan harus mendukung upaya pembangunan manusia. ”Sesungguhnya dengan membangun suatu sistem hukum secara konsisten berdasarkan UUD 1945 dengan sendirinya bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan manusia mengingat tujuan nasional dan dasar filosofis Negara yang berorientasi pada kesejehteraan manusia.

MANUSIA INDONESIA

Pembangunan manusia Indonesia merupakan proses memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki warga Negara. Pilihan-pilihan itu dimaksud untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang dapat diukur dengan kriteria umur panjang dan sehat, penguasaan ilmu pengetahuan, akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup layak, dan kebebasan politik serta jaminan atas hak asasi manusia. Laporan pembangunan manusia global yang dikeluarkan UNDP menyatakan bahwa manusia Indonesia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya yang memiliki watak, sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya, agama dan sosial di Indonesia. Tujuan utama pembangunan suatu Negara tidak lain adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyatnya menikmati usia panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. “Manusia adalah tujuan akhir pembangunan, bukan alat pembangunan (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Jimly Asshiddiqie, (2006) menyatakan bahwa, pembangunan manusia harus dilakukan secara komprehensif dengan mempromosikan simbiose antara pembangunan ekonomi dan keadilan sosial; antara ekonomi yang maju dengan politik yang sehat; antara kesejahteraan individu dan masyarakat. Konsepsi pembangunan manusia tersebut dibandingkan dengan UUD 1945 maka jelas menunjukkan kesesuaiannya. Bahkan, dari kesepakatan dasar tentang tujuan nasional sudah menunjukkan orientasi terhadap pembangunan manusia baik sebagai individu maupun dalam masyarakat. “UUD 1945 bukan hanya konstitusi politik, tetapi juga konstitusi ekonomi dan sosial budaya, dan karena itulah konsep negara yang dianut dalam UUD 1945 adalah negara kesejahteraan.

Dalam laporan perkembangan regional Millenium Development Goals (MDG’s) terlihat bahwa pencapaian program pengentasan kemiskinan dan gizi buruk, masalah pencemaran lingkungan, penyedian air bersih, dan sanitasi berada dalam kategori Off Track-Slow yang berarti baru akan mencapai target setelah tahun 2015 mendatang. “Kondisi manusia Indonesia tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengapa sampai dapat terjadi demikian, padahal tujuan nasional yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 jelas-jelas berorientasi pada pembangunan mansuia,”?. “Jika pada tataran normatif konstitusional tidak ditemukan permasalahan, maka harus dilihat pada praktek pelaksanaan atau penegakkan konstitusi (the enforcement of the constitution). Penegakkan dalam hal ini tidak hanya pelaksanaan sutau aturan oleh organ Negara dan pejabat-pejabat di dalamnya, tetapi juga harus tercermin dalam pembuatan system aturan yang akan dilaksanakan oleh organ-organ itu.

NASIB DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Sejumlah agen rekrutmen tenaga kerja di Indonesia, baik yang berizin maupun tidak, beroperasi layaknya sindikat perdagangan manusia, menjerumuskan para pekerja pria dan wanita ke dalam kerja ijon dan berbagai situasi kerja yang kejam. Perdagangan manusia untuk kegiatan seks dan perbudakan merajalela di seluruh Indonesia, dari wilayah pedesaan sampai perkotaan. Kepulauan Riau masih terus menjadi daerah transit dan tujuan bagi para wanita dan gadis Indonesia yang diperdagangkan untuk eksploitasi seks.

Berdasarkan Teks Resmi Kedubes Amerika Serikat (2007)bahwa, Indonesia merupakan negara asal, perantara, dan tujuan dari para wanita, anak-anak, dan pria yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seks dan kerja paksa. Jumlah wanita yang dijual ke Jepang dengan disamarkan sebagai pementas kegiatan kebudayaan berkurang pada tahun lalu. Para wanita dari Kalimantan Barat yang bermigrasi ke Taiwan dan Hong Kong sebagai pengantin kontrak seringkali dijerumuskan ke dalam lembah prostitusi atau kerja ijon. Sejumlah besar wanita Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga menjadi korban eksploitasi dan kondisi-kondisi perbudakan yang penuh pemaksaan di Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Jepang, Suriah, Kuwait, Taiwan, dan Hong Kong.

Djarot Saiful Hidajat (2006) menyatakan bahwa pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk pemberantasan perdagangan manusia. Namun, berbagai upaya tengah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada April 2007, Presiden Indonesia mengesahkan RUU anti perdagangan manusia yang memberikan kuasa kepada para aparat penegak hukum untuk menyelidiki segala bentuk praktik perdagangan manusia. UU anti perdagangan manusia ini merupakan senjata yang ampuh dalam upaya menuntut dan menjatuhkan hukuman kepada para pelaku perdagangan manusia dan menggiring mereka kepada hukuman penjara dan denda yang berat. Keberhasilannya tergantung pada kebulatan tekad para pejabat tinggi penegak hukum untuk menerapkan UU tersebut dan menyusun aturan pelaksanaannya sesegera mungkin. UU yang baru ini mencantumkan semua unsur penting yang diusulkan masyarakat sipil dan komunitas internasional, termasuk definisi kerja ijon, eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual, serta perdagangan manusia lintas negara dan dalam negeri.

Terlepas dari pengesahan UU anti perdagangan manusia yang komprehensif ini, tingkat ketidaksesuaian Indonesia dengan standar minimum pemberantasan perdagangan manusia masih tinggi. Indonesia memiliki masalah perdagangan manusia yang terbesar diantara negara-negara di sekelilingnya, dengan ratusan ribu korban perdagangan manusia. Indonesia juga memiliki masalah yang besar dan belum teratasi dalam keterlibatan pejabat publik dalam perdagangan manusia. Upaya-upaya penegakan hukum telah meningkat pada tahun terakhir, namun masih belum cukup, dan baru sedikit kemauan politik yang ditunjukkan untuk memberikan perlindungan yang lebih kepada TKI dari bahaya perdagangan manusia.

Departemen Tenaga Kerja RI (2006), Pemerintah Indonesia melaksanakan sejumlah upaya yang lebih baik dalam memerangi perdagangan manusia pada 2006, meskipun ketiadaan UU yang komprehensif menghambat efektivitas dari upaya-upaya ini. Dengan disahkan dan diberlakukannya sebuah UU anti perdagangan manusia yang komprehensif pada April 2007, Indonesia kini melarang segala bentuk praktik perdagangan manusia; UU tersebut menetapkan hukuman penjara selama 3 sampai 15 tahun. Hukuman ini cukup berat dan sebanding dengan hukuman untuk kejahatan berat lainnya. UU anti perdagangan manusia yang baru ini berisi aturan penuntutan atas korporasi yang dapat diberlakukan pada agen-agen penempatan tenaga kerja yang terlibat dalam perdagangan manusia. Aturan lainnya secara khusus mengkriminalisasi perdagangan manusia yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. UU baru ini juga akan memfasilitasi pengumpulan data anti perdagangan manusia, yang merupakan masalah kronis di Indonesia.

Dijelaskan oleh Departemen Tenaga Kerja RI (2006) bahwa, penegakan hukum terhadap para pelaku perdagangan manusia pada tahun 2006 meningkat dari tahun 2005, dengan kasus penangkapan naik sebesar 29 persen, dari 110 menjadi 142; penuntutan hukum naik 87 persen, dari 30 menjadi 56; dan penjatuhan hukuman naik 112 persen, dari 17 menjadi 36. Rata-rata masa hukuman untuk kasus-kasus tersebut adalah 54 bulan. Masa hukuman paling lama untuk kasus perdagangan manusia pada tahun 2006 adalah 15 tahun, yang dijatuhkan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jumlah petugas polisi wanita yang membantu korban naik menjadi 280 pada tahun 2006, sedangkan jumlah penyidik polisi untuk kasus perdagangan manusia naik hampir dua kali lipat menjadi 20, namun ini masih belum mencukupi mengingat masalah perdagangan manusia di Indonesia sangat besar. Para jaksa penuntut di Transnational Crime Center, yang dibentuk pada Juli 2006 untuk menangani kasus-kasus yang menjadi prioritas utama di bidang perdagangan manusia dan terorisme, mengajukan tuntutan atas 10 kasus perdagangan manusia dalam enam bulan pertama operasinya. Sejumlah peraturan daerah juga disahkan untuk melindungi wanita dan anak-anak dari praktik perdagangan manusia.

Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya-upaya yang berkesinambungan untuk menggalang kesadaran dan mencegah praktik perdagangan manusia pada tahun 2006. Departemen Tenaga Kerja dan Polri melakukan langkah awal untuk bekerjasama dalam memberikan perlindungan bagi TKI yang menjadi korban perdagangan manusia dengan menandatangani Nota Kesepahaman yang mendukung upaya gabungan di semua bandara dan pelabuhan transit. Pemerintah menyediakan anggaran anti perdagangan manusia untuk pertama kalinya tahun 2007 ini, dengan alokasi sebesar 4,8 juta dolar A.S.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (2006) melakukan upaya-upaya meningkatan kesadaran di 16 provinsi dan mensponsori pengumuman layanan publik di televisi yang disiarkan oleh beberapa stasiun televisi nasional. Pemerintah bekerjasama dengan berbagai LSM dan organisasi internasional untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah perdagangan manusia. Banyak kemitraan satuan tugas daerah dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang memberikan andil besar pada upaya-upaya anti perdagangan manusia di tingkat akar rumput. Pemberian perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia, tentunya merupakan harapan dari manusia Indonesia dalam rangka mengembangkan potensi dirinya dibidang pekerjaan tertentu. Akan tetapi perlindungan secara hukum tenaga kerja Indonesia harus diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui berbagai kegiatan pelatihan atau pendidikan non formal yang dapat membantu TKI tersebut dalam pengembangan potensi keterampilan dirinya, sehingga mereka mampu bekerja sesuai dengan tingkatan keterampilan yang mereka peroleh.

IMPLIKASI
Pembangunan manusia Indonesia merupakan salah satu tujuan dari cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia, karena kemerdekaan adalah terbebasnya suatu Negara kaum penjajah, yang menyebabkan bangsa tersebut menjadi bangsa yang terkebelakang dan tertindas dari semua sisi kehidupan manusia, baik kehidupan secara individu maupun kehidupan secara bernegara dan berbangsa. Indonesia yang terbebas dari kaum penjajah Belanda maupun Jepang sudah saatnya mengisi kemerdekaan dengan membangun manusia Indonesia sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan dalamGBHN.

Semua pemerintah yang pernah memimpin bangsa Indonesia pada hakekatnya telah mengupayakan pembangunan manusia Indonesia dengan berbagai pola pembangunan yang teleh dirumuskan, namun upaya tersebut belum menyentuh kepentingan manusia Indonesia secara holistik dan universal, sehingga masih banyak penduduk Indonesia yang melek huruf, miskin dan tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran).

Manusia Indonesia yang semakin berkembang akan mempengaruhi tingkat kepercayaan dunia barat tehadap Indonesia, karena manusia Indonesia merupakan modal dasar bagi pemerintah Indonesia dalam mengembangkan potensi sumber daya alam. Tetapi masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah bagaimana manusia Indonesia mempunyai peran dalam pembangunan, jika indeks kemiskinan manusia Indonesia masih jauh dari rata-rata angka kemiskinan di era pemerintahan Orde Baru yaitu 16,7 %.

Peningkatan kualitas manusia Indonesia yaitu hanya dengan memprioritaskan pendidikan sebagai faktor utama dengan memberikan biaya anggaran 20 % dari total anggaran APBN. Hal ini harus diupayakan oleh pemerintah saat ini , karena total anggaran pendidikan yang dibutuhkan 20 % merupakan anggaran yang diluar biaya untuk gaji guru dan perbaikan sarana-dan prasarana sekolah.

KESIMPULAN

Pembangunan manusia Indonesia harus dititikberatkan pada pembangunan pendidikan secara berkelanjutan untuk membentuk manusia Indonesia yang mandiri serta dapat bersaing di dunia internasional.
Perlindungan hukum dan penyelesaian masalah tenaga kerja Indonesia merupakan hal yang utama diselesaikan oleh pemerintah Indonesia, karena tenaga kerja Indonesia merupakan salah satu asset dalam penambahan devisa Negara dibidang non migas, sehingga dengan adanya perlidungan hukum terhadapTKI, maka manusia Indonesia akan merasa aman untuk bekerja di luar negeri tanpa ada perlakuan yang tidak terpuji terhadap diri TKI.
Peningkatan sumber daya manusia terutama TKI diupayakan melalui peningkatan dibidang keterampilan dan penguasaan teknologi dalam upaya untuk memberikan bekal ilmu pengetahun kepada TKI sebelum mereka berangkat ke luar negeri untuk bekerja.
Untuk tenaga kerja yang berada di dalam negeri diupayakan adanya peningkatan UMR yang didasarkan pada kemampuan setiap provinsi dan perusahaan atau industri dalam menampung tenaga kerja yang berada pada tingkatan usia kerja.

Referensi ada dalam bentuk file;

Pemberdayaan dan Komponen-Komponen Penyusunnya

2009-10-31T08:47:00.000-07:00

Oleh : Mohamad Ikbal Bahua

A. Istilah Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan pertama kali digunakan oleh aktivis Gerakan Black Panther dalam mobilisasi politik di USA pada 1960-an. Konsep ini dorman selama dekade 1970-an. Pada pertengahan dekade 1980-an, Gerakan Kaum Wanita mempopulerkan kembali konsep pemberdayaan. Kini konsep “pemberdayaan” telah masuk keberbagai disiplin ilmu, baik pada tataran teori maupun praktek. Bahkan, istilah “pemberdayaan” telah menjadi suatu kata plastis, yang digunakan dalam berbagai konteks, sehingga mengaburkan makna yang sebenarnya (Aithai Vathsala, 2005: 2).

Makna pemberdayaan Menurut kamus Oxford kata empower sinonim dengan memberi daya atau kekuasaan kepada. Ada dua citra pemberdayaan, yaitu: (1) yang memberi manfaat baik kepada pihak yang memberi kuasa maupun kepada pihak yang mendapat kuasa. Tipe inilah yang disebut sebagai pemberdayaan (empowerment), dan (2) kekuasaan didapat oleh pihak yang sebelumnya tidak berkuasa melalui perjuangan sendiri. Hal ini disebut sebagai “self-empowerment” atau pemberdayaan sendiri. Konsep pemberdayaan memberi kerangka acuan mengenai matra kekuasaan (power) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkup aras sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan. (Emporwermentillustrated.com, 2005: 2)

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: (1) Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun; dan (2) Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis (Suharto, 2004: 2).

Pemberdayaan mencakup peningkatan kesadaran. Ia juga mencakup lebih dari sekedar perubahan kekuasaan, sebagai akibat dari perubahan struktur dan tata-nilai lama. Elemen kesadaran dan pertimbangan yang tinggi dari kedua belah pihak yang terlibat, yang didapat dari solusi menang-menang (win-win) menyediakan kesempatan bagi kemajuan untuk hidup yang lebih sejahtera, bagi semua yang terlibat.

Berdasarkan uraian di atas, maka makna pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995: 56).

2. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial (Swift dan Levin (1987: xiii).

3. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984: 3).

4. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al., 1994: 106).

5. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2004: 3).

Berdasarkan penjelasan konsep definisi di atas, maka pemberdayaan ialah “Upaya untuk membantu orang-orang agar dapat menolong diri mereka sendiri,” atau upaya untuk memimpin orang-orang agar belajar memimpin diri mereka sendiri.”

B. Komponen-komponen yang menyusun Pemberdayaan

Situs Emporwermentillustrated.com (2005: 2) memberikan beberapa komponen-komponen yang menyusun pemberdayaan antara lain:

1. Pemberdayaan selalu berhubungan dengan Kekuasaan:

• Power over: Kekuasaan untuk mengatur seseorang atau sesuatu. Respon pada kekuasaan ini bisa berupa kepatuhan, penolakan atau manipulasi.

• Power to: kekuasaan yang bersifat generatif atau produktif yang mencipatakan peluang dan aksi tanpa dominasi.

• Power with: kekuasaan yang menimbulkan suatu perasaan bahwa keseluruhan itu lebih besar dari jumah seluruh individu yang ada dan aksi kelompok lebih efektif.

• Power from within: suatu perasaan adanya kekuatan dalam setiap orang. Pengakuan pada penerimaan dan penghargaan pada diri sendiri memungkinkan penerimaan orang lain sebagai sesama.

Hampir seluruh definisi pemberdayaan mencakup dimensi power over, misalnya akses pada pembuatan keputusan. Sebaliknya, power with menunjukkan kekuasaan kolektif. Banyak LSM Wanita di belahan bumi selatan melakukan perubahan bersama-sama dengan pihak lain. Selanjutnya, maksud power within ialah diri anda ataupun para petani binaan haruslah diperkuat. Dalam hubungan ini, pemberdayaan ialah suatu proses dimana stake holders dapat berubah dari tidak berdaya (“kami tidak mampu”) menjadi percaya diri secara kolektif (“kami mampu”).

22. Selain faktor kekuasaan, pemberdayaan juga melibatkan aspek, kognitif, psikologis, ekonomi, dan politik

• Aspek kognitif menunjukkan kemampuan stakeholders untuk memahami situasi subordinasi dalam masyarakat pada tingkat mikro maupun makro, dan juga kemampuan membuat keputusan untuk mengubah kebudayaan dan norma yang menghambat perkembangan mereka.

• Aspek psikologis menunjukan kemampuan stakeholders untuk mengembangkan sikap bahwa mereka mampu memperbaiki situasi dan akan berhasil.

• Aspek ekonomi menunjukkan bahwa stakeholders harus memiliki aktivitas yang produktif agar memiliki penghasilan dan otonomi keuangan untuk mengurangi ketergantungan pada pihak lain.

• Aspek politik menujukkan kapasitas stakeholders untuk menganalisis situasi sosial-politik dan kemampuan mereka mengorganisasi dan memobilisasi rekan-rekannya untuk melakukan perubahan sosial.

Girvan (2004) dalam Suharto (2004: 4) memberikan beberapa indikator pemberdayaan yang biasa disebut dengan empowerment index atau indeks pemberdayaan, antara lain:

• Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.

• Kemampuan membeli komoditas ‘kecil’: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

• Kemampuan membeli komoditas ‘besar’: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

• Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputuan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri mapun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk diternak, memperoleh kredit usaha.

• Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.

• Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.

• Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap ‘berdaya’ jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.

• Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

Referensi ada dalam bentuk file

AKSI DAN PERUBAHAN SOSIAL

2009-06-03T10:39:00.000-07:00

Oleh : MOHAMAD IKBAL BAHUA

Sejarah telah mengajarkan kepada kita bahwa, suatu perubahan sosial kearah yang lebih baik bukan datang dengan sendirinya. Perubahan sosial tersebut hadir dari perkembangan sosial baik secara kuantitatif dan kualitatif. Aksi sosial bukan suatu hal yang kontraproduktif, namun aksi sosial adalah titik awal dari kemajuan sosial dalam memposisikan dirinya sebagai unsur-unsur penting dan signifikan dalam mengusung dan menyongsong perubahan yang lebih baik (Suharto, 2005).

Menurut Max Weber dalam Berger (2004), bahwa, tindakan sosial atau aksi sosial (social action) tidak bisa dipisahkan dari proses berpikir rasional dan tujuan yang akan dicapai oleh pelaku. Tindakan sosial dapat dipisahkan menjadi empat macam tindakan menurut motifnya: (1) tindakan untuk mencapai satu tujuan tertentu, (2) tindakan berdasar atas adanya satu nilai tertentu, (3) tindakan emosional, serta (4) tindakan yang didasarkan pada adat kebiasaan (tradisi).

Anonim dalam Media Intelektual (2008) mengungkapkan bahwa, aksi sosial adalah aksi yang langsung menyangkut kepentingan sosial dan langsung datangnya dari masyarakat atau suatu organisasi, seperti aksi menuntut kenaikan upah atau gaji, menuntut perbaikan gizi dan kesehatan, dan lain-lain. Aksi sosial adalah aksi yang ringan syarat-syarat yang diperlukannya dibandingkan dengan aksi politik, maka aksi sosial lebih mudah digerakkan daripada aksi politik. Aksi sosial sangat penting bagi permulaan dan persiapan aksi politik. Dari aksi sosial, massa/demonstran bisa dibawa dan ditingkatkan ke aksi politik. Aksi sosial adalah alat untuk mendidik dan melatih keberanian rakyat. Keberanian itu dapat digunakan untuk: mengembangkan kekuatan aksi, menguji barisan aksi, mengukur kekuatan aksi dan kekuatan lawan serta untuk meningkatkan menjadi aksi politik. Selanjutnya Netting, Ketther dan McMurtry (2004) berpendapat bahwa, aksi sosial merupakan bagian dari pekerjaan sosial yang memiliki komitmen untuk menjadi agen atau sumber bagi mereka yang berjuang menghadapi beragam masalah untuk memerlukan berbagai kebutuhan hidup.

Perubahan sosial dalam masyarakat bukan merupakan sebuah hasil atau produk tetapi merupakan sebuah proses. Perubahan sosial merupakan sebuah keputusan bersama yang diambil oleh anggota masyarakat. Konsep dinamika kelompok menjadi sebuah bahasan yang menarik untuk memahami perubahan sosial. Kurt Lewin dikenal sebagai bapak manajemen perubahan, karena ia dianggap sebagai orang pertama dalam ilmu sosial yang secara khusus melakukan studi tentang perubahan secara ilmiah. Konsepnya dikenal dengan model force-field yang diklasifikasi sebagai model power-based karena menekankan kekuatan-kekuatan penekanan. Menurutnya, perubahan terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap kelompok, individu, atau organisasi. Ia berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan (driving forces) akan berhadapan dengan penolakan (resistences) untuk berubah. Perubahan dapat terjadi dengan memperkuat driving forces dan melemahkan resistences to change.

Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola perubahan, yaitu: (1) Unfreezing, merupakan suatu proses penyadaran tentang perlunya, atau adanya kebutuhan untuk berubah, (2) Changing, merupakan langkah tindakan, baik memperkuat driving forces maupun memperlemah resistences, dan (3) Refreesing, membawa kembali kelompok kepada keseimbangan yang baru (a new dynamic equilibrium). Pada dasarnya perilaku manusia lebih banyak dapat dipahami dengan melihat struktur tempat perilaku tersebut terjadi daripada melihat kepribadian individu yang melakukannya. Sifat struktural seperti sentralisasi, formalisasi dan stratifikasi jauh lebih erat hubungannya dengan perubahan dibandingkan kombinasi kepribadian tertentu di dalam organisasi.

Lippit (1958) mencoba mengembangkan teori yang disampaikan oleh Lewin dan menjabarkannya dalam tahap-tahap yang harus dilalui dalam perubahan berencana. Terdapat lima tahap perubahan yang disampaikan olehnya, tiga tahap merupakan ide dasar dari Lewin. Walaupun menyampaikan lima tahapan Tahap-tahap perubahan adalah sebagai berikut: (1) tahap inisiasi keinginan untuk berubah, (2) penyusunan perubahan pola relasi yang ada, (3) melaksanakan perubahan, (4) perumusan dan stabilisasi perubahan, dan (5) pencapaian kondisi akhir yang dicita-citakan.

Konsep pokok yang disampaikan oleh Lippit diturunkan dari Lewin tentang perubahan sosial dalam mekanisme interaksional. Perubahan terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap kelompok, individu, atau organisasi. Ia berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan (driving forces) akan berhadapan dengan penolakan (resistences) untuk berubah. Perubahan dapat terjadi dengan memperkuat driving forces dan melemahkan resistences to change. Peran agen perubahan menjadi sangat penting dalam memberikan kekuatan driving force.

Atkinson (1987) dan Brooten (1978), menyatakan defenisi perubahan merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya dan merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Ada empat tingkat perubahan yang perlu diketahui yaitu pengetahuan, sikap, perilaku, individual, dan perilaku kelompok. Setelah suatu masalah dianalisa, tentang kekuatannya, maka pemahaman tentang tingkat-tingkat perubahan dan siklus perubahan akan dapat berguna.

Etzioni (1973) mengungkapkan bahwa, perkembangan masyarakat seringkali dianalogikan seperti halnya proses evolusi. suatu proses perubahan yang berlangsung sangat lambat. Pemikiran ini sangat dipengaruhi oleh hasil-hasil penemuan ilmu biologi, yang memang telah berkembang dengan pesatnya. Peletak dasar pemikiran perubahan sosial sebagai suatu bentuk “evolusi” antara lain Herbert Spencer dan August Comte. Keduanya memiliki pandangan tentang perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat dalam bentuk perkembangan yang linear menuju ke arah yang positif. Perubahan sosial menurut pandangan mereka berjalan lambat namun menuju suatu bentuk “kesempurnaan” masyarakat.

Menurut Spencer, suatu organisme akan bertambah sempurna apabila bertambah kompleks dan terjadi diferensiasi antar organ-organnya. Kesempurnaan organisme dicirikan oleh kompleksitas, differensiasi dan integrasi. Perkembangan masyarakat pada dasarnya berarti pertambahan diferensiasi dan integrasi, pembagian kerja dan perubahan dari keadaan homogen menjadi heterogen. Spencer berusaha meyakinkan bahwa masyarakat tanpa diferensiasi pada tahap pra industri secara intern justru tidak stabil yang disebabkan oleh pertentangan di antara mereka sendiri. Pada masyarakat industri yang telah terdiferensiasi dengan mantap akan terjadi suatu stabilitas menuju kehidupan yang damai. Masyarakat industri ditandai dengan meningkatnya perlindungan atas hak individu, berkurangnya kekuasaan pemerintah, berakhirnya peperangan antar negara, terhapusnya batas-batas negara dan terwujudnya masyarakat global.

Seperti halnya Spencer, pemikiran Comte sangat dipengaruhi oleh pemikiran ilmu alam. Pemikiran Comte yang dikenal dengan aliran positivisme, memandang bahwa masyarakat harus menjalani berbagai tahap evolusi yang pada masing-masing tahap tersebut dihubungkan dengan pola pemikiran tertentu. Selanjutnya Comte menjelaskan bahwa setiap kemunculan tahap baru akan diawali dengan pertentangan antara pemikiran tradisional dan pemikiran yang berdifat progresif. Sebagaimana Spencer yang menggunakan analogi perkembangan mahkluk hidup, Comte menyatakan bahwa dengan adanya pembagian kerja, masyarakat akan menjadi semakin kompleks, terdeferiansi dan terspesialisasi.

Membahas tentang perubahan sosial, Comte membaginya dalam dua konsep yaitu social statics (bangunan struktural) dan social dynamics (dinamika struktural). Bangunan struktural merupakan struktur yang berlaku pada suatu masa tertentu. Bahasan utamanya mengenai struktur sosial yang ada di masyarakat yang melandasi dan menunjang kestabilan masyarakat. Sedangkan dinamika struktural merupakan hal-hal yang berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Perubahan pada bangunan struktural maupun dinamika struktural merupakan bagian yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Kornblum (1988), berusaha memberikan suatu pengertian tentang perubahan sosial. Ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun immaterial. Penekannya adalah pada pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial. Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.

Definisi lain dari perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya. Tekanan pada definisi tersebut adalah pada lembaga masyarakat sebagai himpunan kelompok manusia dimana perubahan mempengaruhi struktur masyarakat lainnya (Soekanto, 1990). Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti misalnya perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis dan kebudayaan.

Moore (2000), perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian, yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan lainnya. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Namun demikian dalam prakteknya di lapangan kedua jenis perubahan perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan (Soekanto, 1990). Aksi sosial dapat berpengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat, karena perubahan sosial merupakan bentuk intervensi sosial yang memberi pengaruh kepada klien atau sistem klien yang tidak terlepas dari upaya melakukan perubahan berencana. Pemberian pengaruh sebagai bentuk intervensi berupaya menciptakan suatu kondisi atau perkembangan yang ditujukan kepada seorang klien atau sistem agar termotivasi untuk bersedia berpartisipasi dalam usaha perubahan sosial.

Referensi ada dalam bentuk File

PERKEMBANGAN TEORI MODEL

2009-06-03T10:22:00.000-07:00

Oleh : MOHAMAD IKBAL BAHUA

Istilah pemodelan adalah terjemahan bebas dari istilah "modelling". Untuk menghindari berbagai pengertian atau penafsiran yang berbeda-beda, maka istilah "pemodelan" dapat diartikan sebagai suatu rangkaian aktivitas pembuatan model. Soemarno (2003), dalam konteks terminologi penelitian operasional (operation research), secara umum model didefinisikan sebagai suatu perwakilan atau abstraksi dari suatu obyek atau situasi aktual. Model melukiskan hubungan-hubungan langsung dan tidak langsung serta kaitan timbal-balik dalam terminologi sebab akibat. Oleh karena suatu model adalah abstraksi dari realita, maka pada wujudnya lebih sederhana dibandingkan dengan realita yang diwakilinya. Model dapat disebut lengkap apabila dapat mewakili berbagai aspek dari realita yang sedang dikaji.

Hawking (1993 dan Jones, 1987 dalam Sitompul, 2003) menyatakan bahwa, model beperanan penting dalam pengembangan teori karena berfungsi sebagai konsep dasar yang menata rangkaian aturan yang digunakan untuk menggambarkan sistem. Dua sasaran pokok dari modeling yaitu pertama untuk memperoleh pengertian yang lebih baik mengenai hubungan sebab-akibat (cause-effect) dalam suatu sistem, serta untuk menyediakan interpretasi kualitatif dan kuantitatif yang lebih baik akan sistem tersebut. Sebagai contoh, seseorang dapat tertarik untuk mengembangkan suatu model kuantitatif dari fosintesis tanaman pada lingkungan dengan konsentrasi karbon dioksida (CO₂) dan suhu yang berubah dengan waktu. Ini diperlukan untuk membantu menginterpretasi tanggapan tanaman terhadap perubahan lingkungan atau perubahan global. Model demikian akan bersifat sebagai hipotesis dari pengembang model tersebut,dan karenanya percobaan yang dirancang khusus diperlukan untuk menguji kelayakan atau sebaliknya dari hipotesis tersebut. Sasaran kedua dari modeling lebih terapan atau berorientasi pada masalah yaitu, untuk mendapatkan prediksi yang lebih baik akan tingkah-laku dari sistem yang digunakan segera dalam perbaikan pengendalian atau pengelolaan sistem. Sebagai contoh, suatu kelompok peneliti dari lintas disiplin dapat mengembangkan suatu model untuk digunakan dalam suatu sistem pengairan dengan pengendalian yang dikomputerisasi. Hasil akhir dari upaya ini adalah perangkat lunak yang dirancang untuk penerapan langsung. Tetapi sanggahan dapat timbul mengenai perbedaan di antara kedua sasaran dari studi model tersebut karena model yang diorientasikan pada penelitian dapat juga diterapkan.

Moffatt, et al. (2001) menyatakan bahwa, model adalah sistem dinamis yang berkembang untuk menguji perilaku dunia nyata dan mempresentasikan suatu kebijakan dan untuk mengubah pola tersebut diamati melalui sistem empiris. Model dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Model ikonik (model fisik), merupakan suatu model yang mempresentasikan satu aspek dunia nyata dengan menggunakan satu simbol atau ikon. Model ikonik pada hakekatnya merupakan perwakilan fisik dari beberapa hal, baik dalam bentuk ideal maupun dalam skala yang berbeda. Model ikonik ini mempunyai karakteristik yang sama dengan hal yang diwakilinya, dan terutama amat sesuai untuk menerangkan kejadian pada waktu yang spesifik. Model ikonik dapat berdimensi dua (foto, peta, cetak-biru) atau tiga dimensi (prototipe mesin, alat, dan lainnya). Apabila model berdimensi lebih dari tiga tidak mungkin lagi dikonstruksi secara fisik sehingga diperlukan kategori model simbolik.

2. Model analog (model diagramatik), adalah model yang menggambarkan satu sistem dalam kaitannya dengan sesuatu yang lebih umum dikenal, sehingga lebih baik untuk memahaminya. Model analog dapat digunakan untuk mewakili situasi dinamik, yaitu keadaan yang berubah menurut waktu. Model ini lebih sering digunakan daripada model ikonik karena kemampuannya untuk mengetengahkan karakteristik dari kejadian yang dikaji. Model analog sangat sesuai dengan penjabaran hubungan kuantitatif antara sifat dari berbagai komponen. Dengan melalui transformasi sifat menjadi analognya, maka kemampuan untuk membuat perubahan dapat ditingkatkan. Contoh dari model analog ini adalah kurva permintaan, kurva distribusi frekuensi pada statistik, dan diagram alir. Model analog digunakan karena kesederhanaannya namun efektif pada situasi yang khas, seperti pada proses pengendalian mutu dalam industri (operating characteristic curve).

3. Model simbolik (model matematik), adalah model yang mempresentasikan sistem dunia nyata oleh satu rangkaian persamaan. Persamaan ini mungkin menjadi dimanipulasi untuk memperoleh satu kesimpulan matematis, pada masalah substansif kesimpulan ini harus diterjemahkan sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti dan dilakukan bukan pada persamaan matematis. Pada hakekatnya, ilmu sistem memusatkan perhatian pada model simbolik sebagai perwakilan dari realita yang dikaji. Format model simbolik dapat berupa bentuk angka, simbol dan rumus. Jenis model simbolik yang umum dipakai adalah suatu persamaan (equation). Bentuk persamaan adalah tepat, singkat dan mudah dimengerti. Simbol persamaan tidak saja mudah dimanipulasi dibandingkan dengan kata-kata, namun juga lebih cepat dapat ditanggap maksudnya. Suatu persamaan adalah bahasa yang universal pada penelitian operasional dan ilmu sistem, dimana di dalamnya digunakan suatu logika simbolis.

Referensi ada dalam bentuk File

MAKNA DAN ARTI PENDIDIKAN DALAM TEORI PEMBELAJARAN HUMANISTIK

2009-05-14T11:20:00.000-07:00

Oleh: Mohamad Ikbal Bahua

Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia, pengangkatan manusia ketaraf insani.Di dalamnya, pembelajaran merupakan komunikasi eksistensi manusiawi yang otentik kepada manusia, untuk dimiliki, dilanjutkan, dan disempurnakan. Artinya, pendidikan adalah usaha membawa manusia keluar dari kebodohan, dengan membuka tabir aktual-transenden dari sifat alami manusia (humannes).

Paradigma pendidikan humanistik memandang manusia sebagai ”manusia”, yakni makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu। Sebagai makhluk hidup ia harus melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidup. Sebagai makhluk batas (antara hewan dan malaikat), ia memiliki sifat-sifat kehewanan (nafsu-nafsu rendah) dan sifat-sifat kemalaikatan (budi luhur), sebagai makhluk dilematik ia selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan dalam hidupnya; sebagai makhluk moral, ia bergulat dengan nilai-nilai; sebagai makhluk pribadi, ia memiliki kekuatan konstruktif dan destruktif; sebagai makhluk sosial, ia memiliki hak-hak sosial; sebagai hamba Tuhan, ia harus menunaikan kewajiban-kewajiban keagamaannya. Ada beberapa nilai dan sikap dasar manusia yang ingin diwujudkan melalui pendidikan humanistik yaitu: (1) manusia yang menghargai dirinya sendiri sebagai manusia, (2) manusia yang menghargai manusia lain seperti halnya dia menghargai dirinya sendiri, (3)manusia memahami dan melaksanakan kewajiban dan hak-haknya sebagai manusia, (4)manusia memanfaatkan seluruh potensi dirinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, dan (5)manusia menyadari adanya Kekuatan Akhir yang mengatur seluruh hidup manusia.

Pendapat-pendapat para pakar psikologi tentang pendidikan humanistik :
1. Abraham Maslow

Situs www।e-psikologi.com/lain-lain/tokoh.htm menyebutkan bahwa Abraham Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York, pada tahun 1908 dan wafat pada tahun 1970 dalam usia 62 tahun. Abraham Maslow dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori tentang Hierarchy of Needs (Hirarki Kebutuhan). Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hirarki, mulai dari yang paling rendah (bersifat dasar/fisiologis) sampai yang paling tinggi (aktualisasi diri). Hierarchy of needs (hirarki kebutuhan) dari Maslow menyatakan bahwa manusia memiliki 5 macam kebutuhan yaitu physiological needs (kebutuhan fisiologis), safety and security needs (kebutuhan akan rasa aman), love and belonging needs (kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa memiliki), esteem needs (kebutuhan akan harga diri), dan, self-actualization (kebutuhan akan aktualisasi diri).

a. Kebutuhan Fisiologis

Jenis kebutuhan ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar semua manusia seperti, makan, minum, menghirup udara, dan sebagainya। Termasuk juga kebutuhan untuk istirahat, buang air besar atau kecil, menghindari rasa sakit, dan, seks. Jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka tubuh akan menjadi rentan terhadap penyakit, terasa lemah, tidak fit, sehingga proses untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya dapat terhambat. Hal ini juga berlaku pada setiap jenis kebutuhan lainnya, yaitu jika terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.

b. Kebutuhan akan Rasa Aman

Ketika kebutuhan fisiologis seseorang telah terpenuhi secara layak, kebutuhan akan rasa aman mulai muncul। Keadaan aman, stabilitas, proteksi, dan keteraturan akan menjadi kebutuhan yang meningkat. Jika tidak terpenuhi, maka akan timbul rasa cemas dan takut sehingga dapat menghambat pemenuhan kebutuhan lainnya.

c. Kebutuhan akan Rasa Kasih Sayang

Ketika seseorang merasa bahwa kedua jenis kebutuhan di atas terpenuhi, maka akan mulai timbul kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa memiliki। Hal ini dapat terlihat dalam usaha seseorang untuk mencari dan mendapatkan teman, kekasih, anak, atau bahkan keinginan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas tertentu seperti tim sepakbola, klub peminatan, dan seterusnya. Jika tidak terpenuhi, maka perasaan kesepian akan timbul.

d. Kebutuhan akan Harga Diri

Kemudian, setelah ketiga kebutuhan di atas terpenuhi, akan timbul kebutuhan akan harga diri। Menurut Maslow, terdapat dua jenis, yaitu lower one dan higher one. Lower one berkaitan dengan kebutuhan seperti status, atensi, dan reputasi. Sedangkan higher one berkaitan dengan kebutuhan akan kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, kemandirian, dan kebebasan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka dapat timbul perasaan rendah diri dan inferior.

e. Kebutuhan akan Aktualisasi Diri

Kebutuhan terakhir menurut hirarki kebutuhan Maslow adalah kebutuhan akan aktualisasi diri। Jenis kebutuhan ini berkaitan erat dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri. Menurut Abraham Maslow, kepribadian bisa mencapai peringkat teratas ketika kebutuhan-kebutuhan primer ini banyak mengalami interaksi satu dengan yang lain, dan dengan aktualisasi diri seseorang akan bisa memanfaatkan faktor potensialnya secara sempurna.

2. Carl Ransom Rogers

Situs।http://www.geocities.com/masterptvpsikologi/psikologihumanistik.pdf) menyebutkan bahwa, Carl Ransom Rogers dilahirkan pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois dan meninggal dunia di La Jolla, California, pada 4 Februari 1987 sewaktu berumur 85 tahun. Carl Rogers adalah seorang psikolog humanistik yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka (antara klien dan terapis) dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Carl Rogers menyakini bahwa berbagai masukan yang ada pada diri seseorang tentang dunianya sesuai dengan pengalaman pribadinya. Masukan-masukan ini mengarahkannya secara mutlak ke arah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dirinya. Rogers menegaskan, dalam pengembangan diri seorang pribadi akan berusaha keras demi aktualisasi diri (self actualisation), pemeliharaan diri (self maintenance), dan peningkatan diri (self inhancement).

Naisaban (2004) menyebutkan bahwa Rogers dianggap penting tidak hanya sebagai teoretisi tapi juga sebagai praktisi psikoterapi. Konsep mengenai kepribadian dan terapi berkisar pada gagasan dan kepercayaan bahwa predominasi (keunggulan) mendasar diri yang subjektif dan bahwa manusia hidup dalam dunia pribadi dan subjektif. Rogers mengatakan bahwa individu mempunyai seperangkat persepsi yang terorganisir dari dirinya serta hubungannya dengan orang lain. Konsep diri tidak berkeping-keping tetapi suatu “gestalt” dengan suatu pola koheren dan terpadu. Sebagai tambahan pada konsep diri, individu mempunyai Ideal Self, yaitu apa yang diinginkan, cita-cita atau dianggap seharusnya demikian. Rogers memakai ketidaksesuaian antar konsep diri dengan Ideal Self sebagai ukuran ketidakmampuan menyesuaikan diri.
Rogers berpendapat bahwa sering ada ketidaksesuaian antara konsep diri seseorang dengan kenyataan. Orang-orang muda terkena rasa cemas bila konsep dirinya tidak sesuai dengan kenyataan. Bila pengalaman tidak mendukung pandangan seseorang atas dirinya sendiri, maka ia mungkin akan mengerahkan berbagai mekanisme pertahanan diri. Rogers yakin bahwa ada penyesuaian psikologis bila konsep diri ada dalam posisi sedemikian rupa sehingga semua pengalaman organisme membaur ke dalam hubungan yang konsisten dengan konsep diri.
Rogers sangat percaya dan optimis terhadap sifat alami manusia। Dia yakin bahwa dorongan paling dasar adalah aktualisasi, yaitu memelihara, menegakkan, mempertahankan diri, dan meningkatkan diri sendiri. Dia percaya bahwa dengan memberikan satu kesempatan, individu akan berkembang dalam gerak maju dan punya car-cara untuk menyesuaikan diri. Namun, banyak nilai dan sikap bukan merupakan buah dari pengalaman langsung diri sendiri, akan tetapi merupakan introyeksi dari orang tua, guru, dan teman, dan menyebabkan terjadinya simbolisasi yang menyimpang atau yang diputarbalikkan yang menyebabkan terjadinya intergrasi yang salah atau tidak wajar dalam jati dirinya. Sebagai akibatnya, banyak individu terbelah, tidak bahagia, dan tidak mampu merealisasikan secara penuh potensi-potensinya. Oleh karena itu, proses penyuluhan non-direktif memungkinkan individu bisa menemukan perasaannya yang sejati mengenai kehormatan dirinya yang positif serta kondisi-kondisi harga dirinya (Naisaban, 2004).

3. Charles Bouille (sekitar 1475-1553),

Charles Bouille adalah seorang humanis Prancis, dalam bukunya yang berjudul De Sapiente। Dalam buku ini dia mensejajarkan manusia yang cerdas dengan Phyromitos. Kesejajaran ini terletak pada akal yang diberikan kepada manusia agar bisa menyempurnakan tabiatnya. Dengan penelitian-penelitian teoritis yang efektif, dan dengan keyakinannya yang ekstrim, Bouille mengupas soal kelayakan dan kapabilitas manusia untuk membentuk kehidupannya sendiri di dunia. Keyakinan inipun menjadi semakin tajam dengan kemajuan-kemajuan skeptisisme yang dicapai humanisme di luar Italia pada abad pertengahan.

4. Psikolog AS Rollo May (kelahiran 1909)

AS Rollo May berpendapat bahwa kita tidak menyadari karakteristik fundamental manusia sebagai wujud yang mengenyam pengalaman, dan bahwa pengalaman ini termanifestasi untuknya। Menurutnya, kesadaran manusia terhadap kefanaannya akan mempengaruhi kehidupan manusia. Psikolog lain dari AS, Clark Moustakes, berpendapat bahwa kesendirian seseorang akan mempengaruhi pribadi dan perilakunya. Dia menulis, selagi eksistensi kesendirian (existential louneliness) merupakan bagian yang tak dapat dihindari dalam pengalaman manusia, maka kesunyian yang berasal dari keterasingan dan pengingkaran diri ini bisa menciptakan guncangan keras.

Dari catatan di atas terlihat bahwa para psikolog humanis melihat pribadi manusia sebagai wujud yang sepenuhnya terpusat kepada dirinya sendiri। Menurut pandangan ini, setiap orang adalah sosok yang tunggal dan bukan dalam bentuk individu-individu dari satu spesis yang sama। Karena itu, setiap individu terkonsentrasi sepenuhnya kepada dirinya sendiri, bahkan dalam hal yang menyangkut tatanan nilai yang menguasai perilakunya। Perspektif para humanis terlihat juga menempatkan sebab pelaku (‘illaf fai’iliah) dan sebab tujuan (‘illah gha-iah) di dalam diri manusia sehingga individu bisa mengaktualisasikan segenap potensi dirinya tidak hanya dalam bentuk yang terasing dari sebab-sebab di luar, tetapi bahkan juga dalam posisi yang mengemban tujuan dari perwujudan dirinya, dan individu ini sepenuhnya bertumpu pada dirinya sendiri dalam proses aktualisasi diri, pemeliharaan diri, dan peningkatan diri. Dan eksistensi kesendirian ini menurut para psikolog bisa menimbulkan keguncangan di luar batas. Sebagai aktualisasi makna dari pendidikan humanistik dalam proses pembelajaran. Sugihartono, dkk (2004) menyatakan bahwa teori humanistik adalah suatu teori yang bertujuan memanusiakan manusia. Tujuan utama para pendidik adalah membantu para siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Kerangka Berpikir dari Teori belajar Humanitik adalah : (1) merumuskan tujuan belajar yang jelas, (2) mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur dan positif. (3) mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri, (4) mendorong siswa untuk peka, berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri, (5) siswa didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihannya sendiri, melakukan apa yang diinginkan dan menanggung resiko dari perilaku yang ditunjukan, (6) guru menerima siswa apa adanya, berusaha memahai jalan pikiran siswa, tidak menilai secara normatif tetapi mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas segala resiko perbuatan atau proses belajarnya, (7) memberikan kesempatan murid untuk maju sesuai dengan kecepatan, (8) evaluasi diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi siswa.

Aplikasi teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan। Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para siswa sedangkan guru memberi motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Siswa berperan sebagai pelaku utama (student center) yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Diharapkan siswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif.

Sugihartono, dkk (2004) menyatakan bahwa teori pembelajaran humanistik memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan adalah : Kekurangan : 1) jika tidak terkontrol, murid akan mempunyai sikap egois yang tinggi। Melakukan apa yang mereka inginkan tanpa batas। 2) guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai. Sedangkan kelebihan dari teori pembelajaran humanitik : 1) memanusiakan manusia, 2) teori yang paling cocok diterapkan untuk pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap dan analisis terhadap fenomena social, 3) siswa merasa senang bergairah, berinisiatif dalam belajar dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku dan sikap atas kemauan sendiri.Y Priyono Pasti (2004). Dalam sebuah artikel pada harian Kompas (Desember 2004) menyatakan bahwa, Saat ini model pendidikan yang dibutuhkan adalah model pendidikan yang demokratis, partisipatif, dan humanis: yaitu adanya suasana saling menghargai, adanya kebebasan berpendapat/berbicara, kebebasan mengungkapkan gagasan, adanya keterlibatan peserta didik dalam berbagai aktivitas di sekolah, dan kemampuan hidup bersama dengan teman yang mempunyai pandangan berbeda. Oleh karena itu, paradigma pembelajaran dan pendidikan seyogianya merupakan sebuah paradigma pembelajaran yang sedari tingkat filosofis, strategi, pendekatan proses dan teknologi pembelajarannya menuju ke arah pembebasan anak didik dengan segala eksistensinya.

Model pendidikan dan pembelajaran yang didominasi kegiatan ceramah, yang menempatkan guru sebagai figur sentral dalam proses pembelajaran di kelas karena banyak berbicara, sementara siswa hanya duduk manis menjadi pendengar pasif dan mencatat apa yang diperintahkan guru, harus segera ditinggalkan. Paling tidak dikurangi. Sebaliknya, model pembelajaran yang memberikan peluang yang lebih luas kepada peserta didik untuk terlibat aktif dalam mengonstruksi pengetahuan dan pemahamannya dalam proses ”pemanusiaannya” mutlak ditumbuhkembangkan. Sebagai upaya mendorong agar terciptanya model pendidikan yang demokratis dan humanistik meminjam gagasan Paul Suparno, dkk (Reformasi Pendidikan Sebuah Rekomendasi dalam Y Priyono Pasti, Kompas 2004) ada beberapa hal yang mesti dilakukan.
1. Hindari indoktrinasi. Biarkan siswa aktif dalam berbuat, bertanya, bersikap kritis terhadap apa yang dipelajarinya, dan mengungkapkan alternatif pandangannya yang berbeda dengan gurunya.
2. Hindari paham bahwa hanya ada satu nilai saja yang benar. Guru tidak berpandangan bahwa apa yang disampaikannya adalah yang paling benar. Seharusnya yang dikembangkan adalah memberi ruang yang cukup lapang akan hadirnya gagasan alternatif dan kreatif terhadap penyelesaian suatu persoalan.
3. Beri anak kebebasan untuk berbicara. Siswa mesti dibiasakan untuk berbicara. Siswa berbicara dalam konteks penyampaian gagasan serta proses membangun dan meneguhkan sebuah pengertian harus diberi ruang yang seluas-luasnya.
4. Berilah ”peluang” bahwa siswa boleh berbuat salah. Kesalahan merupakan bagian penting dalam pemahaman. Guru dan siswa menelusuri bersama di mana telah terjadi kesalahan dan membantu meletakkannya dalam kerangka yang benar.
5. Kembangkan cara berpikir ilmiah dan berpikir kritis. Dengan ini siswa diarahkan untuk tidak selalu mengiyakan apa yang dia terima, melainkan dapat memahami sebuah pengertian dan memahami mengapa harus demikian.
6. Berilah kesempatan yang luas kepada siswa untuk bermimpi dan berfantasi (gagasan Paulo Freire). Kesempatan bermimpi dan berfantasi bagi siswa menjadikan dirinya memiliki waktu untuk dapat berandai-andai tentang sesuatu yang menjadi keinginannya. Dengan cara demikian, siswa dapat berandai-andai mengenai berbagai kemungkinan cara dan peluang untuk mencari inspirasi serta untuk mewujudkan rasa ingin tahunya. Hal demikian pada gilirannya menanti dan menantang siswa untuk menelusuri dan mewujudkannya dalam aktivitas yang sesungguhnya.

Sumber Rujukan dalam bentuk FILE.

PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN DI ERA OTONOMI DAERAH

2009-04-18T23:21:00.000-07:00

Oleh : Mohamad Ikbal Bahua

Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sementara masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli mereka.

Departemen Pertanian sebagai lembaga yang terkait langsung dengan masalah ketahanan pangan secara teknis, mempunyai visi dan misi dalam membangun ketahanan pangan. Visi pembangunan ketahanan pangan adalah terwujudnya ketahanan pangan yang berbasis sumberdaya nasional secara efisien dan berkelanjutan menuju masyarakat yang sejahtera. Selanjutnya misi pembangunan ketahanan pangan adalah meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat/petani untuk membangun ketahanan pangan berbasis sumberdaya lokal, melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan, berkerakyatan dan terdesentralisasi (Badan Bimas Ketahanan Pangan, 2001).
Masalah krisis pangan dan gizi di Indonesia seharusnya dapat ditanggulangi secara mendasar dan berkesinambungan melalui program pengembangan produksi dalam pemanfaatan sumber daya hasil pertanian pangan lokal, dengan cara meningkatkan pemberdayaan industri pangan dan masyarakat petani. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun 1996 menegaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang terus berkembang dari waktu ke waktu, upaya penyediaan pangan dilakukan dengan mengembangkan sistem produksi pangan yang berbasis pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal, mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, mengembangkan teknologi produksi pangan, mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.
Program pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan secara Nasional melalui Badan Ketahanan Pangan bertujuan untuk memberdayakan Aparat dan Masyarakat agar mampu memaksimalkan pemanfaatan sumber daya serta dapat mengatasi kendala dalam mewujudkan ketahanan pangan yaitu dengan cara: (1)Memantapkan ketrsediaan pangan dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki secara berkelanjutan, (2) Memantapkan kelancaran distribusi pangan untuk menjamin stabilitas pasokan pangan secara merata dan terjangkaunya daya akses pangan masyarakat, (3) Meningkatkan percepatan diversifikasi konsumsi pangan, (4)Mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan.
Dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan disertai dengan tuntutan lingkungan strategis baik domestik maupun internasional mendorong adanya perubahan paradigma pembangunan nasional termasuk pembangunan pertanian. Perubahan paradigma pembangunan tersebut antara lain tercermin dari dirumuskannya paradigma baru dalam pemantapan ketahanan pangan.
Perubahan paradigma ketahanan pangan ini mengidikasikan adanya pemahaman bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam memenuhi ketahanan pangan nasional, yang berbasis pada peningkatan ketersediaan pangan dan daya beli masyarakat. Pendekatan yang sangat diperlukan untuk membangun ketahanan pangan yaitu dengan mengembangkan komoditas pangan lokal yang dapat membantu masyarakat lokal dalam memenuhi pangan secara berkesinambungan terutama untuk kebutuhan pangan rumah tangga. Hal ini perlu ditunjang oleh kerjasama antar sektor, antara lain sektor pertanian, sektor industri, sektor perbankan dan koperasi, sektor tenaga kerja, dan sektor perdagangan/pemasaran. Karena melalui kerjasama antar sektor tersebut masyarakat dapat mengakses ketersediaan pangan baik secara nasional maupun daerah.

KONSEP KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan merupakan suatu konsep yang berkembang dari sederhana, luas, dan kualitatif menjadi lebih tegas, spesifik, dan lebih kuantitatif. Definisi ketahanan pangan yang telah diterima secara luas adalah acces for all people at all times to enough food for an active and healthy life. Maknanya adalah tiap orang setiap saat memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup agar hidup sehat dan produktif. Undang Undang Nomor 7 tahun 1996 menjelaskan bahwa, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
Kurniawan (2007) mengungkapkan bahwa, ketahanan pangan dapat diartikan sebagai sebagai suatu kondisi ketersediaan pangan yang cukup bagi setiap orang dan setiap individu mampu memperolehnya. Dalam konsep ketahanan pangan terdapat tiga topik yang perlu untuk dibahas berhubungan dengan rencana aksi pemantapan ketahanan pangan pemerintah Indonesia, yaitu 1) kecukupan pangan, 2) Kemandirian pangan, dan 3) kedaulatan pangan. Kecukupan pangan adalah suatu kondisi pada suatu negara yang cukup akan jumlah pangan, mutu baik, mudah diperoleh, aman dikonsumsi, dan harga terjangkau. Sedangkan kemandirian pangan adalah keadaan dimana suatu negara dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk senrdiri (negara tersebut). Serta kedaulatan pangan adalah Suatu penentuan yang dilakukan oleh suatu negara atas pangan untuk negaranya sendiri.
Subeno (2005) menjelaskan bahwa, basis konsep ketahanan pangan nasional adalah ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, terutama di pedesaan. Proporsi pengeluaran rumah tangga terhadap bahan pangan merupakan salah satu indikator ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Makin besar pangsa pengeluaran rumah tangga terhadap bahan pangan menunjukkan kian rendah ketahanan pangan rumah tangga tersebut. Secara agregat atau makro pangsa pengeluaran tersebut sejak 1980 hingga 2000 terus menurun. Jika pada tahun 1980 pangsa pengeluaran rumah tangga terhadap bahan pangan sekitar 70%, maka pada tahun 1990 telah turun menjadi 57%. Pada tahun 2000 angkanya kembali mengalami penurunan menjadi kurang dari 50%. Besar pangsa pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk konsumsi pangan menunjukkan harta atau kekayaan lain yang dimiliki dan dapat dipertukarkan untuk memperoleh satu satuan bahan pangan juga kecil.
Syahyuti (2006) berpendapat bahwa, ketahanan pangan hanyalah satu elemen dari sistem sosial suatu kelompok masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, jika kesadaran tentang ketahanan pangan telah menjiwai kebijakan pemerintah, maka akan terlihat dari kebijakan baik di bidang ekonomi, politik, lingkungan, maupun sosial dan budaya masyarakat tersebut. Intinya sistem dan seluruh kelembagaan dalam masyarakat harus memiliki visi untuk mencapai ketehanan pangan. Untuk mencapau visi ketahanan pangan tersebut di perlukan tiga dimensi ketahanan pangan, yaitu: dimensi ketersediaan (availability), dimensi akses (access), dan dimensi pemanfaatan (utilization).
Berdasarkan berbagai konsep tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan (food securiry) merupakan kondisi tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk kebutuhan masyarakat yang dapat diakses dengan mudah berdasarkan kemampuan daya beli masyarakat serta terdistribusi mereta di semua tingkatan wilayah dan strata masyarakat.

PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN DAN OTONOMI DAERAH

Pembangunan ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dari otonomi daerah. Kedua hal ini sangat diperlukan untuk menunjang keberadaan pangan sampai ketingkat rumah tangga masyarakat. Dalam era otonomi daerah peranan daerah otonom sangat penting untuk meningkatkan stok pangan lokal. Daerah otonom harus mampu untuk menyediakan stok pangan yang cukup bagi seluruh rakyatnya. Jika daerah tersebut merupakan daerah miskin maka tugas bupati atau walikota setempatlah yang harus bertanggung jawab mengatasi dan mencarikan jalan keluarnya. Sistem ketahanan pangan sudah didesentralisasikan keseluruh daerah otonom yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kebijakan ini diimbangi dengan desentralisasi 85 persen anggaran Departemen Pertanian ke daerah-daerah otonom, dan sisanya untuk operasional pemerintah pusat. Peranan pusat hanya membuat kebijakan-kebijakan strategis dan bersifat normatif, sedangkan implikasi teknis dilapangan diserahkan ke pemerintah daerah otonom. Hal ini karena daerah sebagai basis keberadaan masyarakat yang berdinamika secara terus-menerus tentunya harus memikirkan secara lokal ketahanan pangan rakyatnya, sehingga rakyat tidak sulit mendapatkan pangan untuk menyambung hidupnya yang selalu berdinamika.
Nainggolan (2008) menjelaskan bahwa, otonomi daerah memberikan keleluasaan dalam menetapkan prioritas pembangunan masing-masing daerah, diantaranya melalui pembangunan ketahanan pangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Melibatkan peran aktif seluruh stakeholders di bawah koordinasi DKP (Dewan Ketahanan Pangan), (2) Melaksanakan program pembangunan yang secara langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, (3) Mengembangkan kerjasama antar daerah dan antara daerah dengan pusat, dan (4) Mempertahankan lahan produktif dan suplai air untuk pertanian
Waluyo (2007) menyatakan bahwa, permasalahan fundamental yang dihadapi oleh daerah otonom untuk ketahanan pangan antara lain: (1) Kurangnya pemahaman daerah terhadap pentingnya ketahanan pangan. Dampaknya kebijakan pangan bukan merupakan kebijakan yang perlu mendapatkan prioritas. Daerah lebih mementingkan kebijakan untuk meningkatkan PAD-nya daripada kebijakan ketahanan pangan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan PAD merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di samping peningkatan PDRB. Tetapi tanpa disadari ancaman bahaya gizi buruk dan kelaparan setiap saat dapat dialami masyarakat. (2) Kekurang pahaman daerah dalam menatalaksanakan peruntukan lahannya. Transformasi perekonomian nasional dari agraris menuju keunggulan industri manufaktur membutuhkan lahan untuk sektor industri yang sangat banyak. Hal ini diimbangi oleh giatnya daerah dalam berkampanye untuk menarik investor. Penatalaksanaan lahan yang kurang tepat akan berdampak terhadap semakin berkurangnya lahan-lahan produktif untuk pertanian, sehingga lahan pertanian semakin terpinggirkan dan menempati lahan-lahan marginal. (3) Kondisi obyektif di masing-masing daerah menunjukkan bahwa tidak semua daerah mempunyai lahan yang cocok untuk kegiatan pertanian. Sehingga pada daerah yang tidak mempunyai lahan yang cocok harus melakukan intensifikasi pertanian dan melakukan pembelian produk pangan melalui perdagangan antar daerah.
Strategi yang perlu dijalankan oleh pemerintah dalam membangun ketahanan pangan di era otonomi daerah yaitu: (1) Memperlancar pasokan dan memfasilitasi keterjangkauan masyarakat terhadap pangan, (2) Memproteksi sistem ekonomi dalam negeri/daerah dari persaingan yang kurang menguntungkan khususnya tekanan perdagangan global, dan (3) mengembangkan strategi dengan justifikasi yang tepat, sehingga tidak bertentangan dengan kaidah organisasi perdagangan internasional yang telah disepakati.
Secara mikro kebijakan yang perlu ditempuh oleh pemerintah daerah dalam pemenuhan pangan masyarakat antara lain: (1) Dipertahankannya ketersediaan energi perkapita minimal 2.200 Kilokalori/hari, dan penyediaan protein perkapita minimal 57 gram/hari, (2) Meningkatkan kemampuan pemanfaatan dan konsumsi pangan perkapita untuk memenuhi kecukupan energi memimal 2.000 Kilokalori/hari dan protein sebesar 52 gram/hari, (3) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) minimal 80, (4) Meningkatkan keamanan, mutu dan higiene pangan yang dikonsumsi masyarakat, (5) Mengurangi jumlah penduduk yang rawan pangan kronis (yang mengkonsumsi kurang dari 80% AKG) dan penduduk miskin minimal 1 persen per tahun, (6) Tertanganinya secara cepat penduduk yang mengalami rawan pangan transien di daerah karena bencana alam dan bencana sosial, dan (7) meningkatkan rata-rata penguasaan lahan petani.

PENUTUP

Pemerintah dalam membangun ketahanan pangan di era otonomi daerah, perlu melibatkan masyarakat secara partisipatif pada setiap perencanaan pembangunan khususnya pembangunan ketahanan pangan wilayah, karena dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif maka pemerintah dapat secara pasti dan pro aktif mengetahui masalah kekurangan pangan di setiap individu masyarakat dan secara langsung menumbuh kembangkan dan sekaligus memelihara tradisi penyediaan lumbung pangan yang pernah ada, baik secara individu maupun secara kolektif, untuk mencadangkan pangannya bagi keberlanjutan kehidupannya.
Upaya tersebut antara lain dengan melakukan sosialisasi yang bersifat memberikan suatu pemahaman agar terbentuk suatu perilaku masyarakat, misalnya, pemahaman bahwa mengandalkan sepenuhnya pemenuhan pangan pokok lewat pasar bebas adalah riskan, karena masalah pangan bisa muncul kapan saja. Dapat pula dengan upaya melakukan program aksi pemberdayaan yang bersifat sebagai stimulan seperti program revitalisasi lumbung pangan masyarakat.
Secara struktur/kelembagaan, dalam rangka pengembangan cadangan pangan pemerintah diusulkan pembagian peran dimana pemerintah pusat tetap mengelola cadangan pangan beras, sedangkan pemerintah daerah mengelola cadangan pangan non beras sesuai dengan makanan pokok masyarakat setempat. Selain itu perlu mempertahankan sistem sentralistik dalam pengelolaan cadangan pangan beras oleh pemerintah pusat. Diperlukan pula pembagian peran dimana pemerintah pusat mengelola stok operasi, stok penyangga dan pipe line stock, sedangkan pemerintah daerah mengelola reserve stock yang diperuntukkan untuk keperluan darurat seperti bencana alam, dan konflik sosial yang tidak bersifat nasional. Usul lainnya adalah dilakukan pendekatan terdesentralisasi (bukan terpusat) dalam mekanisme penyaluran stok beras untuk keadaan darurat. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi melalui pengurangan koordinasi, pemotongan jalur birokrasi, pendistribusian tugas dan wewenang, dan sekaligus pendistribusian beban biaya di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Referensi ada dalam bentuk file....
Tulisan ini telah dimuat dalam Jurnal Pangan Nasional Edisi Maret 2009 (BULOG-RI)

Pendidikan dan Penyadaran

2009-03-27T08:11:00.000-07:00

Oleh: Paulo Freire
Diposting Oleh: Mohamad Ikbal Bahua

Konsep Pendidikan Dan Penyadaran

Publish at Scribd or explore others: How-To & DIY Manuals pendidikan dan penya

Pemecahan Masalah dalam Penyuluhan Sosial

2009-03-27T07:33:00.000-07:00

Pemecahan Masalah dalam Penyuluhan Sosial
By: Dr. Ir. Amri Jahi, M.Sc

Pemecahan Masalah dalam Penyuluhan Sosial : By. Amri Jahi

Publish at Scribd or explore others: Study Guides Academic Work pemecahan masalah so

Pemberdayaan dari Teori Ke Praktek

2009-03-27T07:22:00.000-07:00

Pemberdayaan dari Teori Ke Praktek:
By. Dr. Ir. Amri Jahi, M.Sc

PEMBERDAYAAN -- Dari Teori Ke Praktek (By. Amri Jahi)

Publish at Scribd or explore others: Academic Work aksi sosial

Komunikasi Pembangunan

2009-03-27T06:56:00.000-07:00

Komunikasi Pembangunan :

komunikasi pembangunan (strategi)

Publish at Scribd or explore others: Academic Work strategy sistem

ANALISIS MODEL PEMBELAJARAN BRIM, HAVIGHURST, DAN FREIRE

2009-01-14T08:21:00.000-08:00

Oleh: Mohamad Ikbal Bahua

Brim (1966) mengemukakan model pembelajaran dari sisi sosial. Agar manusia dalam perkembangannya bisa survival, maka manusia harus dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Brim berpendapat bahwa, sosialisasi adalah upaya manusia untuk mendapatkan peran-peran baru dalam hidupnya. Totalitas peran-peran baru manusia memerlukan adanya interaksi dengan masyarakat, karena dengan mengetahui hubungan interaksi tersebut manusia sebagai mahluk sosial akan selalu mengalami proses sosialisasi selama kehidupannya dan dapat berperan sebagai dirinya sendiri yang berguna untuk orang lain.

Havighurst (1972) adalah seorang arsitek yang mengemukakan model pembelajaran terarah pada tugas pengembangan yang timbul pada saat periode tertentu kehidupan individu, jika tugas pengembangan itu berhasil akan menimbulkan rasa bahagia dan membawa keberhasilan pada tugas-tugas berikutnya. Jika gagal, maka akan menimbulkan rasa tidak bahagia dan kesulitan terhadap tugas-tugas berikutnya. Beberapa dari tugas-tugas pengembangan ini berada pada usia kanak-kanak (childhood) dan remaja (adolescene), dan sebagian lainnya muncul sepanjang usia dewasa (adulthood) dan tua (old age).

Freire (1972) seorang pemikir berkebangsaan Brazil mengembangkan model pembelajaran dari segi pendidikan dan penyadaran, yakni pembebasan manusia dari situasi menindas di luar kehendaknya. Hal ini hanya dapat dilakukan jika seseorang benar-benar menyadari realitas dirinya sendiri dan dunia sekitarnya. Proses ini harus berlangsung secara terus menerus sampai seseorang berkembang dari tingkat kesadaran naif sampai ke tingkat kesadaran kritis sehingga dapat mencapai tingkat kesadarannya. Maksud dari gerakan pendidikan dan penyadaran ini adalah agar manusia bisa mengenal realitas (lingkungan) sekaligus dirinya sendiri. Manusia bisa memahami kondisi kehidupannya yang terbelakang itu dengan kritis. Minimal dengan usaha penyadaran itu, manusia bisa memahami kondisi dirinya sendiri serta mampu menganalisa persoalan-persoalan sosial yang menyebabkannya tertindas.

Model pembelajaran orang dewasa yang dikembangkan oleh Brim, Havighurst, dan Freire memiliki persamaan pada fungsi pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap manusia sebagai mahluk sosial, agar manusia tersebut dapat menyadari perannya sebagai bagian dari masyarakat yang membutuhkan adanya sosialisasi melalui hubungan interaksi dengan lingkungan sekitarnya dalam melakukan tugas-tugas pengembangan untuk memecahkan masalah sosial yang dihadapinya. Ketiga model pembelajaran tersebut sama-sama bertujuan untuk membuat orang dewasa sadar dan siap melaksanakan tugas dan peran yang harus diembannya sebagai manusia dan mahluk sosial.

Model pembelajaran yang dikembangkan oleh Brim, Havighurst, dan Freire selain memiliki persamaan juga memiliki kriteria perbedaan yang mendasar. Brim mengembangkan model pembelajaran melalui sosialisasi sepanjang hidup yang diawali dengan proses sosialisasi di masa kanak-kanak yang terarah pada pemahaman tata nilai dan idealisme, sedangkan proses sosialisasi pada masa remaja dan orang dewasa di arahkan ke keadaan yang lebih realistis dalam kehidupan sosialnya. Untuk mengembangkan program belajar pada masyarakat, maka diperlukan proses resosialisasi yang harus dilakukan oleh masyarakat dan didukung oleh pemerintah untuk mengontrol perilaku penyimpangan masyarakat yang belum mengetahui apa pentingnya sosialisasi untuk kehidupannya. Model pembelajaran oleh Brim dikembangkan dengan usaha sosialisasi melalui tiga tipe yaitu: (1) pengetahuan, (2) kemampuan, dan (3) motivasi yang masing-masing berhubungan dengan perilaku (behavior) dan nilai-nilai (value).

Disisi lain Havighurst menekankan model pembelajarannya dari segi tugas pengembangan dengan menggolongkannya dalam tiga kategori, yaitu: (1) tugas-tugas berdasarkan pada kematangan pisik, misalnya: belajar berjalan, (2) tugas-tugas yang bersumber dari nilai-nilai kepribadian dan aspirasi, misalnya: memilih pekerjaan tertentu, dan (3) tugas-tugas yang berasal dari tuntutan atau harapan masyarakat, misalnya berdasarkan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat terdapat pengaturan tentang batas usia yang diijinkan menikah bagi wanita, serta pada usia berapa seseorang boleh ikut pemilu.

Selanjutnya Freire menekankan model pembelajarnnya pada proses penyadaran yang lebih humanis, demokratis, dan sosialis. Freire berpendapat bahwa, pendidikan itu bertujuan untuk membangkitkan kesadaran dan bukan untuk menjinakkan masyarakat. Freire menilai pendidikan sebagai upaya untuk memanusiakan manusia (humanisasi) yang ditinjau dari segi andragogi, penyadaran dan misifikasi. Dengan konsep pembelajarannya tersebut Freire memetakan tipologi kesadaran manusia dalam empat kategori; (1) magic consciousness, (2) naival consciousness, (3) transformation consciousness, dan (4) critical consciousness.

KONSEP PENDIDIKAN ORANG DEWASA DAN APLIKASINYA

2008-12-22T08:34:00.000-08:00

Oleh: Mohamad Ikbal Bahua*), Dwi Sadono**) dan Asi Mulyaningsih***)

1. Definisi yang diperluas tentang Pendidikan Orang Dewasa

Membangun manusia pembangunan dapat terjadi kalau diberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap perkembangan pendidikan orang dewasa. Pemahanan tentang konsep pendidikan orang dewasa telah banyak diperkenalkan oleh berbagai tokoh, sebagai berikut:

Konsep Margaret Mead. Tokoh ini memberi pemikiran tentang lateral transmission. Konsep ini menganggap klasifikasi pendidikan berdasarkan umur tidak relevan. Tetapi pada Lateral Transmission, Mead mengemukakan bahwa suatu proses pendidikan menitik beratkan pada berbagi pengetahuan yakni pada mereka yang telah mengetahui kepada mereka yang belum tahu. Belajar adalah merangsang rasa ingin tahu. Dalam memfasilitasi transmisi lateral, pendidikan dapat dibagi dengan primary education (pendidikan dasar) dan secondary education (pengembangan dari pendidikan dasar).

Konsep Lindeman membahas bahwa pendidikan adalah kehidupan dan kehidupan adalah pendidikan. Pemikiran Lindeman ini berbeda dengan Mead. Lindeman berorientasi pada pendidikan sebagai lingkaran setan yang tidak berujung, dimana pendidikan orang dewasa dapat dicirikan dengan berlangsung seumur hidup yang merupakan suatu lingkaran yang berdaur. Pendekatannya berdasar situasi, kebutuhan dan minat warga belajar dengan menjadikan pendidikan formal sebagai pusatnya.

Konsep Robert D. Boyd, menekankan pada sudut pandang psikologi yakni kematangan (maturity), kemandirian (independensi) warga belajar. Orang dewasa adalah pribadi yang matang dan independen, dan telah mengalami beberapa tahapan proses psikologis yang berbeda dari psikologis anak-anak. Mereka telah memiliki standar sendiri, memiliki pengalaman dan butuh penghargaan. Materi pelajaran harus sesuai dengan kebutuhannya.

Konsep Allen Tough lebih terarah pada proyek belajar yang merupakan suatu upaya belajar berkelanjutan, direncanakan secara matang, dan terdiri dari serangkaian episode yang saling berhubungan. Episode belajar adalah suatu perode waktu yang sengaja disediakan untuk serangkaian aktivitas yang serupa atau pun yang berhubungan, tidak diselingi oleh aktivitas lain.

Berdasarkan beberapa uraian pada konsep di atas, maka pendidikan orang dewasa dapat didefinisikan sebagai pendidikan yang diperuntukan bagi orang-orang dewasa dalam lingkungan masyarakatnya, agar mereka dapat mengembangkan kemampuan, memperkaya pengetahuan, mengembangkan keterampilan, meningkatkan kualifikasi teknik dan profesi yang telah dimilikinya, memperoleh cara-cara baru serta merubah sikap dan perilakunya. Pendidikan orang dewasa berlangsung kapan saja, sepanjang hidup setelah matang atau dewasa, mandiri dan independen. Tidak terikat pada ruang tertentu dengan materi yang sesuai dengan kebutuhan warga belajar terutama dari pengalaman warga belajar dan disampaikan dengan metode demokratis, terbuka, saling menghargai dan berbagi pengalaman yang ditunjang oleh pendidik sebagai fasilitator yang memiliki filsafat kerja dan keinginan membantu warga belajar. Dengan kata lain, orang dewasa belajar karena membutuhkan tingkatan perkembangan dalam menghadapi peranannya apakah sebagai pekerja, orang tua, pimpinan suatu organisasi, dan lain-lain. Kesiapan belajar mereka bukan semata-mata karena paksaan akademik, tetapi karena kebutuhan menghadapi masalah hidupnya.

2 Bagaimana Pendidikan Orang Dewasa dapat membantu Orang Dewasa dalam Mengatasi Krisis Energi

Krisis energi merupakan krisis yang berkepanjangan dialami bangsa Indonesia, karena krisis ini telah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat. Sebagai contoh kelangkaan bahan bakar minyak telah berdampak pada kemiskinan, kelaparan, ekonomi, kesehatan, industri, berkurangnya pasokan energi listrik dan sebagainya. Kelangkaan minyak tanah telah membuat masyarakat pengguna minyak tanah terutama dipedasaan harus rela antri beberapa jam hanya untuk mendapatkan 5 liter minyak tanah bahkan hanya mendapatkan jatah minyak tanah sebanyak 3 liter, sehingga masyarakat ini tidak dapat melakukan aktivitas lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Indonesia sesungguhnya memiliki potensi sumber energi terbarukan dalam jumlah besar. Beberapa diantaranya bisa segera diterapkan di tanah air, seperti: bioethanol sebagai pengganti bensin, biogas, biodiesel untuk pengganti solar, tenaga panas bumi, mikrohidro, tenaga surya, tenaga angin, bahkan sampah atau limbah pun dapat digunakan untuk membangkitkan listrik. Hampir semua sumber energi tersebut sudah dicoba dan diterapkan dalam skala kecil di Indonesia. Mementum krisis bahan bakar minyak saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menata dan menerapkan dengan serius berbagai potensi tersebut. Meski saat ini sangat sulit untuk melakukan subsidi total terhadap bahan bakar fosil, namun implementasi sumber energi terbarukan sangat penting untuk segera dimulai. Hal ini sangat membutuhkan suatu pemahaman yang konfrehensif dari berbagai pihak dalam mengatasi masalah krisis energi terutama dibidang kelangkaan bahan bakar minyak.

Pemahaman secara konfrenhensif tentang krisis kelangkaan bahan bakar minyak ini tentunya harus terarah pada pemecahan masalah sosial masyarakat yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, oleh pemerintah, oleh LSM atau gabungan dari ketiganya sehingga dampak dari kelangkaan bahan bakar minyak ini dapat dikurangi atau diatasi dan masyarakat tidak lagi mengalami kelangkaan energi untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Proses pemberian informasi pemahaman kepada masyarakat ini tentunya harus didasarkan pada situasi lingkungan masyarakat, masalah yang dihadapi masyarakat, mencari tujuan untuk pemecahan masalah, dan tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut sehingga tujuan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan secara efektif dan efisien.

Melalui pendidikan orang dewasa dapat dilakukan suatu proyek belajar yang dapat membantu orang dewasa mengatasi krisis energi yang dialaminya. Proyek belajar tersebut berisi tentang indentifikasi dan pemecahan masalah yang dibahas dalam setiap episode pembelajaran. Seperti: mengidentifikasi energi alternatif apa saja yang bisa dibuat oleh masyarakat berdasarkan sumberdaya lokal yang tersedia, bagaimana proses pembuatan energi alternatif, dan bagaimana cara menggunakan energi alternatif tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Proses implementasi pelaksanaan proyek belajar tersebut tentunya didasarkan pada pemahaman tentang filsafat pendidikan, filsafat kerja dan filsafat umum. Pemahaman tentang filsafat terutama filsafat kerja yang dibangun dari filsafat pendidikan dan filsafat umum sangat penting diketahui oleh seorang tenaga pengajar atau fasilitator dalam berinteraksi dengan orang dewasa. Karena dengan menggunakan filsafat kerja, maka fasilitator dapat memahami dan memilih pendekatan yang sesuai untuk membantu orang dewasa dapat menjawab permasalahan yang dihadapinya.

Filsafat kerja yang harus dibangun oleh seorang fasilitator orang dewasa adalah bagaimana belajar dari keseimbangan antara manusia dengan masyarakat dan manusia dengan lingkungan alam. Dalam hal ini apakah manusia secara keseluruhan merupakan bagian dari lingkungan alam, secara keseluruhan terpisah dari alam atau sebagian termasuk dan sebagian lainnya terpisah dari lingkungan alam. Agar terjadi hubungan sinergi antara manusia dengan alam (ekosistem) maka manusia harus selaras dengan alam, sehingga terjadi suatu interaksi dalam mengadopsi suatu inovasi ilmu pengetahuan.

Krisis energi di Indonesia tentunya memberikan pemahaman perlunya mencari energi alternatif yang potensial tersedia di sekitar lingkungan masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif, efisien dan berkesinambungan. Tentunya hal ini memerlukan adanya pengetahuan dari masyarakat untuk mengenali energi-energi alternatif melalui hubungan timbal balik antara manusia, masyarakat dan lingkungan alam.

Berdasarkan definisi pendidikan orang dewasa pada uraian nomor satu, maka peran pendidikan orang dewasa dalam membantu orang dewasa mengatasi krisis energi dapat diuraikan sebagai berikut: orang dewasa berdasarkan kebutuhannya akan selalu berusaha mencari solusi bagaimana agar kelangkaan bahan bakar minyak ini dapat diatasi dengan menggunakan energi alternatif yang memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di sekitar lingkungannya. Untuk melakukan proses belajar tersebut orang dewasa tentunya harus memerlukan input ilmu pengetahuan dari berbagai sumber baik dari pengalaman dirinya maupun dari hasil interaksi dengan orang lain termasuk penyuluh.

Proses interaksi dan pengalaman dari orang dewasa akan melahirkan suatu pemahaman bahwa, krisis energi yang dipengaruhi oleh kelangkaan bahan bakar minyak dapat disubstitusi dengan menggunakan kotoran sapi atau kerbau yang dapat dirubah menjadi biogas sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar minyak. Satu ekor sapi atau kerbau dapat menghasilkan kurang lebih 2 m³ biogas per hari, sehingga untuk 2 – 3 ekor sapi atau kerbau dapat menghasilkan 4 - 6 m³ biogas per hari. Hal ini setara dengan 2,5 liter minyak tanah atau solar, 1,84 kg elpiji, 3,2 liter premium, 14 kg kayu bakar, dan 60 – 100 watt setara 24 jam listrik.

Melalui pendekatan pendidikan orang dewasa konsep akan penggunaan bahan bakar alternatif ini dapat disebarluaskan kepada masyarakat berdasarkan kemampuan dan potensi sumberdaya lokal dalam masyarakat tersebut. Pendekatan pendidikan orang dewasa dapat dilakukan dengan mengadakan penyuluhan secara partisipatif akan pentingnya penggunaan bahan bakar alternatif bersumber dari biogas yang memiliki manfaat antara lain: (1) mengatasi limbah ternak sapi (feses dan sisa pakan), (2) bahan bakar alternatif pengganti minyak tanah, elpiji, batu bara, generator atau listrik, (3) limbah biogas dapat dimanfaatkan sebagai pupuk dan pakan ternak.

Berdasarkan hal tersebut masyarakat akan mampu mengetahui dan menentukan kebutuhan sumber energi alternatif dari lingkungan alam sekitar, mampu merumuskan tujuan belajar mereka sendiri dan ikut serta secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan belajar yang dapat dilakukan dimana saja, hal ini berarti proses belajar dapat berlangsung secara demokratis dan tidak terikat pada ruang kelas.

Setelah memahami tujuan dan manfaat dari bahan bakar alternatif yang bersumber dari biogas, maka diperlukan suatu pembelajaran mengenai bagaimana teknik membuat biogas dari kotoran sapi dan kerbau serta pemeliharaan biogas itu sendiri yang dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien dan berkesinambungan. Sehingga diperlukan peran penyuluh sebagai fasilitator untuk memberikan pelatihan tentang pembuatan biogas, yang dimulai dari penyediaan bahan baku, proses pembuatan, dan aplikasi pemanfaatan biogas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pendidikan orang dewasa dapat membantu orang dewasa mengatasi krisis energi antara lain dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang berpotensi menghasilkan sumber energi alternatif yang mudah dalam proses pembuatannya, murah biayanya, mudah digunakan dan selaras dengan alam serta merupakan energi yang dapat diperbaharui dan berkelanjutan.

3. Opini Prospek Perkembangan Pendidikan Orang Dewasa di Masa Depan

Pendidikan merupakan kebutuhan untuk hidup karena ada anggapan bahwa pendidikan berfungsi sebagai alat dan sebagai pembaharuan hidup. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut terjadi interaksi antara individu dengan lingkungannya. Adanya kelangsungan hidup karena adanya adaptasi. Kehidupan masyarakat tumbuh melalui proses transmisi seperti kehidupan biologis yang berlangsung melalui perantara atau alat komunikasi dalam bertindak, berpikir, dan merasakan dari yang lebih tua dengan yang muda. Maka untuk kelangsungan hidup diperlukan suatu usaha untuk mendidik anggota masyarakat agar nantinya pemenuhan kebutuhan tersebut akan terus berlangsung renewal of life tidak berlangsung secara otomatis tetapi tergantung banyak faktor seperti teknologi, seni, ilmu dan perwujudan moral kemanusiaan.

Pertumbuhan orang dewasa dimulai pertengahan masa remaja (adolescence) sampai dewasa, di mana setiap individu tidak hanya memiliki kecenderungan tumbuh kearah menggerakkan diri sendiri tetapi secara aktual dia menginginkan orang lain memandang dirinya sebagai pribadi yang mandiri yang memiliki identitas diri. Dengan begitu orang dewasa tidak menginginkan orang lain memperlakukan dirinya seperti anak-anak. Dia mengharapkan pengakuan akan otonomi dirinya, dan dijamin ketentramannya untuk menjaga identitas dirinya dengan penolakan dan ketidaksenangan akan usaha orang lain untuk menekan, memaksa, dan manipulasi tingkah laku yang ditujukan terhadap dirinya.

Orang dewasa mempunyai kecenderungan memiliki orientasi belajar yang berpusat pada pemecahan permasalahan yang dihadapi (problem centered orientation). Hal ini dikarenakan belajar bagi orang dewasa merupakan kebutuhan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan keseharian, terutama dalam kaitannya dengan fungsi dan peranan sosial orang dewasa. Selain itu, bagi orang dewasa, belajar lebih bersifat untuk dapat dipergunakan atau dimanfaatkan dalam waktu segera, sehingga hal ini menimbulkan implikasi terhadap sifat materi pembelajaran atau pelatihan bagi orang dewasa, yaitu bahwa materi tersebut hendaknya bersifat praktis dan dapat segera diterapkan di dalam kenyataan sehari-hari.

Pembelajaran yang diberikan kepada orang dewasa dapat efektif (lebih cepat dan melekat pada ingatannya), bilamana pembimbing (pelatih, pengajar, penatar, instruktur, dan sejenisnya) tidak terlalu mendominasi kelompok kelas, mengurangi banyak bicara, namun mengupayakan agar individu orang dewasa itu mampu menemukan alternatif-alternatif untuk mengembangkan kepribadian mereka. Dalam upaya ini, diperlukan keterampilan dan kiat khusus yang dapat digunakan dalam pembelajaran tersebut. Di samping itu, orang dewasa dapat dibelajarkan lebih aktif, apabila mereka merasa ikut dilibatkan dalam aktivitas pembelajaran terutama apabila mereka dilibatkan memberi sumbangan pikiran dan gagasan yang membuat mereka merasa berharga dan memiliki harga diri di depan sesama temannya. Artinya, orang dewasa akan belajar lebih baik apabila pendapat pribadinya dihormati, dan akan lebih senang kalau ia diberi kesempatan untuk mengemukakan ide pikirannya, pengalamannya daripada fasilitator mendominasi dalam menjelaskan teori dan gagasannya sendiri kepada mereka.

Pendidikan orang dewasa di Indonesia sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah orang dewasa yang selalu menghambat perkembangan orang dewasa dalam berpikir, berbuat dan bertindak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang dewasa di Indonesia banyak memiliki masalah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Permasalahan yang dihadapi orang dewasa di Indonesia ini terutama pada tataran kehidupan sosial, ekonomi, politik dan keamanan. Hal ini memerlukan suatu pemecahan masalah yang konfrehensif dan terarah sesuai dengan perkembangan individu dalam masyarakat. Pemecahan masalah yang paling konkrit adalah berawal pada diri sendiri dan keluarga inti. Pemberdayaan keluarga sebagai lembaga pendidikan informal dimana nilai-nilai kemanusiaan disosialisasikan sejak awal. Kemudian meluas ke keluarga yang lebih besar, dengan memberi dukungan agar terjadi kesadaran mengenai nilai-nilai kemanusiaan dan potensi yang dimiliki.

Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat sekarang ini menyebabkan informasi atau teknologi tersebut selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman, orang dewasa akan mengalami ketertinggalan atau tidak dapat berpartisipasi dalam masyarakat yang berubah jika tidak mengikuti perkembangan informasi atau teknologi tersebut, karena tuntutan masyarakatnya berubah. Oleh karena itu orang dewasa perlu selalu memperbaharui informasi atau teknologi yang dimilikinya. Untuk dapat memperbaharui informasi dan teknologi, maka peranan pendidikan orang dewasa sangat diperlukan untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Tentang Penulis:
*) Staf Pengajar pada Universitas Negeri Gorontalo (UNG-GORONTALO)
**) Staf Pengajar pada Institut Pertanian Bogor (IPB-BOGOR)
***) Staf Pengajar pada Universitas Tirta Agung Kertayasa (UNTIRTA-BANTEN)

TINJAUAN ANALITIS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI ERA OTONOMI DAERAH

2008-12-22T08:05:00.000-08:00

Oleh: Mohamad Ikbal Bahua

I. PENDAHULUAN

Pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat martabat keluarga miskin adalah pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap orang miskin. Orang miskin tidak dipandang sebagai orang yang serba kekurangan (misalnya, kurang makan, kurang pendapatan, kurang sehat, kurang dinamis) dan objek pasif penerima pelayanan belaka. Melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Konsep pemberdayaan memberi kerangka acuan mengenai matra kekuasaan (power) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkup aras sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan.

Masalah sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia lebih banyak disebabkan oleh kemiskinan seperti; kekurangan bahan pangan, pendidikan, kesehatan, pengangguran, gizi buruk dan lain-lain sehingga hal ini memerlukan suatu upaya dari pemerintah, masyarakat dan organisasi non pemerintah untuk bekerjasama mengurangi bertambahnya angka kemiskinan tersebut dengan mengedepankan program-program pembangunan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pelaksanaannya dapat berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan masalah sosialnya.

Indonesia termasuk diantara 189 negara di dunia yang pada tahun 2000 telah menandatangani Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang upaya, sasaran dan target-target pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan yang terkenal dengan nama Millennium Development Goals (MDGs). Deklarasi itu pada intinya merupakan komitmen bersama untuk menurunkan tingkat kemiskinan global, dengan sejumlah tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2015.

Di Indonesia sendiri, isu kemiskinan baru muncul pada tahun 1970-an bersama-sama dengan isu pemerataan. Dua tahun kemudian lahir konsep pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dasar manusia (basic need strategy) yang dilontarkan oleh International Labour Organization (ILO) yang berpusat di Geneva. Hakikat kemiskinan di Indonesia, kita bisa melihatnya dari berbagai faktor, apakah itu sosial-budaya, ekonomi maupun politik. Berdasarkan Susenas Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2006 sudah mencapai 39,05 juta jiwa atau 17, 75 persen dari total populasi penduduk saat ini. Sedangkan jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2005 mencapai 10,9 juta orang atau naik menjadi 11,9 juta orang November 2005 dan menurun menjadi 11,1 juta orang pada Maret 2006.

Sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. Pada masa otonomi daerah sekarang ini, tentunya program-program penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui lintas departemen seyogyanya harus lebih banyak ditunjang oleh pemerintah daerah, karena pemerintah daerah yang lebih mengetahui secara pasti besarnya angka kemiskinan dalam masyarakat di wilayahnya, sehingga tujuan dari program nasional tersebut dapat terarah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin.

Berdasarkan penjelasan konsep di atas, maka pada penyusunan makalah ini akan diuraikan secara deskriptif Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam mengatasi kemiskinan di era otonomi daerah, dengan tinjauan dari berbagai pustaka, hasil penelitian dan petunjuk pelaksanaan PNPM yang dapat memberi makna secara konseptual arah penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

II. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEMISKINAN

1. Konsep Pemberdayaan

Makna pemberdayaan menurut kamus Oxford seperti dikutip dari situs Emporwermentillustrated.com (2005: 2) bahwa, kata empower sinonim dengan memberi daya atau kekuasaan kepada. Ada dua citra pemberdayaan, yaitu: (1) yang memberi manfaat baik kepada pihak yang memberi kuasa maupun kepada pihak yang mendapat kuasa. Tipe inilah yang disebut sebagai pemberdayaan (empowerment), dan (2) kekuasaan di dapat oleh pihak yang sebelumnya tidak berkuasa melalui perjuangan sendiri. Hal ini disebut sebagai “self-empowerment” atau pemberdayaan sendiri. Konsep pemberdayaan memberi kerangka acuan mengenai matra kekuasaan (power) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkup aras sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan.

Korten (1983: 3) menjelaskan bahwa, gerakan pemberdayaan diawali dari munculnya paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (rakyat), yang diakui sebagai “pembangunan alternatif”., misalnya, menyebut ciri-ciri paradigma pembangunan berpusat pada rakyat sebagai berikut: Pertama, logika yang dominan dari paradigma ini adalah logika mengenai suatu ekologi manusia yang seimbang; Kedua, sumber daya utama berupa sumber-sumber daya informasi dan prakarsa kreatif yang tak habis-habisnya; dan Ketiga, tujuan utamanya adalah pertumbuhan manusia yang didefinisikan sebagai perwujudan yang lebih tinggi dari potensi manusia.

Paradigma pemberdayaan dari David Korten ini memberi peran kepada individu bukan sebagai obyek, melainkan sebagai aktor "yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya." Konsekuensinya, pembangunan yang berpusat pada rakyat memberikan nilai yang sangat tinggi pada inisisatif lokal dan sistem-sistem untuk mengorganisasi diri sendiri melalui satuan-satuan organisasional yang berskala manusiawi dan komunitas-komunitas yang mandiri. Model pembangunan ini punya perbedaan fundamental di dalam karakteritik dasarnya dibandingkan dengan strategi pertumbuhan atau strategi kebutuhan dasar yang selama ini mendominasi agenda pembangunan di Dunia Ketiga, termasuk Indonesia.

Suharto (2004: 2) menyatakan bahwa, secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol.

Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: (1) bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun; dan (2) bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Berdasarkan penjelasan berbagai konsep teori di atas, maka pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai “Upaya untuk membantu masyarakat agar dapat menolong diri mereka sendiri,” atau upaya untuk memimpin masyarakat agar belajar memimpin diri mereka sendiri, sehingga masyarakat tersebut dapat memecahkan masalahnya sendiri sesuai dengan kemampuan sumberdaya lokal yang ada dalam masyarakat tersebut.”

2. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun non makanan, yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty threshold). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos, 2005: 3).

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untak memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari fihak lain yang membantunya (Susanto, 2005: 7).

David Cox (2004:1-6) membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi: (1) kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan pengkalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi, (2) kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang sebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan), (3) kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas, dan (4) kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

Berdasarkan berbagai penjelasan konsep di atas, maka kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kekurangan dari individu atau kelompok, baik kekurangan ekonomi, sosial, dan politik atau kekurangan masyarakat secara absolut, relatif dan kuktural serta kekurangan terhadap akses informasi dan globalisasi yang menyebabkan individu dan kelompok masyarakat tersebut tidak dapat beraktivitas sesuai dengan tuntutan kehidupannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya.

III. PERAN PNPM MANDIRI DALAM MENGATASI KEMISKINAN

DI ERA OTONOMI DAERAH

Sekretariat Tim Pengendalian PNPM Mandiri (2007: 1) menjelaskan bahwa, PNPM Madiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Tujuan umum dari program ini adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, sedangkan tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

Ø Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Ø Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.

Ø Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor)

Ø Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

Ø Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.

Ø Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.

Ø Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan PNPM Mandiri yang dimulai sejak tahun 2007, diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dengan melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat terutama masyarakat miskin dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan panduan umum PNPM Mandiri tahun 2007 dijelaskan bahwa, komponen pelaksanaan PNPM Mandiri dalam mengatasi kemiskinan masyarakat, yaitu:

Ø Pengembangan Masyarakat. Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan, dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

Ø Bantuan Langsung Masyarakat. Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin.

Ø Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal. Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya.

Ø Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program. Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program.

Pelaksanaan PNPM mandiri pada era otonomi daerah diupayakan melalui peran pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan dan merealisasikan APBD sebagai wujud tanggungjawab sosial pemerintah daerah untuk mengatasi kemiskinan di wilayahnya. Tentunya dengan anggaran yang telah dirumuskan tersebut, pemerintah daerah, DPRD, LSM, dan pihak swasta secara terintegrasi dengan pemerintah pusat dapat melaksanakan PNPM Mandiri secara berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat, dan penguatan kapasitas kelembagaan yang pelaksanaannya secara swakelola oleh masyarakat sehingga mereka dapat mengetahui tujuan dan manfaat pelaksanaan PNPM Mandiri untuk mengatasi masalah kemiskinan yang mereka alami.

PNPM Mandiri dalam mengatasi kemiskinan pada era otonimi daerah di laksanakan melalui 2 program, yaitu program inti dan program penguatan. Pertama program inti terdiri dari program/kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan seperti: PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus (PNPM DTK), PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan (PNPM IP), dan PNPM Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM PISEW). Kedua program penguatan terdiri dari program/kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target tertentu, seperti: PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM Generasi), PNPM Hijau, dan PNPM Agribisnis Perdesaaan (PNPM AP).

PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana/prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran. Warga desa, dalam hal ini TPK atau staf Unit Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang/dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah perdesaan.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri Tahun 2008, bahwa yang menjadi keluaran (out come) dari pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di era otonomi daerah yaitu: (a) terjadinya peningkatan keterlibatan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan kelompok perempuan mulai perencanaan sampai dengan pelestarian, (b) terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa, (c) terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif, (d) berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan bagi masyarakat, (e) terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM, (f) terbentuk dan berkembangnya BKAD dalam pengelolaan pembangunan, dan (g) terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

IV. PENUTUP

PNPM Mandiri pada hakekatnya adalah gerakan nasional dalam wujud pembangunan berbasis masyarakat yang menjadi kerangka kebijakan serta acuan dan pedoman bagi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Kegiatan pelaksanaan PNPM Mandiri ini dilaksanakan sendiri oleh masyarakat melalui pendampingan oleh fasilitator. Secara substansial pelaksanaan PNPM Mandiri diarahkan untuk membantu masyarakat miskin dalam penguatan modal usaha, pemberdayaan masyarakat melalui padat karya, pelayanan pendidikan, kesehatan dan akses teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin.

PNPM Mandiri merupakan salah satu tanggungjawab sosial pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan pada masa otonomi daerah yang didasarkan pada azas partisipatif yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam merencanakan program aksi sesuai dengan sumberdaya lokal masyarakat dengan mengedepankan keseimbangan dan proporsional antar setiap kegiatan. Selain azas partisipatif program PNPM Mandiri dapat dijadikan ajang kompetisi antar desa/kelurahan atau antar kelompok masyarakat dalam melakukan kegiatan pembangunan yang diprioritaskan, serta menjadi kemitraan antar masyarakat dalam memperbaiki setiap kegiatan yang belum menyentuh kebutuhan masyarakat disekitarnya.

Pemberdayaan Masyarakat melalui program PNPM Mandiri menjadikan masyarakat mampu mengidentifikasi masalah/penyebab kemiskinan & alternatif penyelesaiannya, mampu mengidentifikasi sumber daya yang tersedia di wilayahnya, mampu memutuskan tindakan yang harus dilaksanakan (peningkatan kemampuan masyarakat berorganisasi dalam skala kelompok & menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan desa/kelurahan). PNPM Mandiri mendorong terjadinya internalisasi pembangunan untuk masyarakat miskin dan marginal penciptaan lapangan kerja. Serta partisipasi penduduk miskin dalam membangun, pembentukan modal sosial, tata-pemerintahan yang baik.

Daftar Pustaka ada dalam bentuk File

PENYULUHAN PEMBANGUNAN DALAM PEMERINTAHAN ERA REFORMASI

2008-04-20T19:49:00.000-07:00

Oleh : Mohamad Ikbal Bahua

Penyuluhan merupakan suatu kata yang bermakna perubahan. Dalam perkembangannya penyuluhan selalu identik dengan memberi penerangan terhadap sesuatu program pemerintah maupun swasta yang sangat berhubungan dengan perkembangan aktivitas sosial kemasyarakatan.

Pada abad 21 sekarang ini penyuluhan tidak sekedar bermakna memberi penerangan tetapi lebih mengarah pada penciptaan nilai-nilai perilaku masyarakat yang berubah secara berencana sesuai dengan tingkat knowledge, afektif, dan psikomotorik masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain penyuluhan merupakan industri jasa yang membawa suatu perubahan dengan mengedepankan pendidikan non-formal yang disusun secara terencana dan bernuansa demokratis.

Penyuluhan pembangunan yang sangat identik dengan penyebarluasan hasil-hasil pembangunan baik itu: sosial, kesehatan, ekonomi, politik, agama, pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, dan lain-lain pada hakekatnya merupakan ciri tersendiri dari penyuluhan, karena selain bermakna pendidikan, maka penyuluhan dapat merupakan wahana untuk saling tukar-menukar informasi antara masyarakat dengan pemerintah/swasat/agen pembaruan, sehingga dapat tercipta suatu nuansa komunikasi efektif yang dapat membawa kearah perubahan masyarakat.

Penyuluhan yang merupakan barometer perubahan masyarakat dalam era reformasi sangat efektif untuk mengajak masyarakat berfikir secara objektif dan berkelanjutan serta tidak terperangkap pada nilai-nilai sosial-politik yang menghasut dan memecah belah keutuhan masyarakat, sehingga dengan penyuluhan masyarakat dapat mengerti, tahu, mau dan mampu mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan zaman.

Sebagai proses perubahan, penyuluhan pembangunan dalam era reformasi haruslah mengedepankan kepentingan masyarakat berdasarkan tata-tata nilai atau norma-norma aturan dalam masyarakat yang bernuansa kedaimaian, karena pada zaman reformasi masyarakat sudah semakin tahu akan sesuatu fenomena sosial yang ada dalam dirinya, sehingga mereka atau individu tersebut masih memerlukan waktu berpikir apakah perubahan di zaman era reformasi ini perlu di adopsi atau tidak.

Hal ini memang cukup beralasan, karena masyarakat Indonesia sementara berada pada persimpangan kepercayaan terhadap pemerintahan era reformasi dengan pemerintahan pada era sebelumnya. Di zaman reformasi sekarang masyarakat lebih diperhadapkan pada semua krisis kehidupan, baik: ekonomi, sosial, politik, dan terutama krisis keamanan berusaha. Masyarakat lebih terpola pada kehidupan yang damai dan penuh persaudaran di era orde baru, walaupun substansi manajemen kepemimpinan ere orde baru tersebut tidak semuanya mereka ketahui. Akan tetapi mereka lebih terjamin dalam berusaha, beragama, kebutuhan ekonomi yang cukup dan seimbang, serta dapat menyalurkan aspirasinya melalui partai politik yang tidak membingungkan seperti di era reformasi yang mempunyai banyak partai politik.

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimanakah peran penyuluhan pembangunan dalam membangkitkan semangat masyarakat terutama menggugah kepercayaan mereka terhadap pemerintahan di era reformasi?. Hal ini butuh suatu manajemen keahlian yang tidak sederhana, namun tidak terlalu sulit untuk mengaturnya, karena penyuluhan merupakan suatu industri jasa yang mengedepankan pendidikan dan bernuansa demokratis, maka penyuluhan pembangunan pada jaman era reformasi sekarang ini tentunya lebih diarahkan pada penciptaan program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mengedepankan partisipasi masyarakat melalui perencanaan program pembangunan yang direncanakan secara bersama antara pemerintah/swasta dan masyarakat serta sesuai dengan tata-tata nilai dalam masyarakat tersebut.

Melalui perencanaan pembangunan yang partisipatif, maka pemerintahan era reformasi akan lebih dipercaya oleh masyarakat dibandingkan dengan pemerintahan pada era sebelumnya. Akan tetapi kepercayaan masyarakat ini butuh suatu tindakan nyata untuk merealisasikan semua program yang telah direncanakan bersama sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan. Dalam hal ini pemerintah di era reformasi haruslah lebih memperhatikan adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat terutama dalam memulihkan kondisi ekonomi nasional yang terperangkap dalam kepentingan luar negeri dan harga minyak dunia. Dengan kondisi ekonomi yang stabil dan terkendali, maka masyarakat akan mempunyai kesempatan untuk berusaha yang menghasilkan suatu nilai tambah untuk kehidupannya.

Pemerintah era reformasi harus tetap fokus pada perjuangannya untuk mengantarkan masyarakat Indonesia seperti yang diamanatkan oleh UUD-45 yaitu masyarakat yang adil dan makmur, sehingga dengan pola manajemen penyuluhan pembangunan yang efektif dan efisien serta partisipatif pemerintahan di era reformasi dapat menentukan arah kebijakan pembangunan yang berbasis kerakyatan dan bertumpu pada kearifan sumberdaya lokal yang tersedia di bumi Indonesia tercinta.

TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT

2008-01-17T09:24:00.000-08:00

Oleh : Mohamad Ikbal Bahua

I. PENDAHULUAN

Perubahan bisa terjadi setiap saat, dan merupakan proses yang dinamik serta tidak dapat dielakkan. Berubah berarti beranjak dari keadaan yang semula. Tanpa berubah tidak ada pertumbuhan dan tidak ada dorongan. Namun dengan berubah terjadi ketakutan, kebingungan dan kegagalan dan kegembiraan. Setiap orang dapat memberikan perubahan pada orang lain. Merubah orang lain bisa bersifat implicit dan eksplisit atau bersifat tertutup dan terbuka. Kenyataan ini penting khususnya dalam kepemimpinan dan manajemen. Pemimpin secara konstan mencoba menggerakkkan sistem dari satu titik ke titik lainnya untuk memecahkan masalah. Maka secara konstan pemimpin mengembangkan strategi untuk merubah orang lain dan memecahkan masalah.

Teknologi diyakini sebagai alat pengubah. Sejarah membuktikan evolusi teknologi selalu terjadi sebagai tujuan atas hasil upaya keras para jenius yang pada gilirannya temuan teknologi tersebut diaplikasikan untuk memperoleh kemudahan dalam aktivitas kehidupan dan selanjutnya memperoleh manfaat dari padanya. Terdapat urutan yang sistematis dalam perkembangan teknologi, diawali dengan persoalan yang diciptakan atau yang dihadapi dalam keseharian. Ilmu pengetahuan dasar seperti fisika, matematika, kimia, menjadi modal utama dalam memecahkan persoalan dan menciptakan teknologi. Tahapan berikutnya, temuan teknologi ini diperkenalkan kepada masyarakat dan jika terbukti dapat membantu memudahkan aktivitas manusia kemudian memasuki tahap komersial. Mereka yang mampu memiliki teknologi menjadi penerima manfaat (beneficiaries) teknologi, sedangkan yang tidak mampu berada pada lingkaran luar penerima manfaat teknologi.

Kondisi mampu dan tidak mampu dalam memiliki teknologi inilah yang menjadi penyebab awal (primal causal) dari kesenjangan ekonomi dan sosial. Mereka yang mampu menghasilkan teknologi dan sekaligus memanfaatkan teknologi memiliki peluang yang lebih besar untuk mengelola sumber daya ekonomi, sementara yang tidak memiliki teknologi harus puas sebagai penonton saja. Akibatnya, yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap miskin. Pada sisi gelap, teknologi dapat dituduh sebagai penyebab kesenjangan ekonomi dan sosial. Keadaan inilah yang kemudian memunculkan ide perlunya pemerataan pemanfaatan teknologi hingga ke masyarakat yang bila secara individu tidak mampu memilikinya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Perubahan

Atkinson, (1987 dan Brooten,1978 dalam Nurhidiyah, 2003 : 1), menyatakan defenisi perubahan yaitu: merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya dan merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Ada empat tingkat perubahan yang perlu diketahui yaitu pengetahuan, sikap, perilaku, individual, dan perilaku kelompok. Setelah suatu masalah dianalisa, tentang kekuatannya, maka pemahaman tentang tingkat-tingkat perubahan dan siklus perubahan akan dapat berguna.

Hersey dan Blanchard (1977 dalam Nurhidiyah, 2003 : 4), menyebutkan empat tingkatan perubahan. Perubahan pertama dalam pengetahuan cenderung merupakan perubahan yang paling mudah dibuat karena bisa merupakan akibat dari membaca buku, atau mendengarkan dosen. Sedangkan perubahan sikap biasanya digerakkan oleh emosi dengan cara yang positif dan atau negatif. Karenanya perubahan sikap akan lebih sulit dibandingkan dengan perubahan pengetahuan. Bila kita tinjau dari sikap yang mungkin muncul maka perubahan bisa kita tinjau dari dua sudut pandang yaitu perubahan partisipatif dan perubahan yang diarahkan.

Perubahan partisipatif akan terjadi bila perubahan berlanjut dari masalah pengetahuan ke perilaku kelompok. Pertama-tama anak buah diberikan pengetahuan, dengan maksud mereka akan mengembangkan sikap positif pada subjek. Karena penelitian menduga bahwa orang berperilaku berdasarkan sikap-sikap mereka maka seorang pemimpin akan menginginkan bahwa hal ini memang benar. Sesudah berperilaku dalam cara tertentu maka orang-orang ini menjadi guru dan karenanya mempengaruhi orang lain untuk berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Siklus perubahan partisipatif dapat digunakan oleh pemimpin dengan kekuasaan pribadi dan kebiasaan positif. Perubahan ini bersifat lambat atau secara evolusi, tetapi cenderung tahan lama karena anak buah umumnya menyakini apa yang merekan lakukan. Perubahan yang terjadi tertanam secara instrinsik dan bukan merupakan tuntutan eksterinsik.

Perubahan yang diarahkan bertolak belakang dengan perubahan partisifatif, perubahan ini dilakukan dengan menggunakan kekuasaan, posisi dan manajemen yang lebih tinggi memberikan tentang arah dan perilaku untuk sistem dari masalah aktualnya seluruh organisasi dapat menjadi fokus. Perintah disusun berdasarkan rencana dan anak buah diharapkan untuk memenuhi dan mematuhinya. Harapan mengembangkan sikap positif tentang hal tersebut dan kemudian mendapatkan pengetahuan lebih lanjut. Jenis perubahan ini bersifat berubah-ubah, cenderung menghilang bila manajer tidak konsisten untuk menerapkannya.

2.2. Pengertian Teknologi Informasi

Kadir & Triwahyuni (2003 : 5) menyatakan bahwa, pada dasarnya teknologi informasi adalah perangkat yang berharga karena dapat memberikan berbagai manfaat baik langsung maupun tidak langsung. Pengetahuan tentang Teknologi informasi ini sangat penting, hal ini disebabkan karena: (1) teknologi informasi berada dimana-mana, (2) teknologi informasi dapat membantu manusia menjadi lebih produktif, (3) teknologi informasi itu menggairahkan dan dapat memberikan perubahan, (4) teknologi informasi dapat mempertinggi karir, dan (5) teknologi informasi dapat memberikan kesempatan luas kepada manusia di dunia ini.

Pawit (1995 : 7 – 8) menyatakan bahwa, informasi merupakan catatan atau rekaman suatu fenomena yang dapat diamati atau berupa keputusan-keputusan penting. Informasi adalah sesuatu yang berupa pengetahuan lisan atau tertulis. Di masa sekarang dan masa yang akan datang informasi tertulis atau informasi rekaman akan mempunyai nilai yang tinggi dan berguna bagi kehidupan masyarakat. Jadi informasi yang dihasilkan merupakan sesuatu yang bermakna bagi pengguna informasi, bagi penyedia informasi, dan juga bagi suatu sistem pengetahuan dalam masyarakat. Dengan demikian informasi adalah suau data, pengetahuan, suara, gambar, dari yang sederhana sampai yang kompleks yang dapat digunakan oleh pemakai informasi dan hal-hal tersebut mempunyai nilai dan arti dalam arus lalu lintas informasi.

2.3. Teknologi Informasi Komunikasi dan Perubahan Sosial Masyarakat

Menurut Toffler dalam buku karangan Wahyudi Kumoroto dan Subandono Agus Margono (1998 dalam Burachman Hakim, 2006), menyebutkan bahwa peradaban yang pernah dan sedang dijalani oleh umat manusia terbagi tiga gelombang. Gelombang pertama adalah gelombang dimana tahapan manusia ditandai dengan peradaban agraris dan pemanfaatan energi terbarukan (8000 sebelum masehi – 1700). Gelombang kedua ditandainya dengan munculnya revolusi industri (1700 – 1970-an). Dan gelombang terakhir adalah peradaban yang didukung dengan kemajuan teknologi informasi, pengolahan data, penerbangan, aplikasi luar angkasa, bioteknologi dan computer. Saat ini, berdasarkan realitas yang ada, sudah jelas bahwa kita berada pada gelombang ketiga, dimana kita hidup di zaman yang ditopang oleh kemajuan teknologi informasi yang memicu terjadinya ledakan informasi. Ledakan informasi yang terjadi membawa perubahan besar dalam kehidupan umat manusia. Kita telah mengalami masa peralih dari masyarakat industri menjadi masyarakat informasi.

Burachman Hakim (2006) menyatakan bahwa, ledakan informasi dan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terjadi membawa perubahan dalam masyarakat saat ini. Perubahan itu meliputi perubahan sikap masyarakat dalam interaksi sosial sehari-hari atau perubahan yang terjadi pada pranata sosial yang ada dimasyarakat saat ini. Perubahan sosial yang terjadi dalam konteks sikap masyarakat dapat dilihat dari pola interaksi masyarakat dan bagaimana masyarakat bersikap dengan informasi yang ada. Saat ini masyarakat semakin kritis, cerdas dan berani. Kritis yang dimaksudkan disini adalah sikap kritis untuk mengkritisi berbagai persoalan yang ada disekitarnya mulai itu dalam bidang pendidikan bahkan sampai politik.

Perubahan yang terjadi dalam konteks pranata sosial dapat dilihat dengan berubahnya format pranata sosial serta munculnya lembaga-lembaga baru dibidang pengelolaan informasi. Sekarang lembaga-lembaga pelayanan public atau banyak lembaga sosial lainnya mulai berubah dengan menerapkan teknologi e-government dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang informatif dan akuntable. Lembaga-lembaga tersebut mulai menerapakan automasi dalam layanannya. Hal ini dilakukan sejalan dengan tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang cepat, informatif dan transparan. Informasi memang membawa perubahan dalam masyarakat mulai dari gaya hidup sampai pola berpikir. Perubahan ini akan terus terjadi sejalan dengan dinamika informasi dan teknologi yang terjadi.

Roes Setiyadi (2005), Perubahan sosial masyarakat selalu terjadi setiap saat secara terus menerus. Perubahan sosial tersebut terjadi karena diinginkan atau sebagai dampak dari perubahan pada sektor lain yang terkait dengan masalah sosial. Perubahan itu sendiri dapat menjadi tujuan dan sekaligus sebagai alat untuk mencapai tujuan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terbukti berperan sebagai salah satu faktor pengubah tatanan sosial. Perubahan sosial yang diakibatkan oleh pemanfaatan TIK terjadi di lingkungan ekonomi, bisnis, politik, pemerintahan, dan terutama dalam pergaulan antar anggota masyarakat. Dampak dari perubahan yang bersifat positif menjadikan faktor pengubah beralih peran dari yang semula sebagai alat menjadi tujuan agar dapat dimiliki untuk mengubah kondisi pemiliknya. Implikasi dari interaksi semacam ini menuntut dukungan semua pihak terutama pemerintah agar mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk memiliki TIK menjadi berkesempatan memanfaatkannya, perubahan sosial yang terjadi dari pemanfaatan TIK dapat terkendali sehingga dampak negatifnya minimal, serta adanya perlindungan bagi pengguna TIK dari tindak kejahatan yang dilakukan sesama pengguna TIK. Netralitas dan fleksibilitas TIK menjadikan peran sosial TIK sangat tergantung pada pengendalinya.

2.4. Motivasi dan Kepemimpinan dalam Teknologi Informasi

Motivasi adalah perpaduan antara keinginan dan energi untuk mencapai tujuan tertentu. Mempengaruhi motivasi seseorang berarti membuat orang tersebut melakukan apa yang kita inginkan. Karena fungsi utama dari kepemimpinan adalah untuk memimpin, maka kemampuan untuk mempengaruhi orang adalah hal yang penting. Engstrom (2006) menyatakan bahwa motivasi adalah suatu fenomena psikologis, sehingga kita perlu mengetahui pendapat dari para psikolog. Mungo Miller, pimpinan Affiliated Psychological Services, mencetuskan enam prinsip umum motivasi, yaitu: (1) motivasi adalah proses psikologis, atau lebih tepatnya proses emosional, bukan logis, (2) motivasi pada dasarnya adalah proses yang tidak kita sadari. Tindakan yang kita atau orang lain lakukan mungkin saja tampak tidak logis, namun bagi orang yang melakukannya, tindakannya tampak wajar dan masuk akal, (3) motivasi bersifat individual. Tingkah laku seseorang bersumber dari dirinya sendiri, (4) motivasi tiap orang berbeda, begitu juga setiap individu bervariasi dari waktu ke waktu, (5) motivasi adalah proses sosial. Tak dapat diingkari, bahwa terpenuhi atau tidaknya kebutuhan kita tergantung dari orang lain, dan (6) dalam tindakan sehari-hari, kita dipandu oleh kebiasaan yang bersumber dari motivasional di masa lalu.

Sudrajat (2006) menyatakan bahwa, kajian tentang motivasi telah sejak lama memiliki daya tarik tersendiri bagi kalangan pendidik, manajer, dan peneliti, terutama dikaitkan dengan kepentingan upaya pencapaian kinerja (prestasi) seseorang. Dalam konteks studi psikologi, motivasi individu dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya: (1) durasi kegiatan; (2) frekuensi kegiatan; (3) persistensi pada kegiatan; (4) ketabahan, keuletan dan kemampuan dalam mengahadapi rintangan dan kesulitan; (5) devosi dan pengorbanan untuk mencapai tujuan; (6) tingkat aspirasi yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan; (7) tingkat kualifikasi prestasi atau produk (out put) yang dicapai dari kegiatan yang dilakukan; (8) arah sikap terhadap sasaran kegiatan.

Sarwono (2005 : 40), kepemimpinan adalah suatu proses perilaku atau hubungan yang menyebabkan suatu kelompok dapat bertindak secara bersama-sama atau secara bekerjasama dengan aturan atau sesuai dengan tujuan bersama. Sebaliknya yang dinamakan pemimpin adalah orang yang melaksanakan proses, perilaku atau hubungan tersebut. Selanjutnya Hemphill dan Coons (1957 dalam Sarwono, 2005) menyatakan bahwa, kepemimpinan adalah perilaku seorang individu ketika ia mengarahkan aktivitas sebuah kelompok menuju suatu tujuan bersama. Jadi kepemimpinan dalam mempersiapkan masa depan yang cerah, tidak dapat dielakkan dari teknologi informasi. Teknologi informasi sangat membantu efektivitas keterampilan dengan memakai komputer mempercepat proses berpikir untuk memanfaatkan otak atas kiri yang berfungsi sebagai; logis, analitis, fakta, bahasa, matematika.

Roes Setiyadi (2005) menegaskan bahwa, dalam perkembangan motivasi kepemimpinan, yang terjadi tidak hanya otomatisasi layanan publik, tetapi lebih dari itu terjadi efisiensi dan peningkatan produktivitas yang luar biasa, serta peningkatan citra pemerintah di hadapan masyarakat yang dilayaninya. Electronic Government (e-Government) menjadi terminologi yang sering dipakai untuk mendorong terjadinya transformasi paradigma dalam layanan publik. Akuntabilitas, transparansi, akurasi, kecepatan proses layanan, dan produktivitas menjadi kata yang sering diasosiasikan dengan e-Government.

2.5. Interaksi dan Psikologi Sosial dalam Makna Teknologi Informasi

Walgito (2003 : 57) menyatakan bahwa, jika ditinjau dari segi psikologi sosial. Interaksi adalah hubungan antara individu satu dengan individu yang lain atau sebaliknya, jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Di dalam interaksi sosial ada kemungkinan individu dapat menyesuaikan dengan yang lain, atau sebaliknya. Pengertian penyesuaian diri di sini dalam arti yang luas, yaitu bahwa individu dapat meleburkan diri dengan keadaan disekitarnya, atau sebaliknya individu dapat merubah lingkungan sesuai dengan keadaan dalam diri individu, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh individu yang bersangkutan.

Syahyuti (2006 : 155), ditinjau dari segi partisipasi, interaksi adalah peran masyarakat dalam proses analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan. Pola partisipasi interaksi cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman prespektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis. Selanjutnya Asngari (2001 : 29) menyatakan bahwa, penggalangan partisipasi itu dilandasi adanya pengertian bersama dan adanya pengertian tersebut adalah karena di antara orang-orang itu saling berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya. Dalam menggalang peranserta semua pihak itu diperlukan: (1) terciptanya suasana yang bebas atau demokratis, dan (2) terbina kebersamaan. Suasana yang bebas akan memperlancar komunikasi semua pihak itu. Dengan adanya komunikasi yang komunikatif dan intim, akan terjalin suasana “saling asah, saling asuh, dan saling asih.” Terjalinlah “karena kenal, maka sayang” dan tergeraklah orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pembaruan.

Margono Slamet (2003 : 60 – 61) menyatakan bahwa, mengingat begitu banyaknya perubahan yang telah dan sedang terjadi di lingkungan pertanian, baik pada tingkat individu petani, tingkat lokal, tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional, maka pelaksanaan penyuluhan pertanian perlu dilandasi oleh pemikiran-pemikiran yang mendalam tentang situasi baru dan tantangan masa depan yang dihadapi oleh penyuluh pertanian. Paradigma baru ini bukan untuk mengubah prinsip-prinsip penyuluhan, tetapi diperlukan untuk mampu merespon tantangan-tantangan baru yang muncul dari situasi yang baru. Konsekuensinya penyuluh pertanian harus mampu menyiapkan, menyediakan dan menyajikan segala informasi yang diperlukan oleh para petani. Informasi-informasi tentang berbagai komoditas pertanian dan informasi lain yang berhubungan dengan pengolahan dan pemasarannya perlu dipersiapkan dan dikemas dalam bentuk dan bahasa yang mudah dimengerti oleh petani.

III. PEMBAHASAN

Keberhasilan pembangunan perekonomian Indonesia secara keseluruhan ternyata mendorong meningkatnya permintaan dan konsumsi komoditas-komoditas pertanian, seperti hortikultura, produk peternakan, produk perikanan dan produk perkebunan. Tidak saja meningkat dalam kuantitasnya, tetapi juga meningkat tuntutan kualitasnya. Sistem pemasaran dunia yang berubah (globalisasi) membuat dunia pertanian Indonesia menghadapi tantangan baru untuk dapat bersaing dalam mutu, produktivitas dan efisiensi dengan dunia pertanian negara-negara lain. Kenyataannya bahwa, para petani Indonesia juga telah berubah secara nyata. Pada umumnya profil populasi petani Indonesia telah berubah secara positif. Secara makro populasi petani telah menjadi lebih kecil jumlahnya secara persentase (%) tetapi lebih tinggi kualitasnya, yang ditandai oleh lebih baiknya tingkat pendidikan petani, lebih mengenal kemajuan, kebutuhannya meningkat, harapan-harapannya juga meningkat, serta pengetahuan dan keterampilan bertaninya juga telah jauh lebih baik. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta berkat penyuluhan pembangunan selama ini, termasuk penyuluhan pertanian, para petani telah memiliki pola komunikasi yang terbuka. Merka telah mampu berkomunikasi dengan orang-orang dari luar sistem sosialnya, dan telah lebih mampu berkomunikasi secara non-personal melalui berbagai media massa. Petani dalam melakukan usahatani bahkan telah mampu berorientasi pada pasar dengan sistem informasi pasar secara berkelanjutan.

Hubungannya dengan disertasi yang akan disusun untuk penyelesaian progran Doktor pada Mayor Ilmu Penyuluhan Pembangunan, maka dapat dijelaskan bahwa perubahan-perubahan teknologi pertanian pada umumnya terjadi di semua daerah namun harus diakui bahwa tingkat perubahan dan kemajuan yang dialami tidak merata di semua daerah. Ada daerah-daerah yang sudah lebih maju dari daerah lainnya, demikian pula ada daerah-daerah yang belum begitu maju dibandingkan dengan daerah lainnya. Terdapat 3 kategori wilayah pertanian yang berbeda tingkat kemajuannya. Perbedaan itu menyangkut prasarana fisik, produktivitas pertaniannya serta tingkat kemajuan petani-petaninya.

Provinsi Gorontalo yang merupakan provinsi termuda di wilayah NKRI, pada pelaksanaan program pembangunan daerah lebih menekankan pada peningkatan produksi pertanian dengan melahirkan program agropolitan berbasis tanaman jagung sebagai motor penggerak perkonomian daerah, sehingga hal ini sangat membutuhkan sumberdaya manusia pertanian yang lebih berorientasi pengembangan dan pemberdayaan petani untuk meningkatkan pemahaman petani dalam teknologi budidaya tanaman jagung yang berorientasi agribisnis. Peran agen pembaruan/penyuluh dalam menata berbagai kepentingan sosial masyarakat/petani melalui program agropolitan lebih diorientasikan pada paradigma pengembangan iklim usaha dan sarana usaha dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan kemakmuran masyarakat.

Berbagai sarana pertanian yang telah dikembangkan selama 6 tahun pada pelaksanaan program agropolitan berupa pembangunan sarana jalan akses agropolitan yang menghubungkan desa-desa yang menjadi pusat agropolitan serta dibukanya akses pemasaran jagung sampai ke negeri Jiran Malaysia, sehingga hal ini sangat membutuhkan adanya sarana teknologi informasi yang mudahkan pemerintah, penyuluh dan petani untuk mengakses informasi perkembangan teknologi pertanian dan pasar secara berkelanjutan. Untuk itu pada tahun anggaran 2007 sampai tahun 2012 pemerintah Provinsi Gorontalo memfokuskan pembangunan daerah dengan menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai Provinsi Inovasi dalam mendukung program unggulan yakni agropolitan. Program pemerintah inilah yang merupakan fokus kajian dalam penyusunan disertasi yang dihubungkan dengan kemampuan penyuluh pertanian dalam melakukan inovasi teknologi kepada petani, sehingga petani menjadi tahu, mau dan mampu mengadopsi inovasi tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sosialnya.

IV. PENUTUP

Uraian di atas mengindikasikan dua hal, di satu sisi teknologi dianggap sebagai alat means yang menawarkan kemudahan dan pada gilirannya memberikan kemakmuran, di sisi lain karena kemampuannya memberikan kemakmuran teknologi menjadi tujuan ends masyarakat agar dapat memilikinya. Hubungan antara means dan ends ini menjadi pangkal dari fenomena sosial yang muncul dalam perkembangan teknologi. Sebagai means, teknologi hanyalah barang mati yang peran nyatanya sangat ditentukan oleh manusia yang mengendalikannya. Dalam hubungannya sebagai ends, tak dapat dihindarkan bahwa teknologi tertentu menjadi dambaan individu, masyarakat atau bahkan negara untuk memilikinya dan atau berhasil menguasainya.

Perubahan sosial selalu terjadi setiap saat secara terus menerus. Perubahan sosial tersebut terjadi karena diinginkan atau sebagai dampak dari perubahan pada sektor lain yang terkait dengan masalah sosial. Perubahan itu sendiri dapat menjadi tujuan dan sekaligus sebagai alat untuk mencapai tujuan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terbukti berperan sebagai salah satu faktor pengubah tatanan sosial. Perubahan sosial yang diakibatkan oleh pemanfaatan TIK terjadi di lingkungan ekonomi, bisnis, politik, pemerintahan, dan terutama dalam pergaulan antar anggota masyarakat. Dampak dari perubahan yang bersifat positif menjadikan faktor pengubah beralih peran dari yang semula sebagai alat menjadi tujuan agar dapat dimiliki untuk mengubah kondisi pemiliknya. Implikasi dari interaksi semacam ini menuntut dukungan semua pihak terutama pemerintah agar mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk memiliki TIK menjadi berkesempatan memanfaatkannya, perubahan sosial yang terjadi dari pemanfaatan TIK dapat terkendali, sehingga dampak negatifnya minimal, serta adanya perlindungan bagi pengguna TIK dari tindak kejahatan yang dilakukan sesama pengguna TIK. Netralitas dan fleksibilitas TIK menjadikan peran sosial TIK sangat tergantung pada pengendalinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Makalah

Asngari, P.S. 2001. Peranan Agen Pembaruan/Penyuluh Dalam Usaha Memberdayakan (Empowerment) Sumberdaya Manusia Pengelola Agribisnis. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu Sosial Ekonomi. Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor.

Kadir, A dan Terra Ch. Triwahyuni. 2003. Pengenalan Teknologi Informasi. Andi Offset.Yogyakarta.

Margono Slamet. H.R. 2003. Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Institut Pertanian Bogor. Press.

Nurhidiyah, R.E. 2003. Keperawatan dan Perubahan. Makalah Tugas Akhir Pada Fakultas Kedokteran Program Studi Ilmu Keperawatan. Universitas Sumatera Utara.

Pawit, M. Y. 1995. Pedoman Praktis Mencari Informasi. Rosdakarya.Bandung.
Rahmat, J. 1999. Rekayasa Sosial: Reformasi atau Revolusi? Rosdakarya.Bandung.

Syahyuti. 2006. 30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian. Bina Rena Pariwara. Jakarta.

Sarwono, W.S. 2005. Psikologi Sosial, Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan. Balai Pustaka. Jakarta.

Walgito. B. 2003. Psikologi Sosial Suatu Pengantar. Ed. Revisi. Andi Yogyakarta.

Website, Blogspot dan Email

Burachman Hakim, H. A. 2006. Sosiologi Informasi: Suatu Kajian Tentang Dinamika Informasi dan Dampaknya Bagi Masyarakat. http://www.heri_abi.staff.ugm.ac.id.

Engstrom, T. 2006. Motivasi dan Kepemimpinan. Yayasan Lembaga SABDA (YLSA). E-mail: webmaster sabda.org.

Roes Setiyadi, M.W. 2005. Teknologi Informasi Komunikasi dan Peranannya dalam Proses Perubahan Sosial. http://maswig.blogspot.com.

Sudrajat, A. 2006. Teori-Teori Motivasi. http://akhmadsudrajat.wordpress.com.

PEMBERDAYAAN DALAM MAKNA KEMISKINAN

2007-12-16T05:29:00.000-08:00

Sebuah Refleksi Akhir Tahun 2007

Oleh : Mohamad Ikbal Bahua

Pemberdayaan masyarakat atau empowerment (pemberdayaan/penguatan) dapat dianggap sebagai sebuah proses yang memungkinkan kalangan individual ataupun kelompok merubah keseimbangan kekuasaan dalam segi sosial, ekonomi maupun politik pada sebuah masyarakat ataupun komunitas. Kegiatan pemberdayaan dapat mengacu pada banyak kegiatan, di antaranya adalah meningkatkan kesadaran akan adanya kekuatan-kekuatan sosial yang menekan orang lain dan juga pada aksi-aksi untuk mengubah pola kekuasaan di masyarakat. Dari jenisnya, pemberdayaan/penguatan dapat dilihat pada dua level, individual dan komunitas. Pada tataran individual, isu-isu yang relevan dengan pemberdayaan adalah: hubungan patron-klien, gender, akses ke pemerintahan (negara), dan sumber-sumber kepemilikan properti. Sementara pada tataran komunitas, isu-isu utama yang biasa diangkat adalah: mobilisasi sumberdaya resources mobilization, pemberdayaan/penguatan kerangka institusional dan akses hubungan linkages dengan badan-badan pemerintah.

Upaya pembangunan sosial pada dasarnya merupakan suatu upaya pemberdayaan masyarakat. Bagi seorang pelaku perubahan, hal yang dapat dilakukan terhadap klien mereka (baik pada tingkat individu, keluarga, kelompok ataupun komunitas) adalah upaya memberdayakan (mengembangkan klien dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya) guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Suatu proses pemberdayaan (empowerment) pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya dan hal ini sangat berhubungan dengan tiga tahapan dalam pemberdayaan, yaitu:

Tahapan Politik

Pemberdayaan secara perlahan melekat sebagai mekanisme bantuan diri untuk manusia lain-mechanism of self-help for people. Ketergantungan pada orang lain secara perlahan diganti dengan ketergantungan pada diri sendiri secara nasional, dalam sistem ekonomi, pendidikan, kebudayaan, efisiensi dan efektivitas, sumberdaya dan persaingan.

Tahapan Organisasi

Konsep modern yang mendorong organisasi, seperti total quality management, habitual improvement, performence management, self-directed team work, internal customers, competence management etc. Banyak faktor pemberdayaan dan ketidakberdayaan tergantung pada nilai-nilai, perilaku, sistem, prosedur dan budaya organisasi.

Tahapan Sumberdaya Manusia Individual

Pada tingkat atau tahapan individual, perubahan dari sumberdaya manusia yang sebelumnya kurang percaya diri selalu penurut dan patuh serta dikendalikan oleh kekuasaan, ketrampilan, status dan bayangan pribadi, meningkat kepada hal-hal dan imbalan yang lebih besar. Proses pemberdayaan berbeda untuk setiap sumberdaya manusia, baik yang memerlukan waktu singkat, maupun waktu yang lama, menjadikan perubahan hidup dan perilaku mereka untuk mencapai tujuan yang semula dianggap tidak mungkin.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Standar ini disebut garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2.100 kalori energi per kapita per hari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok.
Kemiskinan dapat berarti sebagai penindasan terhadap kemampuan manusia human capability depriviation. Kemampuan itu bersumber tidak saja dari kecukupan gizi yang memang mendasar, tetapi juga dari tingkat pendidikan, kesehatan dan kebebasan manusia dalam mengembangkan dirinya.

Indonesia termasuk diantara 189 negara yang pada tahun 2000 telah menandatangi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang upaya, sasaran dan target-target pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan yang terkenal dengan nama Millennium Development Goals (MDGs). Deklarasi itu pada intinya merupakan komitmen bersama untuk menurunkan tingkat kemiskinan global, dengan sejumlah tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2015.

Di Indonesia sendiri, isu kemiskinan baru muncul pada tahun 1970-an bersama-sama dengan isu pemerataan. Dua tahun kemudian lahir konsep pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dasar manusia (basic need strategy) yang dilontarkan oleh International Labour Organization) yang berpusat di Geneva. Hakikat kemiskinan di Indonesia, kita bisa melihatnya dari berbagai faktor, apakah itu sosial-budaya, ekonomi maupun politik. Berdasarkan Susenas Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2006 sudah mencapai 39,05 juta jiwa atau 17, 75 persen dari total populasi penduduk saat ini. Sedangkan jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2005 mencapai 10,9 juta orang atau naik menjadi 11,9 juta orang November 2005 dan menurun menjadi 11,1 juta orang pada Maret 2006.

Berdasarkan berbagai teori tersebut di atas, maka pemberdayaan dapat saja diarahkan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, hal ini cukup beralasan karena pemberdayaan itu sendiri dapatlah berarti kemandirian yang berasal dari sebuah kekuatan individu ataupun komunitas yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan yang mereka rencanakan. Tetapi dengan makin meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia, apakah pemberdayaan itu dapatlah menjawab hal tersebut? Pertanyaan sederhana tetapi mengandung makna sangat mendalam dapatlah terjawab dengan mengedepankan aspek pendekatan pembangunan berbasis komunitas (community-based development approach).

Aspek yang dianggap penting dalam pendekatan ini antara lain adanya usaha untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan meningkatkan kapabilitas sumberdaya manusia, tertutama pada kelompok-kelompok masyarakat yang merupakan penduduk miskin.

Upaya-upaya yang ditempuh di dalam pendekatan ini melalui pembangunan infrastruktur perdesaan, distribusi aset ekonomi dan modal usaha/kerja serta penguatan kelembagaan masyarakat. Berbagai program pemberdayaan bermakna pengurangan angka kemiskinan yang telah dilaksanakan di Indonesia selama kurun waktu tahun 1994 - 2006 antara lain;

Program Inpres Desa Tertinggal (IDT)
Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT)
Program Pembangunan Kecamatan (PPK)
Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)
Jaring Pengaman Sosial (JPS)

Berbagai program tersebut di atas dinilai telah berhasil mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, akan tetapi jika ditinjau dari segi pemberdayaan yang dapat bermakna kekuasaan, maka upaya setiap pemegang tampuk pemerintahan baik dari tingkat Pusat maupun Daerah seyogyanya mengutamakan pemberdayaan masyarakat dalam setiap perencanaan dan realisasi program pembangunan dengan lebih melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap perencanaan pembangunan, sehingga dengan demikian setiap pencanaan pembangunan Indonesia akan dapat memenuhi aspek-aspek kebutuhan masyarakat yang operasional pelaksanaannya direalisasikan oleh seorang penguasa atau pemerintah dengan mengedepankan pemerataan dan keadilan sosial, sehingga dengan demikian angka kemiskinan dapat dikurangi melalui pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh, baik itu oleh: pemerintah, stakeholder, NGO, maupun masyarakat itu sendiri yang harus berusaha untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dirinya (individu dan komunitas).

Dalam mengakhiri tahun 2007, semua elemen anak bangsa mengharapkan adanya perubahan kesejahteraan dan keadilan dalam realisasi pembangunan yang berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan, baik itu pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang dapat memberdayakan masyarakat serta dapat menjauhkan mereka dari belenggu kemiskinan. Tentunya pernyataan ini sangat berhubungan dengan masyarakat Indonesia yang berada pada kalangan menengah ke bawah, akan tetapi untuk masyarakat yang berada pada kalangan menengah ke atas tentunya upaya meningkatkan kesejahteraan dan keadilan dapat diwujudkan melalui peningkatan kesadaran akan pentingnya memandang semua manusia sebagai golongan yang bermartabat, sehingga diperlukan adanya saling tolong-menolong dan bekerjasama dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Untuk itu dalam mengakhiri tahun 2007, marilah kita sebagai manusia Indonesia harus memperbaiki kualitas hidup dengan mengedepankan potensi sumberdaya yang dimiliki dan selalu berorientasi maju dalam menapaki perjalanan hidup di tahun 2008 dan massa-massa yang akan datang dengan semboyan bekerja, berusaha, dan sambil berdoa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati semua perjuangan hidup kita.

METODE PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT

2007-12-14T21:41:00.000-08:00

Oleh : Mohamad Ikbal Bahua

I. PENDAHULUAN

Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya untuk mewujudkan raison de’etre pemerintahan yaitu mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan. Selain untuk memelihara keabsahannya (legitimasi), pemerintah juga akan dapat membawa kemajuan bagi masyarakatnya sesuai dengan perkembangan jaman. Terdapat dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, pertama : perlu aspiratif terhadap aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya, dan perlu sensitive terhadap kebutuhan rakyatnya. Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta mau mendengarkan apa kemauannya. Kedua : pemerintah perlu melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat Community development sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus mampu menciptakan sinegri. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, tanpa peran yang optimal dari pemerintah, pembangunan akan berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah, yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.

Selain dengan amanat yang diemban dalam UU No. 22 / 1999, perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Perencanaan

Pengertian perencanaan memiliki banyak makna sesuai dengan pandangan masing-masing ahli dan belum terdapat batasan yang dapat diterima secara umum. Pengertian atau batasan perencanaan tersebut antara lain sebagai berikut :

Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada setiap jenis usaha manusia (Khairuddin, 1992 : 47).
Perencanaan adalah merupakan suatu upaya penyusunan program baik program yang sifatnya umum maupun yang spesifik, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Sa’id & Intan, 2001 : 44 ).
Perencanaan sebagai Analisis Kebijakan (Planning as Policy Analysis) yaitu, merupakan tradisi yang diilhami oleh logika-logika berpikir ilmu manajemen, administrasi publik, kebangkitan kembali ekonomi neoklasik, dan teknologi informasi yang disebut sibernetika (Aristo, 2004).

Perencanaan, meskipun mengandung pengertian masa depan, bukanlah hipotesis yang dibuat tanpa perhitungan. Hipotesis dalam perencanaan selalu didasarkan atas data-data dan perkiraan yang telah tercapai, dan juga memperhitungkan sumber daya yang ada dan akan dapat dihimpun. Dengan demikian, perencanaan berfungsi sebagai pedoman sekaligus ukuran untuk menentukan perencanaan berikutnya. Mosher (1965 : 191) menyatakan bahwa, seringkali perencanaan hanya meliputi kegiatan-kegiatan baru, atau alokasi keuangan untuk kegiatan-kegiatan lama, tanpa menilai kembali kualitasnya secara kritis. Acapkali lebih banyak sumbangan dapat diberikan kepada pembangunan dengan memperbaiki kualitas kegiatan yang sedang dalam pelaksanaan daripada memulai yang baru.

Perencanaan pada dasarnya adalah penetapan alternatif, yaitu menentukan bidang-bidang dan langkah-langkah perencanaan yang akan diambil dari berbagai kemungkinan bidang dan langkah yang ada. Bidang dan langkah yang diambil ini tentu saja dipandang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, sumber daya yang tersedia dan mempunyai resiko yang sekecil-kecilnya. Oleh sebab itu, dalam penentuannya timbul berbagai bentuk perencanaan yang merupakan alternatif-alternatif ditinjau dari berbagai sudut, seperti yang dijelaskan oleh Westra (1980) dalam Khairuddin (1992 : 48), antara lain :

Dari segi jangka waktu, perencanaan dapat dibedakan : (a) perencanaan jangka pendek (1 tahun), dan (b) perencanaan jangka panjang (lebih dari 1 tahun).
Dari segi luas lingkupnya, perencanaan dapat dibedakan : (a) perencanaan nasional (umumnya untuk mengejar keterbelakangan suatu bangsa dalam berbagai bidang), (b) perencanaan regional (untuk menggali potensi suatu wilayah dan mengembangkan kehidupan masyarakat wilayah itu), dan (c) perencanaan lokal, misalnya; perencanaan kota (untuk mengatur pertumbuhan kota, menertibkan penggunaan tempat dan memperindah corak kota) dan perencanaan desa (untuk menggali potensi suatu desa serta mengembangkan masyarakat desa tersebut).
Dari segi bidang kerja yang dicakup, dapat dikemukakan antara lain : industrialisasi, agraria (pertanahan), pendidikan, kesehatan, pertanian, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya.
Dari segi tata jenjang organisasi dan tingkat kedudukan menejer, perencanaan dapat dibedakan : (a) perencanaan haluan policy planning, (b) perencanaan program (program planning) dan (c) perencanaan langkah operational planning.

2.2. Perencanaan Pembangunan Masyarakat

Soetomo (2006 : 56) menjelaskan bahwa, pembangunan masyarakat dilihat dari mekanisme perubahan dalam rangka mencapai tujuannya, kegiatan pembangunan masyarakat ada yang mengutamakan dan memberikan penekanan pada bagaimana prosesnya sampai suatu hasil pembangunan dapat terwujud, dan adapula yang lebih menekankan pada hasil material, dalam pengertian proses dan mekanisme perubahan untuk mencapai suatu hasil material tidak begitu dipersoalkan, yang penting dalam waktu relatif singkat dapat dilihat hasilnya secara fisik. Pendekatan yang pertama seringkali disebut sebagai pendekatan yang mengutamakan proses dan lebih menekankan pada aspek manusianya, sedangkan pendekatan yang kedua disebut sebagai pendekatan yang mengutamakan hasil-hasil material dan lebih menekankan pada target.

Secara umum community development adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan berikutnya. Dengan dasar itulah maka pembangunan masyarakat secara umum ruang lingkup program-programnya dapat dibagi berdasarkan kategori sebagai berikut : (1) community service, (2) community empowering, dan (3) community relation (Rudito & Budimanta, 2003 : 29, 33).

Solihin (2006), mengungkapkan tiga tahapan perencanaan pembangunan yaitu : (1) perumusan dan penentuan tujuan, (2) pengujian atau analisis opsi atau pilihan yang tersedia, dan (3) pemilihan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama. Dari ketiga tahapan perencanaan tersebut dapat didefenisikan perencanaan pembangunan wilayah atau dearah sebagai berikut yaitu : suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku (aktor) baik umum (publik) atau pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat stakeholder lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial, ekonomi dan aspek lingkungan lainnya. Selanjutnya Adi (2003 : 81-82), pada perencanaan sosial tidak ada asumsi yang pervasif mengenai tingkat intraktabilitas ataupun konflik kepentingan. Dalam perencanaan sosial klien lebih dilihat sebagai konsumen dari suatu layanan (service), dan mereka akan menerima serta memanfaatkan program dan layanan sebagai hasil dari proses perencanaan.

Suzetta (2007) menjelaskan bahwa, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 dan No. 40 Tahun 2006. Sistem perencanaan ini diharapkan dapat mengkoordinasikan seluruh upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai pelaku pembangunan sehingga menghasilkan sinergi yang optimal dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka Proses perubahan sosial (atau “pembangunan”) tersebut perlu dilakukan secara terencana, terkoordinasi, konsisten, dan berkelanjutan, melalui “peran pemerintah bersama masyarakat” dengan memperhatikan kondisi ekonomi, perubahan-perubahan sosio-politik, perkembangan sosial-budaya yang ada, perkembangan ilmu dan teknologi, dan perkembangan dunia internasional atau globalisasi.

2.3. Perencanaan Pembangunan Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi

Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pengembangan masyarakat dimana-mana, seolah-olah menjadi “lebel baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam perkembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peranserta, ikutserta, keterlibatan, atau proses belajar bersama saling memahami, menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

Asngari (2001: 29) menyatakan bahwa, penggalangan partisipasi itu dilandasi adanya pengertian bersama dan adanya pengertian tersebut adalah karena diantara orang-orang itu saling berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya. Dalam menggalang peran serta semua pihak itu diperlukan : (1) terciptanya suasana yang bebas atau demokratis, dan (2) terbinanya kebersamaan. Selanjutnya Slamet (2003: 8) menyatakan bahwa, partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Gaventa dan Valderama (1999) dalam Arsito (2004), mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu: 1) partisipasi politik Political Participation, 2) partisipasi sosial Social Participation dan 3) partisipasi warga Citizen Participation/Citizenship, ke tiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Partisipasi Politik, political participation lebih berorientasi pada ”mempengaruhi” dan ”mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintahan ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses kepemerintahan itu sendiri.
Partisipasi Sosial, social Participation partisipasi ditempatkan sebagai keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai beneficiary atau pihak di luar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, implementasi, pemantauan dan evaluasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses partisipasi sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.
Partisipasi Warga, citizen participation/citizenship menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan. Partisipasi warga telah mengalihkan konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap ‘penerima derma’ atau ‘kaum tersisih’ menuju ke suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka”. Maka berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang lebih berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik oleh warga ketimbang menjadikan arena kebijakan publik sebagai wahana pembelajaran.

2. Proses Perencanaan Pembangunan Partisipasi

Ndraha (1990 : 104) menyatakan bahwa, dalam menggerakkan perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, maka perencanaan partisipasi harus dilakukan dengan usaha : (1) perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata (felt need), (2) dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (response), dan (3) dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah laku (behavior). Dalam perencanaan yang partisipatif (participatory planning), masyarakat dianggap sebagai mitra dalam perencanaan yang turut berperan serta secara aktif baik dalam hal penyusunan maupun implementasi rencana, karena walau bagaimanapun masyarakat merupakan stakeholder terbesar dalam penyusunan sebuah produk rencana.

Suzetta (2007), sebagai cerminan lebih lanjut dari demokratisasi dan partisipasi sebagai bagian dari good governance maka proses perencanaan pembangunan juga melalui proses partisipatif. Pemikiran perencanaan partisipatif diawali dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa pembangunan masyarakat sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Sejak dikenalkannya model perencanaan partisipatif, istilah “stakeholders” menjadi sangat meluas dan akhirnya dianggap sebagai idiom model ini.

Slamet (2003 : 11) menegaskan bahwa usaha pembangunan pedesaan melalui proses perencanaan partisipasi perlu didekati dengan berbagai cara yaitu : (1) penggalian potensi-potensi dapat dibagung oleh masyarakat setempat, (2) pembinaan teknologi tepat guna yang meliputi penciptaan, pengembangan, penyebaran sampai digunakannya teknologi itu oleh masyarakat pedesaan, (3) pembinaan organisasi usaha atau unit pelaksana yang melaksanakan penerapan berbagai teknologi tepat guna untuk mencapai tujuan pembangunan, (4) pembinaan organisasi pembina/pendukung, yang menyambungkan usaha pembangunan yang dilakukan oleh individu-individu warga masyarakat pedesaan dengan lembaga lain atau dengan tingkat yang lebih tinggi (kota, kecamatan, kabupaten, propinsi, nasional), (5) pembinaan kebijakan pendukung, yaitu yang mencakup input, biaya kredit, pasaran, dan lain-lain yang memberi iklim yang serasi untuk pembangunan.

Cahyono (2006), proses perencanaan pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat harus memperhatikan adanya kepentingan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga itu dalam proses perencanaan pembangunan partisipasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain : (1) perencanaan program harus berdasarkan fakta dan kenyataan dimasyarakat, (2) Program harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dari segi teknik, ekonomi dan sosialnya, (3) Program harus memperhatikan unsur kepentingan kelompok dalam masyarakat, (4) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program (5) Pelibatan sejauh mungkin organisasi-organisasi yang ada (6) Program hendaknya memuat program jangka pendek dan jangka panjang, (7) Memberi kemudahan untuk evaluasi, (8) Program harus memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat dan tenaga (KUWAT) yang tersedia.

III. PEMBAHASAN

Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran-serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa-memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun.
Prinsip kerja dari pembangunan melalui partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut : (1) program kerja disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dengan melakukan komunikasi partisipatif agar mendapat dukungan masyarakat, (2) program kerja dilaksanakan melalui kerjasama dan kerja bersama kelompok antara masyarakat, pejabat desa dan segenap warga dalam rangka memperkecil hambatan dalam program, (3) program kerja tidak mengarah pada golongan tertentu di masyarakat atau kelompok agar tidak menimbulkan perpecahan, (4) selama program berjalan, koordinasi selalu dilakukan secara vertikal maupun horizontal, (5) tidak perlu bersikap superior atau “merasa paling tahu” dalam setiap kesempatan pelaksanaan program kerja, (6) tidak perlu memberikan janji kepada siapapun tetapi kesungguhan kerja dalam konteks program kerja yang sudah ditentukan.

Community Development dengan segala kegiatannya dalam pembangunan sebaiknya menghindari metode kerja "doing for the community", tetapi mengadopsi metode kerja "doing with the community". Metode kerja doing for, akan menjadikan masyarakat menjadi pasif, kurang kreatif dan tidak berdaya, bahkan mendidik masyarakat untuk bergantung pada bantuan pemerintah atau organisasi-organisasi sukarela pemberi bantuan. Sebaliknya, metode kerja doing with, merangsang masyarakat menjadi aktif dan dinamis serta mampu mengidentifikasi mana kebutuhan yang sifatnya - real needs, felt needs dan expected need . Metode kerja doing with, sangat sesuai dengan gagasan besar KI Hajar Dewantara tentang kepemimpinan pendidikan di Indonesia - ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani - yang berfokus akan perlunya kemandirian yang partisipatif di dalam proses pembangunan (Tampubolon, 2006).

Berdasarkan berbagai pejelasan di atas, maka berbagai metode yang digunakan dalam proses perencanaan partisipasi pembangunan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Participatory Rural Appraisal (PRA)

Anonim (2002), pendekatan, metode dan teknik PRA (Participatory Rural Appraisal) berkembang pada periode 199O-an. Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah sebuah metode pemahaman lokasi dengan cara belajar dari, untuk dan bersama dengan masyarakat untuk mengetahui, menganalisa dan mengevaluasi hambatan dan kesempatan melalui multi-disiplin dan keahlian untuk menyusun informasi dan pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan. PRA mempunyai sejumlah teknik untuk mengumpulkan dan membahas data. Teknik ini berguna untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat. Teknik-teknik PRA antara lain :

Secondary Data Review (SDR) – Review Data Sekunder. Merupakan cara mengumpulkan sumber-sumber informasi yang telah diterbitkan maupun yang belum disebarkan. Tujuan dari usaha ini adalah untuk mengetahui data manakah yang telah ada sehingga tidak perlu lagi dikumpulkan.
Direct Observation – Observasi Langsung. Direct Observation adalah kegiatan observasi langsung pada obyek-obyek tertentu, kejadian, proses, hubungan-hubungan masyarakat dan mencatatnya. Tujuan dari teknik ini adalah untuk melakukan cross-check terhadap jawaban-jawaban masyarakat.
Semi-Structured Interviewing (SSI) – Wawancara Semi Terstruktur. Teknik ini adalah wawancara yang mempergunakan panduan pertanyaan sistematis yang hanya merupakan panduan terbuka dan masih mungkin untuk berkembang selama interview dilaksanakan. SSI dapat dilakukan bersama individu yang dianggap mewakili informasi, misalnya wanita, pria, anak-anak, pemuda, petani, pejabat lokal.
Focus Group Discussion – Diskusi Kelompok Terfokus. Teknik ini berupa diskusi antara beberapa orang untuk membicarakan hal-hal bersifat khusus secara mendalam. Tujuannya untuk memperoleh gambaran terhadap suatu masalah tertentu dengan lebih rinci.
Preference Ranking and Scoring. Adalah teknik untuk menentukan secara tepat problem-problem utama dan pilihan-pilihan masyarakat. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memahami prioritas-prioritas kehidupan masyarakat sehingga mudah untuk diperbandingkan.
Direct Matrix Ranking. Adalah sebuah bentuk ranking yang mengidentifikasi daftar criteria obyek tertentu. Tujuannya untuk memahami alasan terhadap pilihan-pilihan masyarakat, misalnya mengapa mereka lebih suka menanam pohon rambutan dibandingkan dengan pohon yang lain. Kriteria ini mungkin berbeda dari satu orang dengan orang lain, misalnya menurut wanita dan pria tentang tanaman sayur.
Peringkat Kesejahteraan. Rangking Kesejahteraan Masyarakat di suatu tempat tertentu. Tujuannya untuk memperoleh gambaran profil kondisi sosio-ekonomis dengan cara menggali persepsi perbedaan-perbedaan kesejahteraan antara satu keluarga dan keluarga yang lainnya dan ketidak seimbangan di masyarakat, menemukan indicator-indikator lokal mengenai kesejahteraan.
Pemetaan Sosial. Teknik ini adalah suatu cara untuk membuat gambaran kondisi sosial-ekonomi masyarakat, misalnya gambar posisi pemukiman, sumber-sumber mata pencaharian, peternakan, jalan, dan sarana-sarana umum. Hasil gambaran ini merupakan peta umum sebuah lokasi yang menggambarkan keadaan masyarakat maupun lingkungan fisik.
Transek (Penelusuran). Transek merupakan teknik penggalian informasi dan media pemahaman daerah melalui penelusuran dengan berjalan mengikuti garis yang membujur dari suatu sudut ke sudut lain di wilayah tertentu.
Kalender Musim. Adalah penelusuran kegiatan musiman tentang keadaan-keadaan dan permasalahan yang berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu (musiman) di masyarakat. Tujuan teknik ini untuk memfasilitasi kegiatan penggalian informasi dalam memahami pola kehidupan masyarakat, kegiatan, masalah-masalah, fokus masyarakat terhadap suatu tema tertentu, mengkaji pola pemanfaatan waktu, sehingga diketahui kapan saat-saat sibuk dan saat-saat waktu luang.
Alur Sejarah. Alur sejarah adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengetahui kejadian-kejadian dari suatu waktu sampai keadaan sekarang dengan persepsi orang setempat. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai topik-topik penting di masyarakat.
Analisa Mata Pencaharian. Masyarakat akan terpandu untuk mendiskusikan kehidupan mereka dari aspek mata pencaharian. Tujuan dari teknik ini yaitu memfasilitasi pengenalan dan analisa terhadap jenis pekerjaan, pembagian kerja pria dan wanita, potensi dan kesempatan, hambatan.
Diagram Venn. Teknik ini adalah untuk mengetahui hubungan institusional dengan masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh masing-masing institusi dalam kehidupan masyarakat serta untuk mengetahui harapan-harapan apa dari masyarakat terhadap institusi-institusi tersebut.
Kecenderungan dan Perubahan. Adalah teknik untuk mengungkapkan kecenderungan dan perubahan yang terjadi di masyarakat dan daerahnya dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya untuk memahami perkembangan bidang-bidang tertentu dan perubahan-perubahan apa yang terjadi di masyarakat dan daerahnya.

2. Kaji-Tindak Partisipatif (KTP)

Agusta (2005) menyatakan bahwa Kaji-Tindak Partisipatif (KTP) adalah istilah program sedangkan esensinya menunjuk pada metodologi Participatory Learning and Action (PLA) atau belajar dari bertindak secara partisipatif; belajar dan bertindak bersama, aksi-refleksi partisipatif. Penggunaan istilah PLA dimaksudkan untuk menekankan pengertian partisipatif pada proses belajar bersama masyarakat untuk pengembangan. Kaji-Tindak Partisipatif, dan nama kegiatan mencerminkan suatu dialektika yang dinamis antara kajian dan tindakan secara tak terpisahkan. Kajian partisipatif menjadi dasar bagi tindakan partisipatif. Jika dari suatu tindakan terkaji masih ditemui hambatan dan masalah, maka kajian partisipatif diulang kembali untuk menemukan jalan keluar, demikian seterusnya. Sebuah kajian partisipatif dalam masyarakat meletakkan semua pihak yang berpartisipasi apakah sebagai petani, nelayan, pedagang, aparat desa, atau petugas pelayan masyarakat dalam posisi yang setara fungsional, dan menghindar dari adanya pihak yang memiliki posisi istimewa dalam menggali dan merumuskan proses dan hasil kajian.

3. Participatory Research and Development (PRD)

Penelitian mengenai partisipasi dan pembangunan masyarakat memiliki fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. PRD yang merupakan wujud nyata dari pengembangan masyarakat seringkali diimplementasikan dalam bentuk (a) proyek-proyek pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya, dan (b) melalui kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggungjawab (Suharto, 2002).

4. Metode Rapid Rural Appraisal (RRA)

Teknik RRA mulai berkembang pada akhir 1970-an dan diterima secara akademis pada akhir tahun 1980-an. Teknik RRA berkembang karena adanya ketidak puasan penggunaan kuisioner pada metode penelitian konvensional. Kuisioner seringkali menghasilkan suatu hasil yang tidak tuntas dan informasi yang diperoleh seringkali tidak meyakinkan. Selain itu, adanya bias dalam melihat kaum miskin, pada metode penelitian konvensional. Sebagai contoh, kuisioner hanya melihat masyarakat kelas atas, orang berpendidikan tinggi dan kurang menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Pendekatan dalam RRA hampir sama dengan PRA antara lain : secondary data review, direct observation, semi-strucuted interview, workshop dan brainstorming, transect, mapping, ranking and scoring, developing chronologies of local events, dan case studies (Anonim, 2002).

Perbedaan yang menonjol dari kedua pendekatan ini adalah dari segi partisipasi masyarakat. Dalam RRA, informasi dikumpulkan oleh pihak luar (outsiders), kemudian data dibawa pergi, dianalisa dan peneliti tersebut membuat perencanaan tanpa menyertakan masyarakat. RRA lebih bersifat penggalian informasi, sedangkan PRA dilaksanakan bersama-sama masyarakat (let them do it), mulai dari pengumpulan informasi, analisa sampai pada perencanaan program.

5. Metode Participatory Action Research (PAR)

Teoritisasi dalam PAR dimulai dengan pengungkapan-pengungkapan dan penguraian secara rasional dan kritis terhadap praktek-praktek sosial mereka. Dari kesemua prinsip-prinsip PAR yang ada, yang terpenting adalah dalam PAR tidak mengharuskan membuat dan mengelola catatan rekaman yang menjelaskan apa yang sedang terjadi se-akurat mungkin, akan tetapi merupakan analisa kritis terhadap situasi yang secara kelembagaan diciptakan (seperti melalui proyek-proyek, program-program tertentu atau sistem. Salah satu prinsip dalam PAR yang paling unique adalah menjadikan pengalaman-pengalaman mereka sendiri sebagai sasaran pengkajian (objectifying their own experience).

Mahmudi (2004), ada beberapa prinsip-prinsip PAR yang yang harus dipahami terlebih dahulu. Antara lain, (1) PAR harus diletekkan sebagai suatu pendekatan untuk memperbaiki praktek-praktek sosial dengan cara merubahnya dan belajar dari akibat-akibat dari perubahan tersebut. (2), secara keseluruhan merupakan partisipasi yang murni (autentik) dimana akan membentuk sebuah spiral yang berkesinambungan sejak dari perencanaan (planing), tindakan (pelaksanaan atas rencana), observasi (evaluasi atas pelaksanaan rencana), refleksi (teoritisi pengalaman). (3), PAR merupakan kerjasama (kolaborasi), semua yang memiliki tanggungjawab atas tindakan perubahan dilibatkan dalam upaya-upaya meningkatkan kemampuan mereka. (4) PAR merupakan suatu proses membangun pemahaman yang sistematis (systematic learning process), merupakan proses penggunaan kecerdasan kritis saling mendiskusikan tindakan mereka dan mengembangkannya, sehingga tindakan sosial mereka akan dapat benar-benar berpengaruh terhadap perubahan sosial. (5), PAR suatu proses yang melibatkan semua orang dalam teoritisasi atas pengalaman-pengalaman mereka sendiri.

6. Metode PPKP (Pemahaman Partisipatif Kondisi Pedesaan)

Saharia (2003), metode PPKP adalah salah satu metode perencanaan partisipatif yang bertujuan untuk menggali permasalahan yang ada di masyarakat, penyebab terjadinya masalah, dan cara mengatasinya dengan menggunakan sumberdaya lokal atas prinsip pemberdayaan masyarakat yang acuannya sebagai berikut :

Mengumpulkan informasi yang dilakukan oleh petani sendiri. Bahan informasi ini dapat digunakan oleh orang lain atau suatu lembaga yang akan membantu petani.
Mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan dari dan oleh masyarakat desa untuk saling berbagi, berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta tidak lanjutnya.
Informasi yang diperoleh dengan Metode PPKP dapat digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat desa (petani).
Metode PPKP ini dilaksanakan oleh pengambil kebijakan bersama petani, kelompok pendamping lapangan, dan dari unsur pemerintah desa. Dalam Metode PPKP ini kelompok pendamping lapangan hanya sebatas fasilitator.

7. Metode Participatory Learning Methods (PLM)

Thoyib (2007), model pembelajaran partisipatif sebenarnya menekankan pada proses pembelajaran, di mana kegiatan belajar dalam pelatihan dibangun atas dasar partisipatif (keikutsertaan) peserta pelatihan dalam semua aspek kegiatan pelatihan, mulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan, sampai pada tahap menilai kegiatan pembelajaran dalam pelatihan. Upaya yang dilakukan pelatih pada prinsipnya lebih ditekankan pada motivasi dan melibatkan kegiatan peserta.

Pada awal kegiatan pelatihan, intensitas peranan pelatih adalah tinggi. Peranan ini ditampilkan dalam membantu peserta dengan menyajikan informasi mengenai bahan ajar (bahan latihan) dan dengan melakukan motivasi dan bimbingan kepada peserta. Intensitas kegiatan pelatih (sumber) makin lama makin menurun, sehingga perannya lebih diarahkan untuk memantau dan memberikan umpan balik terhadap kegiatan pelatihan dan sebaliknya kegiatan peserta pada awal kegiatan rendah, kegiatan awal ini digunakan hanya untuk menerima bahan pelatihan, informasi, petunjuk, bahan-bahan, langkah-langkah kegiatan. Kemudian partisipasi warga makin lama makin meningkat tinggi dan aktif membangun suasana pelatihan yang lebih bermakna.

Beberapa teknik yang dapat dipergunakan pada model pelatihan ini adalah :

Teknik dalam tahap pembinaan keakraban : teknik diad, teknik pembentukan kelompok kecil, teknik pembinaan belajar berkelompok, teknik bujur sangkar terpecah
Teknik yang dipergunakan pada tahap identifikasi : curah pendapat, dan wawancara
Teknik dalam tahap perumusan tujuan : teknik Delphi dan diskusi kelompok (round table discussion)
Teknik pada tahap penyusunan program adalah : teknik pemilihan cepat (Q-shot technique) dan teknik perancangan program
Teknik yang dapat dipergunakan dalam proses pelatihan : Simulasi, studi kasus, cerita pemula diskusi (discussion starter story), Buzz group, pemecahan masalah kritis, forum, role play, magang, kunjungan lapangan dll
Teknik yang dapat dipergunakan dalam penilaian proses pelatihan, hasil dan pengaruh kegiatan : respon terinci, cawan ikan (fish bowl technique), dan pengajuan pendapat tertulis.

8. Metodologi Participatory Assessment (MPA)

Dayal, et, al (2000), Methodology for Participatory Assessments (MPA) adalah metode yang dikembangkan untuk menjalankan penilaian suatu proyek pembangunan masyarakat (community development). MPA merupakan alat yang berguna bagi pembuat kebijakan, manajer program dan masyarakat, sehingga masayarakat setempat dapat memantau kesinambungan pembangunan dan mengambil tindakan yang diperlukan agar menjadi semakin baik. Metodologi tersebut mengungkapkan bagaimana caranya kaum perempuan dan keluarga yang kurang mampu dapat ikut berpartisipasi, dan mengambil manfaat dari pembangunan, bersama-sama dengan kaum lelaki dan keluarga dimana mereka berada.

MPA merupakan pengembangan dari pendekatan-pendekatan partisipatif misalnya PRA yang merupakan perangkat peralatan dan metode yang selama bertahun-tahun telah terbukti efektif untuk membuat masyarakat berpartisipasi. MPA mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

MPA merupakan metode yang ditujukan baik kepada instansi pelaksana maupun kepada masyarakat untuk mencapai kondisi pengelolaan sarana yang berkesinambungan dan digunakan secara efektif. Dirancang sedemikian rupa untuk melibatkan pihak yang berkepentingan (stakeholder) utama dan menganalisis keberadaan masyarakat yang memiliki 4 komponen penting: lelaki miskin, perempuan miskin, lelaki kaya, perempuan kaya.
MPA menggunakan satu set indikator yang “sector specific” untuk mengukur kesinambungan, kebutuhan, gender dan kepekaan akan kemiskinan. Masing-masing diukur dengan menggunakan urutan alat partisipatifi pada masyarakat, instansi pelaksana dan pembuat kebijakan. Hasil dari penilaian pada tingkat masyarakat dibawa oleh wakil-wakil masyarakat pengguna dan instansi pelaksana ke dalam rapat pihak berkepentingan (stakeholder), dengan tujuan untuk secara bersama mengevaluasi faktor-faktor kelembagaan yang berpengaruh pada dampak proyek dan kesinambungan pada tingkat lapangan. Hasil dari penilaian kelembagaan digunakan untuk melakukan peninjauan ulang atas kebijakan pada tingkat program atau tingkat nasional.
MPA menghasilkan sejumlah data kualitatif tingkat desa, sebagiannya dapat dikuantitatifkan kedalam sistem ordinal oleh para warga desa itu sendiri. Data kuantitatif ini dapat dianalisis secara statistik.
Dengan cara ini kita dapat mengadakan analisis antar masyarakat, antar proyek dan antar waktu, serta pada tingkat program. Dengan demikian MPA dapat digunakan untuk menghasilkan informasi manajemen untuk proyek skala besar dan data yang sesuai untuk analisis program.

IV. KESIMPULAN

Terdapat berbagai metode pembangunan partisipasi yang dapat dijadikan dasar dalam pembangunan masyarakat seperti, metode PRA (participatory rural appraisal), KTP (kaji-tindak partisipatif), PRD (participatory research development), RRA (rapid rural appraisal), PAR (participatory action research), PPKP (Pemahaman Partisipatif Kondisi Pedesaan), PLM (Participatory Learning Methods), dan MPA (Metodologi Participatory Assessment). Berbagai metode tersebut dapat dilaksanakan sesuai tujuan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.
Partisipasi masyarakat dalam manajemen pembangunan akan menghantarkan masyarakat untuk dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi, menganalisa akar-akar masalah tersebut, mendesain kegiatan-kegiatan terpilih, serta memberikan kerangka untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
Proses penyusunan rencana pembangunan secara demokratis dan partisipatoris dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten atau kota, kemudian pada tingkat Provinsi. Hasil dari Musrenbang Provinsi kemudian dibawa ke Musrenbang Nasional yang merupakan sinkronisasi dari Program Kementerian dan Lembaga dan harmonisasi dekonsentrasi dan tugas perbantuan.

DAFTAR PUSTAKA

Media Internet (Email,Website dan Blogspot)

Anonim. 2002. Participatory Rural Appraisal (PRA). Website. Perkumpulan Masyarakat Penanggulangan Bencana. http://pmpbencana.org. Di akses, 2 November 2007.

Agusta, I. 2007. Aneka Metode Partisipasi Untuk Pembangunan Desa. Blogspot http://iagusta.blogspot.com/. Sosiolog Pedesaan Institut Pertanian Bogor. Di akses, 2 November 2007.

Cahyono. B.Y. 2006. Metode Pendekatan Sosial Dalam Pembangunan Partisipatif. lppm.petra.ac.id/ppm/COP/download. Di akses, 2 November 2007.

Dayal. R. Christine van Wijk, and Nilanjana Mukherjee. 2000. Methodology for Participatory Assessments with Communities, Institutions and Policy Makers. Website. http://www.waspola.org/default/policy/web. Di akses, 2 November 2007.

Mahmudi, A. 2004. Metode Penelitian Kritis dan Prinsip-prinsip Participatory Action Research (PAR). Jurnal Inovasi Pendidikan Tinggi Agama Islam Swara Ditpertais: No. 19 Th. II, 15 November 2004. http://www.ditpertais.net/swara . Di akses, 2 November 2007.

Saharia. 2003. Pemberdayaan Masayarakat Di Pedesaan Sebagai Salah Satu Upaya Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Manusia Secara Optimal. Makalah Individu Pengantar Falsafah Sains (PPS702). Sekolah Pascasarjana / S3 Institut Pertanian Bogor. E-mail: sahauntad@yahoo.com. Di akses, 3 November 2007.

Suharto, E. 2002. Metodologi Pengembangan Masyarakat. Community work in New Zealand. http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_19.htmn . Di akses, 3 November 2007.
Suzetta, P. 2007. Perencanaan Pembangunan Indonesia. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS. www.bappenas.go.id. (pdf) Di akses, 3 November 2007.

Thoyib, M. 2007. Model pembelajaran partisipatif. Website. Departemen Sosial RI. http://www.mirror.depsos.go.id/, Di akses, 3 November 2007.

Buku dan Makalah Seminar

Adi, R.S. 2003. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. Lembaga Penerbit. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Asngari, P.S. 2001. Perenan Agen Pembaruan/Penyuluh Dalam Usaha Memberdayakan (Empowerment) Sumberdaya Manusia Pengelola Agribisnis. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu Sosial Ekonomi. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor.

Aristo, D.A. 2004. Rejuvinasi Peran Perencana Dalam Menghadapi Era Perencanaan Partisipatif “Sebuah Tahapan Awal dalam Pembentukan Kultur Masyarakat Partisipatif”. Disampaikan Dalam : Seminar Tahunan ASPI (Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia) Universitas Brawijaya, Malang Juli 2004. Teknik Planologi ITB.

Khairuddin. 1992. Pembangunan Masyarakat. Tinjauan Aspek; Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan. Liberty. Yogyakarta.

Mosher, A.T. Menggerakkan dan Membangun Pertanian. Syarat-Syarat Mutlak Pembangunan dan Modernisasi. Disadur oleh : Ir. S. Krisnandhi dan Bahrin Samad. C.V. Yasaguna. Jakarta.

Ndraha, T. 1990. Membangun Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Rineka Cipta. Jakarta.

Rudito, B. dan Budimanta, A. 2003. Pengelolaan Community Development. Indonesia Center For Sustainable Development. Jakarta.

Sa’id, G dan Intan, A.H. 2001. Manajemen Agribisnis. Ghalia Indonesia.

Slamet, M. 2003. Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. IPB. Press. Bogor.

Solihin, D. 2006. Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Makalah disampaikan pada Pelatihan Aparatur Pemerintahan Daerah. Jakarta, 27 Desember 2006. Sekolah Tinggi Pemerintahan Abdi Negara.

Soetomo, 2006. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Tampobulon, M. 2006. Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Medan. Sumatera Utara.

NARKOBA DAN DEGRADASI MORAL ANAK BANGSA

2007-12-01T22:33:00.000-08:00

Oleh : Mohamad Ikbal Bahua

Indonesia merupakan suatu bangsa yang majemuk dan penuh dengan keaneka-ragaman budaya serta etnis di dalamnya pada era reformasi ini sangat rentan terhadap adanya dekradasi moral para generasi muda penerus perjuangan dan pembangunan bangsa. Hal ini sangat wajar terjadi, karena perkembangan teknologi dan infomasi pada jaman globalisasi sangat signifikan dengan perkembangan jiwa generasi muda yang sangat bersemangat untuk maju meraih cita-cita luhur untuk masa depannya, walaupun tidak sedikit juga para generasi tua sangat terbantu dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi ini.

Teknologi dan informasi hanya salah satu indikator terhadap majunya suatu proses kehidupan anak bangsa, karena masih terdapat berbagai macam indikator kemajuan dunia global untuk dapat ikut serta mempengaruhi kehidupan anak bangsa Indonesia, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Kemajuan dunia globalisasi yang semakin menantang kehidupan para anak bangsa tentunya harus dibarengi oleh adanya penguatan moral dan agama sebagai upaya mengantisipasi jika kemajuan dunia globalisasi tersebut dapat menjerumuskan anak bangsa ke arah kehidupan yang negatif serta dapat merusak citra bangsa Indonesia di mata dunia internasional.

Moralitas anak bangsa Indonesia pada jaman sekarang ini menurut beberapa penelitian para pakar psikologi sudah sangat memperihatinkan, karena 75 % dari generasi muda Indonesia sudah terjebak dalam kehidupan bebas yang penuh dengan gemerlapnya penyebaran, penyelundupan dan pemakaian NARKOBA.

Masih terngiang di telinga kita, bagaimana kematian tragis yang dialami artis Alda Risma yang sampai saat ini masih terjadi kontroversi siapa sebenarnya dibalik pembunuhan Alda Risma yang dilaterbelakangi oleh penggunaan NARKOBA. Contoh kongkrit ini membuktikan bahwa bahaya NARKOBA terhadap anak bangsa sudah semakin marak di Indonesia dan tidak dapat dikendalikan, walaupun pihak Polisi dan aparat penegak hukum lainnya berusaha untuk menggulung sindikat penyeludupan dan peredaran NARKOBA dengan tidak memilih siapa pun pelakunya.

NARKOBA pada saat ini merupakan bahaya dalam menghancurkan moralitas anak bangsa, karena jaringan peredaran NARKOBA dan sejenisnya telah berurat akar di Indonesia, bagaikan suatu jaringan peredaran darah dalam tubuh manusia yang setiap saat dapat mengundang kematian anak bangsa.

NARKOBA dan Degradasi moral anak bangsa merupakan suatu kalimat yang sangat sederhana tetapi sangat mengandung pengertian yang mendalam untuk sama-sama kita menjawabnya. NARKOBA pada proses peredarannya tidak memilih siapa pun yang akan menggunakannya, baik dari kalangan anak-anak, remaja sampai kepada kaum miskin, kaum konglomerat bahkan ketingkat pejabat negara/daerah yang diberi tugas untuk mengemban amanah rakyat.

Proses peredaran NARKOBA yang sudah menggila di Indonesia, semakin membuat degradasi moral yang dapat berakibat kepada hancurnya genarasi penurus cita-cita bangsa, sehingga Bangsa Indonesia akan mengalami krisis sumberdaya manusia yang berkualitas dalam mengisi pembangunan di abad ke-21.

Moralitas anak bangsa yang kian terdegradasi oleh NARKOBA ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, hal ini perlu dibentengi oleh adanya pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pencegahan peredaran NARKOBA secara menyeluruh, baik di kalangan keluarga, sekolah/perguruan tinggi, anak jalanan, sampai kepada para pejabat publik.

Pencegahan NARKOBA tentunya tidak hanya dengan pemberdayaan masyarakat saja, akan tetapi harus diimbangi oleh penguatan moral dari segi agama, budaya dan peraturan perundang-undangan yang dapat membuat pengedar NARKOBA lenyap bahkan mati dari bumi pertiwi Indonesia.

Undang-undang ataupun peraturan mengenai NARKOBA tentunya tidak hanya sebatas pada pengedar atau produsen NARKOBA saja, tetapi sangat diperlukan juga upaya hukum dan sangsi yang membuat jera para pengguna NARKOBA, sehingga mereka dapat kembali kepada moralatias anak bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hidup damai, penuh persatuan dan persaudaraan.

Untuk itu para generasi penerus serta generasi pengembang amanah cita-cita kemerdekaan bangsa, marilah kita bersama-sama untuk mencegah dan memutuskan siklus peredaran NARKOBA dengan menjaga moralitas diri, baik di kalangan keluarga sampai kepada kalangan rakyat miskin sekalipun. Karena bahaya NARKOBA setiap saat dapat merenggut nyawa penggunannya dengan tidak memilih apakah dia dari kalangan elit atau kalangan kaum miskin, marilah kita bentengi diri kita dengan kehidupan yang beragama, bermoral dan beretika untuk kelangsungan hidup di masa yang akan datang.

PEMIMPIN FORMAL DAN INFORMAL DALAM PENYULUHAN PEMBANGUNAN

2007-11-22T09:27:00.000-08:00

Oleh : Mohamad Ikbal Bahua

I. PENDAHULUAN

Kepemimpinan tumbuh secara alami diantara orang-orang yang dihimpun untuk mencapai suatu tujuan dalam satu kelompok. Beberapa dari anggota kelompok akan memimpin, sedangkan sebagian besar akan mengikuti. Sebenarnya kebanyakan orang menginginkan seseorang untuk menentukan hal-hal yang perlu dikerjakan dan cara mengerjakannya, diberi motivasi dan bimbingan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harus mereka kerjakan, akan tetapi mereka tidak mau mengerjakannya apabila tidak ada pemimpinnya.

Sarwono (2005), kepemimpinan adalah suatu proses perilaku atau hubungan yang menyebabkan suatu kelompok dapat bertindak secara bersama-sama atau secara bekerjasama dengan aturan atau sesuai dengan tujuan bersama. Sebaliknya yang dinamakan pemimpin adalah orang yang melaksanakan proses, perilaku atau hubungan tersebut. Selanjutnya Hemphill dan Coons (1957 dalam Sarwono, 2005) menyatakan bahwa, kepemimpinan adalah perilaku seorang individu ketika ia mengarahkan aktivitas sebuah kelompok menuju suatu tujuan bersama.

Priyono (2003), kepemimpinan adalah sebuah proses yang akan membentuk seseorang pemimpin dengan karakter dan watak jujur terhadap diri sendiri (integrity), bertanggungjawab yang tulus (compassion), pengetahuan (cognizance), keberanian bertindak sesuai dengan keyakinan (commitment), kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain (confidence) dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain (communication). Juga sebuah proses yang akan membentuk seorang pengikut (follower) yang di dalam kepatuhannya kepada pemimpin, tetapi pemikiran kritis, inovatif, dan jiwa independent.

Dahama dan Bhatnagar (1980 dalam Mardikanto 1991 : 204), pemimpin adalah seseorang yang diakui atau memperoleh pengakuan dari seluruh anggota sistem-sosialnya sebagai yang berhak atau memiliki kekuasaan untuk dalam situasi tertentu menggerakkan orang lain (yang dipimpinnya) untuk mencapai tujuan bersama (yang menjadi tujuan system sosialnya) yang telah direncanakan.

Selanjutnya Slamet (2003 : 68) menyatakan bahwa, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi perilaku orang-orang lain agar mau bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Defenisi ini mengandung dua pengertian pokok yang sangat penting tentang kepemimpinan, yaitu pertama, mempengaruhi perilaku orang lain. Kepemimpinan dalam organisasi diarahkan untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya, agar mau berbuat seperti yang diharapkan ataupun diarahkan oleh orang yang memimpinnya. Motivasi orang untuk berperilaku ada dua macam, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik.

Asngari (2001 : 1), SDM-klien memberdayakan diri mempunyai makna SDM tersebut memiliki tekad tinggi berkat motivasi intrinsik yang kuat untuk mengembangkan diri agar lebih mampu berprestasi prima. Dengan niat/tekad kuat tersebut SDM yang bersangkutan berusaha meningkatkan kualitas dan mewujudkan potensi diri untuk mencapai tujuannya. Berbeda dengan SDM yang ekstrinsik motivasinya, peranan pihak luar sangat menonjol. Pada keadaan yang demikian pihak luar perlu lebih aktif memberi bantuan baik diminta maupun tidak diminta, bahkan harus proaktif menyodorkan diri (dalam arti positif) dengan kiat-kiat khusus.

Berdasarkan beberapa pengertian kepemimpinan di atas, maka hubungannya dengan penyuluhan dalam hal ini seorang agen pembaruan/penyuluh sesuai dengan pendapat Asngari (2001 : 5) bahwa, dalam usaha merangsang tumbuhnya kemauan dan perubahan, agen pembaruan/penyuluh secara aktif berusaha melakukan ajakan-ajakan (persuasi) pada SDM-klien. Tujuan utamanya adalah, sebagaimana dikemukakan oleh Bormann, et al. (1969 dalam Asngari, 2001 : 5), “the winning of willing cooperation.” Agen pembaruan/penyuluh berusaha menentukan kemauan bekerjasama untuk mewujudkan terjadinya perubahan-perubahan yang dikehendaki. Karena itu pulalah yang menjadi pegangan bagi agen pembaruan/penyuluh sebagaimana dikemukakan oleh Bormann, et al. (1969 dalam Asngari, 2001 : 5) : “people do thing for their reasons not yours.” Artinya, kebutuhan dan keinginan SDM-klien merupakan acuan utama bagi agen pembaruan/penyuluh, dan bukannya kemauan dan keinginan agen pembaruan.

II. PEMIMPIN FORMAL DAN INFORMAL

2.1. Pemimpin Formal

Walgito (2003 : 93) mengungkapkan bahwa, dalam kepemimpinan ada pemimpin dan kelompok yang dipimpin. Pada umumnya kelompok dapat dibedakan dapat dibedakan antara kelompok primer dan kelompok sekunder, disamping kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal akan dipimpin oleh pemimpin formal yang mempunyai interaksi dalam kelompok sekunder, yaitu lebih bersifat formal, lebih didasarkan atas pertimbangan rasio daripada pertimbangan perasaan, karenanya lebih bersifat objektif. Pemimpin formal pada umumnya berstatus resmi dan didukung oleh peraturan-peraturan yang tertulis serta keberadaannya melalui proses pemilihan dan pengangkatan secara resmi. Pemimpin formal” adalah orang yang menjadi pemimpin karena ”legalitas”-nya. Misalnya, karena ia terpilih secara sah melalui pemilu, atau kongres, atau muktamar, atau apa pun namanya. Yang bersangkutan telah memenuhi semua peraturan yang ada (Darmaputera, 2004).

Anonim (2006), pemimpin formal adalah pemimpin yang secara resmi diberi wewenang/ kekuasaan untuk mengambil keputusan-keputusan tertentu, dan dia mempertanggungjawabkan kekuasaan/wewenangnya tersebut pada atasannya. Pemimpin formal pada umumnya berada pada lembaga formal juga, dan keputusan pengangkatannya sebagai pemimpin berdasarkan surat keputusan yang formal. Seorang pemimpin formal bisa saja hanyalah seorang kepala yang memiliki wewenang sah berdasarkan ketentuan formal untuk mengelola anggotanya, atau jika dalam organisasi memiliki wewenang untuk membawahi dan memberi perintah pada bawahan-bawahannya.

Seorang kepala adalah juga seorang pemimpin apabila dia diterima secara ikhlas oleh para anggotanya dan dia mampu mempengaruhi para anggota sehingga mereka dengan pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti dan mentaati pemimpin tersebut. Seorang pemimpin formal biasanya dinilai oleh bawahannya/masyarakatnya berdasarkan hasil-hasil yang dicapainya (prestasi). Dengan demikian pengakuan bagi seorang pemimpin formal oleh bawahannya/ masyarakatnya disamping ditentukan oleh jiwa kepemimpinan (leadership) juga oleh prestasi yang mana hal ini berkaitan dengan pengetahuannya tentang kebutuhan masyarakat dimana dia ditempatkan.

Mardikanto (1991 : 205), pemimpin formal adalah pemimpin yang di samping memperoleh pengakuan berdasarkan kedudukannya, juga memang memiliki kemampuan pribadi untuk memimpin (kepemimpinan) yang andal. Selanjutnya Mardikanto (1991 : 206) menambahkan bahwa, dari segi organisasi seorang pimpin formal lebih efektif mengarah kepada kepemimpinan organisasi pamrih, yaitu organisasi yang bentuk keterlibatan anggotanya lebih didasarkan pada pertimbangan kalkulatif (untung-rugi/manfaat-korbanan yang harus dikeluarkan dan yang akan dapat diterimanya). Contoh organisasi seperti ini adalah organisasi-organisasi keprofesian, perusahaan, dan berbagai bentuk asosiasi usahawan sejenis.

Berdasarkan macam kegiatannya pemimpin formal lebih baik memimpin pada kegiatan ekspresif dan kegiatan instrumental. Kegiatan ekspresif, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan normatif dan sosial, seperti : keagamaan/kepercayaan, kesetiakawanan sosial, dan lain-lain. Sedangkan kegiatan instrumental adalah kegiatan yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dan alokasi sumberdaya, seperti : pertanian, industri, dan lain-lain. Contoh berbagai pemimpin formal adalah ; direktur perusahaan, pemerintah daerah (kepala desa – gubernur), pimpinan asosiasi dan profesi pertanian seperti HITI (Himpunan Ilmu Tanah Indonesia), PII (Persatuan Insinyur Indonesia), HIGI (Himpunan Ilmu Gulma Indonesia), dan lain sebagainya.

Pada tataran penyuluhan seorang pemimpin formal pada umumnya selalu memberikan berbagai kebijakan mengenai pembangunan pertanian yang sebelumnya disosialisasikan kepada msayarakat melalui media massa atau melalui pertemuan langsung dengan petani dalam suatu rapat kelompok tani. Mardikanto (1991 : 38) menyatakan bahwa, penguasa atau pimpinan wilayah, yang memiliki kekuasaan mengambil keputusan kebijakan pembangunan pertanian dan sekaligus bertanggungjawab atas keberhasilan pembangunan diwilayah kerja masing-masing adalah merupakan sasaran penentu dalam penyuluhan pertanian

2.2. Pemimpin Informal

Darmaputera (2004), pemimpin informal tidak menjadi pemimpin karena faktor legalitas, tapi terutama karena faktor ”legitimitas”. Artinya, walaupun tak ada kongres atau muktamar yang menetapkan demikian, tapi rakyat dan umat dengan spontan menerima dan memperlakukan yang bersangkutan sebagai pemimpin mereka. pemimpin informal itu ditetapkan oleh umat bukan dengan surat suara, tapi dengan kata hati. (suara batin). Ikatan antar mereka tidak diatur secara resmi, tapi lahir secara spontan karena ada rasa hormat dan cinta yang tidak dipaksa-paksa.

Anonim (2006), pemimpin informal adalah pemimpin yang tidak diangkat secara resmi berdasarkan surat keputusan tertentu. Dia memperoleh kekuasaan / wewenang karena pengaruhnya terhadap kelompok. Apabila pemimpin formal dapat memperoleh pengaruhnya melalui prestasi, maka pemimpin informal memperoleh pengaruh berdasarkan ikatan-ikatan psikologis. Tidak ada ukuran obyektif tentang bagaimana seorang pemimpin informal dijadikan pemimpin. Dasarnya hanyalah oleh karena dia pernah benar dalam hal tertentu, maka besar kemungkinan dia akan benar pula dalam hal tersebut pada kesempatan lain. Di samping penentuan keberhasilan pada masa lalu, pemilihan pemimpin informal juga ditentukan oleh perasaan simpati dan antipati seseorang atau kelompok terhadapnya.

Walgito (2003 : 93) menyatakan bahwa, pemimpin informal adalah pemimpin yang mempunyai batas-batas tertentu dalam kepemimpinanya. Pemimpin informal adalah orang yang memimpin kelompok informal yang statusnya tidak resmi, pada umumnya tidak didukung oleh peraturan-pertaturan yang tertulis seperti pada kelompok formal. Selanjutnya Sarwono (2005 : 44 & 46), pemimpin informal dapat dikatakan sebagai ciri kepribadian yang menyebabkan timbulnya kewibawaan pribadi dari pemimpin dan merupakan bakat/sifat/karismatik yang khas terdapat dalam diri pemimpin yang dapat diwujudkan dalam perilaku kepemimpinan.

Asngari (2001 : 8 – 9) bahwa, pentingnya individu ditonjolkan dalam pendidikan/penyuluhan pada umumnya, sebab potensi pribadi seseorang individu merupakan hal yang tiada taranya untuk berkembang dan dikembangkan. Falsafah membantu diri sendiri menunjukkan dinamika pribadi SDM-klien sangat menonjol. Bagi SDM-klien yang telah mengerti kepentingan dirinya (motivasi intrinsiknya tinggi) dia aktif sendiri, tetapi bagi yang baru tumbuh motivasi ekstrinsiknya, maka [perlu dipacu oleh penyuluh agar memiliki motivasi intrinsik yang tinggi, sehingga nantinya dia lebih dinamis membantu diri sendiri. Selanjutnya Slamet (2003 : 69), dalam proses kepemimpinan tersebut pemimpin membimbing, memberi pengarahan, mempengaruhi perasaan dan perilaku orang lain, memfasilitasi serta menggerakkan orang lain untuk bekerja menuju sasaran yang diiginkan bersama. Semua yang dilakukan pimpinan harus bisa dipersiapkan oleh orang lain dalam organisasinya sebagai bantuan kepada orang-orang itu untuk dapat meningkatkan mutu kinerjanya.

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, maka yang termasuk dalam pemimpin informal adalah pemimpin/ketua kelompok tani, karena kelompok tani merupakan suatu kelompok informal yang memiliki pembagian tugas, peran serta hirarki tertentu, serta norma yang menjadi pedoman perilaku para anggotanya. Pedoman perilaku dan kegiatan kelompok tani tersebut dijabarkan melalui keputusan musyawarah kelompok tani yang mendapat bimbingan langsung dari agen pembaruan/penyuluh.

III. PERANAN PEMIMPIN FORMAL DAN INFORMAL
DALAM PENYULUHAN

Pada tataran penyuluhan, pemimpin formal sangat baik dan sangat dibutuhkan untuk menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilannya kepada semua warga masyarakat yang dipimpinnya. Pemimpin formal harus terbuka untuk menerima pengetahuan/keterampilan baru serta pengalaman orang lain yang bermanfaat bagi warga yang dipimpinnya, serta memiliki motivasi untuk memimpin yang tinggi dan mampu mengembangkan diri dengan pengetahuan baru, keterampilan baru, maupun untuk mengembangkan wawasan baru secara multi dispilin dan inter displin yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Peranan seorang pemimpin formal dalam penyuluhan pembangunan dapat merupakan motivator untuk pengembangan pembangunan pertanian melalui visi dan misi yang dibawa oleh agen pembaruan/penyuluh dalam membentuk perilaku SDM-klien kearah yang lebih maju dan moderen agar mereka mampu menggunakan/mengaplikasikan IPTEK sesuai dengan tujuan dari usahatani atau bisnisnya

Seseorang yang memiliki sifat dan pembawaan yang membuat orang menyukainya, akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk menjadi pemimpin informal dibandingkan orang lain yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Pendapat-pendapat dan saran-sarannya pun akan lebih mudah diterima apabila dia memiliki sifat mudah disukai. Oleh karena itu seseorang yang mempunyai kecakapan dan pengertian terhadap kehidupan sosial serta memiliki kepribadian yang dapat memberikan popularitas sosial kepadanya, mempunyai kesempatan yang paling besar untuk menjadi seorang pemimpin informal. Dalam hal ini kepribadian yang dapat memberikan popularitas sosial kepadanya dapat diparalelkan dengan istilah kharisma.

Depositario (1987 dalam Mardikanto, 1991 : 212 - 214), seorang pemimpin dalam penyuluhan, bukanlah sekedar pemimpin yang pintar bicara, tetapi ia harus benar-benar telah memperoleh pengakuan dari seluruh anggotanya sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang handal untuk mengerjakan sesuatu dengan hasil yang baik, yang sudah dapat dibuktikannya melalui berbagai hasil karya yang baik. Disamping pengalaman, kewibawannya dan karismatiknya, seorang pemimpin informal memiliki kewajiban untuk menyampaikan dan menyebarluaskan pengetahuan serta keterampilan bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Peranan pemimpin informal dalam penyuluhan pembangunan adalah sebagai tempat bertanya atau shering pendapat ataupun dapat bekerjasama dengan agen pembaruan/penyuluh dalam menyebarluaskan IPTEK dan informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan SDM-klien. Pemimpin informal dapat saja dijadikan sasaran penyuluhan terutama pada tataran penyuluhan secara perorangan, karena biasanya para pemimpin informal ini sangat mengerti dan sangat memahami akan masalah warga masyarakat sehingga agen pembaruan/penyuluh sangat terbantu dengan adanya informasi dari mereka selain agen pembaruan tersebut memberikan informasi kepada pemimpin informal tersebut.

Mardikanto (1991 : 216) dan Asngari (2001 : 32), sebagai implementasi dari jiwa dan pengabdian seorang pemimpin formal dan informal, maka dalam proses penyuluhan pembangunan ataupun pemberdayaan kepada SDM-klien selayaknya peran dan fungsi pemimpin dapat berpedoman pada falsafah pendidikan dan kepemimpinan dari Kihajar Dewantara, yang mencakup tiga dimensi yaitu :

Ing ngarsa sung tulada, artinya, jika dimuka seorang pemimpin harus mampu menjadikan teladan atau anutan, memiliki idealisme yang kuat, serta mampu menjelaskan cita-citanya kepada para pengikutnya. Peran agen pembaruan/penyuluh dapat memulai dengan memberi informasi/memberikan contoh tentang IPTEK, dan lain-lain yang akan dilaksanakan dalam proses penyuluhan.
Ing madya mangun karsa, artinya, jika ditengah seorang pemimpin harus mampu dan mau memahami kehendak anggotanya, merasakan suka-dukanya, dan dapat pula merumuskan kehendak serta keinginan anggotanya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang direncanakan demi terwujudnya cita-cita atau harapan/keinginan/tujuan yang ditetapkan. SDM-klien dapat bertanya, berdiskusi, serta memberikan tanggapan atas semua IPTEK ataupun informasi, dan lain-lain yang diberikan oleh agen pembaruan/penyuluh.
Tut wuri handayani, artinya, jika dibelakang seorang pemimpin mampu mengikuti perkembangan masyarakatnya, serta mampu menjaga agar perkembangan tersebut tidak menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang telah diterima oleh masyarakat yang dipimpinnya. Seorang agen pembaruan/penyuluh harus bersifat proses mendidik dan memberikan penjelasan penguasaan materi (IPTEK, dan lain-lain) yang dipelajari sampai IPTEK, dan lain-lain tersebut dikuasai sampai SDM-klien mampu memanfaatkannya.

IV. KESIMPULAN

Setiap pemimpin, baik pemimpin formal dan informal dalam penyuluhan berkewajiban untuk melakukan fungsi dan perannya dalam menggerakkan dan membangun SDM-klien untuk mencapai tujuan penyuluhan atau pemberdayaan sesuai dengan yang direncanakan. Seorang pemimpin baik formal maupun informal selalu mendambakan pembaruan, sebab dia tau bahwa hanya dengan pembaharuan akan dapat dihasilkan mutu yang lebih baik. Oleh karena itu dia harus selalu mendorong semua orang dalam organisasinya untuk berani melakukan inovasi-inovasi, baik menyangkut cara kerja maupun barang dan jasa yang dihasilkan.

Pemimpin formal pada dasarnya harus menempatkan, jiwa dan perilakunya untuk menjaga citra kepemimpinannya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat yang dipimpinnya. Efektifitas dan efisiensinya seorang pemimpin formal adalah dengan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongannya dalam rangka mencapai tujuan yang di cita-citakan bersama. Pemimpin formal setiap saat dapat dihindari atau tidak dipercaya oleh masyarakat karena arah kebijakan dan keputusan serta program kerjanya selalu merugikan masyarakat yang dipimpinnya.

Pemimpin informal dapat saja mempunyai dampak negatif maupun positif terhadap pengikutnya ataupun kelompoknya. Dampak positif seorang pemimpin informal adalah lebih mengutamakan ideologi dan realisasi tujuan rencana kerja daripada tujuan pribadinya, sedangkan dampak negatif dari seorang pemimpin informal adalah mementingkan tujuan dirinya sendiri daripada ideologi-ideologi kelompoknya atau pengikutnya. Seringkali ideologi digunakan untuk memperoleh kekuasaan dan setelah kekuasaan itu didapatnya, maka ideologi itu ditinggalkan atau diubah sesuai dengan tujuan pribadinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2006. Kepemimpinan Masyarakat Adat. Modul Pemberdayaan Masyarakat Adat. http://www.ireyogya.org/adat/htm. Di akses tanggal, 20 November 2007.

Asngari, P.S. 2001. Peranan Agen Pembaruan/Penyuluh Dalam Usaha Memberdayakan (Empowerment) Sumberdaya Manusia Pengelola Agribisnis. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu Sosial Ekonomi. Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor.

Darmaputera, E. 2004. Pemimpin Formal, Pemimpin Informal. Harian Umum Sore Sinar Harapan, Sabtu, 03 Juli 2004. www.sinarharapan.com. Di akses tanggal, 20 November 2007.

Mardikanto, T. 1991. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Sebelas Maret University Press. Surakarta.

Priyono, H.B. 2003. Kepemimpinan Republik. Harian Kompas, 1 Oktober 2003.

Slamet, M.R. 2003. Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Institut Pertanian Bogor. Press.

Sarwono, W.S. 2005. Psikologi Sosial, Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan. Balai Pustaka. Jakarta.

Walgito. B. 2003. Psikologi Sosial Suatu Pengantar. Ed. Revisi. Andi Yogyakarta.

TINJAUAN SINGKAT STRATEGI PEMBERDAYAAN CIVIL SOCIETY

2007-11-20T10:04:00.000-08:00

Oleh : Mohamad Ikbal Bahua

Pemberdayaan merupakan upaya peningkatan harkat dan pribadi sumberdaya manusia seutuhnya, dengan daya upaya mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensinya, menciptakan iklim kerja untuk berkembang, memperkuat daya, potensi yang dimiliki dengan langkah positif mengembangkannya, menyediakan pelbagai masukan, dan membuka akses ke peluang – opportunities, peningkatan taraf pendidikan, kesehatan, akses terhadap modal, teknologi tepat guna, informasi, lapangan kerja dan pasar dengan kelengkapan sarana dan prasarana.

Salah satu persoalan yang senantiasa muncul dalam wacana dan kiprah pemberdayaan civil society negeri kita ini adalah bagaimana mengembangkan strategi yang paling tepat adequate mengingat kondisi dan tingkat perkembangan masyarakat yang ada. Persoalan ini sangat layak untuk dijawab dan dikaji terus-menerus sehingga akan menghasilkan semakin banyak alternatif yang dapat dipilih. Mempertanyakan strategi pemberdayaan ini sudah jauh lebih maju ketimbang mempertanyakan apakah civil society sudah ada atau belum dan kemungkinan pertumbuhannya di negeri kita ini. Sebab sekecil apapun, keberadaan sebuah civil society telah menjadi kenyataan dalam kehidupan kita dan yang mendesak untuk dilakukan adalah pemberdayaannya.

Keberadaan sebuah civil society di dalam masyarakat modern tentu tak lepas dari hadirnya komponen-komponen struktural dan kultural yang inheren didalamnya. Komponen pertama termasuk terbentuknya negara yang berdaulat, berkembangnya ekonomi pasar, tersedianya ruang-ruang publik bebas, tumbuh dan berkembangnya kelas menengah, dan keberadaan organisasi-organisasi kepentingan dalam masyarakat. Pada saat yang sama, civil society akan berkembang dan menjadi kuat apabila komponen-komponen kultural yang menjadi landasannya juga kuat. Komponen kedua adalah pengakuan terhadap HAM (hak azasi manusia) dan perlindungan atasnya, khusunya hak berbicara dan berorganisasi, sikap toleran antar-individu dan kelompok dalam masyarakat, adanya tingkat kepercayaan publik (publik trust) yang tinggi terhadap pranata-pranata sosial dan politik, serta kuatnya komitmen terhadap kemandirian pribadi dan kelompok.

Jika kita melihat kondisi negeri kita, maka jelas kedua komponen tersebut sudah ada walaupun tidak setara pertumbuhan dan perkembangannya, bahkan terdapat komponen-komponen yang mengalami hambatan. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan negara dan ekonomi pasar yang sudah begitu pesat tetapi pada saat yang sama ruang publik bebas yang masih lemah. Demikian pula dengan kelas menengah yang independen tampaknya masih sangat kecil untuk tidak mengatakan ada sama sekali. Pertumbuhan organisasi-organisasi kepentingan memang cukup tinggi, seperti menjamurnya LSM-LSM dan keberadaan ormas-ormas diseluruh tanah air. Namun sayangnya kemandirian mereka juga masih belum tinggi sehubungan dengan strategi korporatsi dan kooptasi yang diterapkan oleh negara kepada mereka.

Jika ditinjau dari sisi pemberdayaan masyarakat maka keberadaan paradigma civil society dalam sebuah negara yang berdaulat tidak lepas dari kemampuan atau power sebuah kelompok masyarakat dalam mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat tersebut yang dapat dilihat dari tahapan politik, tahapan kesejahteraan, tahapan kehidupan berorganisasi dan tahapan pengembangan sumberdaya manusia yang individual.

Pada tataran strategi pemberdayaan civil society, maka yang harus diadakan adalah dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sumberdaya yang telah ada dalam masyarakat dengan merancang berbagai target baik, target jangka pendek, jangka menengah dan jangka pajang.

Aktualisasi dan efektivitas dari operasional pencapaian berbagai target tersebut adalah dengan mengedepankan perhitungan dan analisis manajemen strategis yang dimulai dari perencanaan sampai dengan proses evaluasi pemberdayaan. Upaya penentuan strategisnya pemberdayaan civil society adalah dengan mengedepankan kepentingan masyarakat yang ditinjau dari segi pendidikan, kesehatan, pembukaan kesempatan kerja, pengurangan angka kemiskinan, pertumbuhan angka harapan hidup masyarakat dan aktualisasi penghargaan terhadap daya cipta lingkungan yang harmonis bagi kehidupan masyarakat dengan merujuk kepada nilai-nilai agama dan budaya lokal masyarakat.

Startegi yang dapat digunakan adalah dengan mengedepankan pembangunan masyarakat yang melalui perencanaan pembangunan partisipatif berdasarkan aspek kehidupan sosial di atas yang dapat melahirkan masyarakat yang lebih maju dan mandiri dengan segala potensi kekuatan dalam masyarakat menuju penciptaan masyarakat madani (civil society) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

PEMBANGUNAN MASYARAKAT BERBASIS AGROPOLITAN DAN AGRIBISNIS DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH (SUATU TINJAUAN DI PROVINSI GORONTALO)

2007-11-19T10:35:00.000-08:00

Oleh :

Mohamad Ikbal Bahua

I. PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah salah satu produk terpenting reformasi politik yang berlangsung di Indonesia sejak tahun 1998 yang bermuatan demokratisasi. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh unsur bangsa yang beragam dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan tujuan khusus dari kebijakan otonomi daerah adalah meningkatkan keterlibatan serta partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan maupun implementasinya sehingga terwujud pemerintahan lokal yang bersih, efisien, transparan, responsif, dan akuntabel.

Undang-undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah memiliki kewajiban: melindungi masyarakat, menjaga persatuan kesatuan, kerukunan, dan keutuhan NKRI; meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; mengembangkan kehidupan demokrasi; mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan; meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; mengembangkan sistem jaminan sosial; menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; melestarikan lingkungan hidup; mengelola administrasi kependudukan; melestarikan nilai-nilai sosial budaya; membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan yang ada; serta menjalankan kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Ps 22).

Substansi lainnya adalah mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih (good governance) di tingkat lokal pada khususnya dan di tingkat nasional pada umumnya. Menyangkut persepsi otonomi daerah, Bung Hatta dalam pidatonya pernah menekankan otonomi daerah sebagai bagian dari kedaulatan rakyat. Namun menurut Bung Hatta, kedaulatan rakyat tidak boleh bertentangan dengan dasar-dasar yang ditetapkan GBHN. Di sinilah maknanya bahwa otonomi daerah harus dilihat sebagai perwujudan hak dan kewajiban bagi masyarakat di daerah untuk mengembangkan dirinya menjadi masyarakat yang mandiri dan terbuka sebagai manifestasi peran serta masyarakat dalam pemerintahan yang demokratis.

Otonomi daerah juga memberikan pendidikan politik pada masyarakat akan urgensi keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan lokal yang kontributif terhadap tegaknya pemerintahan nasional yang kokoh dan legitimate. Di samping itu, otonomi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih para pemimpin mereka secara demokratis. Bahkan, otonomi membangun kesalingpercayaan antara masyarakat di satu pihak dan antara masyarakat dengan pemerintah di pihak lain. Dengan kata lain semangat yang terkandung dalam otonomi daerah, secara prosedural maupun substansial adalah pengukuhan kembali kedaulatan rakyat (demokratisasi) setelah sekian lama terkubur akibat menguatnya "cengkeraman" negara.

Provinsi Gorontalo adalah provinsi yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000, dengan luas wilayah + 1.221.554 ha, yang meliputi 4 kabupaten, masing-masing : Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, dan Bone Bolango serta Kota Gorontalo. Jumlah penduduk pada tahun 2005 (BPS, 2006) sebanyak 952.972 jiwa dengan tingkat pendapatan per kapita sebesar Rp. 2.513.202. Ditinjau dari potensi sumberdaya alam, Provinsi Gorontalo mempunyai banyak potensi yang layak untuk dikembangkan antara lain di bidang pertanian dan peternakan. Namun demikian pengembangan sektor tersebut perlu didukung dengan pengembangan infrastruktur yang diharapkan dapat membuka akses-akses ke sentra produksi pertanian yang ada. Oleh karenanya, dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan wilayah, maka pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan 3 program unggulan yang diharapkan dapat memacu perkembangan sektor-sektor lainnya yang meliputi :

Pengembangan SDM;
Pengembangan Pertanian dengan menjadikan Gorontalo sebagai Provinsi Agropolitan, Provinsi yang memiliki kompetensi di bidang pertanian;
Pengembangan ekonomi kelautan dengan sasaran peningkatan kinerja sektor perikanan dan pengembangan wilayah pesisir.

Untuk mewujudkan pengembangan tiga program unggulan tersebut, yang disertai dengan pembangunan infrastruktur penunjang, maka dukungan masyarakat dan pembiayaan sangat diperlukan, terutama peran masyarakat melalui pembangunan secara partisipasi serta adanya dukungan dana dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan antara pusat dan daerah, selain PAD Provinsi Gorontalo yang merupakan dasar pelaksanaan pembangunan dalam menunjang otonomi daerah dan peningkatan ekonomi rakyat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

II. PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN OTONOMI DAERAH

1. Pembangunan Masyarakat (Community Development)

Konsep Community Development telah banyak dirumuskan di dalam berbagai definisi. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikannya: " as the process by which the efforts of the people themselves are united with those of governmental authorities to improve the economic, social and cultural conditions of communities, to integrade these communities into the life of the nations, and to enable them to contribute fully to national progress". (Luz. A. Einsiedel 1968 dalam Tampubolon, 2006). Hal ini menekankan bahwa pembangunan masyarakat, merupakan suatu "proses" dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan, dan mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa, serta memberdayakan mereka agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional.

US International Cooperation Administration mendeskripsikan Community Development itu sebagai : "a process of social action in which the people of a community organized themselves for planning action; define their common and individual needs and problems; make group and individual plans with a maximum of reliance upon community resources; and supplement the resources when necessary with service and material from government and non-government agencies outside the community ". (The Community Development Guidlines of the International Cooperation Administration, Community Development Review, December,1996 dalam Tampubolon, 2006).

Soetomo (2006) menjelaskan bahwa, pembangunan masyarakat dilihat dari mekanisme perubahan dalam rangka mencapai tujuannya, kegiatan pembangunan masyarakat ada yang mengutamakan dan memberikan penekanan pada bagaimana prosesnya sampai suatu hasil pembangunan dapat terwujud, dan adapula yang lebih menekankan pada hasil material, dalam pengertian proses dan mekanisme perubahan untuk mencapai suatu hasil material tidak begitu dipersoalkan, yang penting dalam waktu relatif singkat dapat dilihat hasilnya secara fisik. Pendekatan yang pertama seringkali disebut sebagai pendekatan yang mengutamakan proses dan lebih menekankan pada aspek manusianya, sedangkan pendekatan yang kedua disebut sebagai pendekatan yang mengutamakan hasil hasil material dan lebih menekankan pada target.

Secara umum community development adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan berikutnya. Dengan dasar itulah maka pembangunan masyarakat secara umum ruang lingkup program-programnya dapat dibagi berdasarkan kategori sebagai berikut : (1) community service, (2) community empowering, dan (3) community relation (Rudito & Budimanta, 2003).

Definisi di atas lebih menekankan bahwa konsep pembangunan masyarakat, merupakan suatu proses "aksi sosial" dimana masyarakat mengorganiser diri mereka dalam merencanakan yang akan dikerjakan; merumuskan masalah dan kebutuhan-kebutuhan baik yang sifatnya untuk kepentingan individu maupun yang sifatnya untuk kepentingan bersama; membuat rencana-rencana tersebut didasarkan atas kepercayaan yang tinggi terhadap sumber-sumber yang dimiliki masyarakat, dan bilamana perlu dapat melengkapi dengan bantuan teknis dan material dari pemerintah dan badan-badan nonpemerintah di luar masyarakat.

2. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah yang dilaksanakan saat ini adalah Otonomi Daerah yang berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU ini, otonomi daerah dipahami sebagai kewenangan daerah otonom untuk menatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan prinsip otonomi daerah yang digunakan adalah otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengisyaratkan bahwa dengan otonomi daerah berarti telah memindahkan sebagian besar kewenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena kewenangan membuat kebijakan (perda) sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom, maka dengan otonomi daerah pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan akan dapat berjalan lebih cepat dan lebih berkualitas.

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah (PAD), sumber daya manusia yang dimiliki daerah, serta kemampuan daerah untuk mengembangkan segenap potensi yang ada di daerah otonom. Terpusatnya SDM berkualitas di kota-kota besar dapat didistribusikan ke daerah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, karena kegiatan pembangunan akan bergeser dari pusat ke daerah.

Soenarto (2001), selain ada kewajiban daerah otonom, kepala daerah yang memimpin daerah otonom juga memiliki kewajiban: memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan keutuhan NKRI; meningkatkan kesejahteraan rakyat; memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; melaksanakan kehidupan demokrasi; menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan yang ada; menjaga etika dan norma dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah; melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah; menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah; serta menyampaikan rencana strategi penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD (Ps 27:1).

III. AGROPOLITAN DAN AGRIBISNIS

1. Agropolitan

Secara harafiah, “Agropolitan” berasal dari dua kata yaitu (Agro = pertanian), dan (Politan/Polis = kota), sehingga secara umum Program Agropolitan mengandung pengertian pengembangan suatu kawasan tertentu yang berbasis pada pertanian, yang dapat dilihat dari berbagai pengertian sebagai berikut (Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan dan Tata Perdesaan, 2005) :

Agropolitan (Agro = pertanian; Politan = kota) adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang yang mampu memacu berkembangnya sistem dan usaha agribisnis sehingga dapat melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya,
Kawasan Agropolitan, terdiri dari Kota Pertanian dan Desa-Desa sentra produksi pertanian yang ada di sekitarnya, dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administrasi Pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi yang ada. Dengan kata lain Kawasan Agropolitan adalah Kawasan Agribisnis yang memiliki fasilitas perkotaan,
Pengembangan Kawasan Agropolitan, adalah pembangunan ekonomi berbasis pertanian dikawasan agribisnis, yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, yang digerakan oelh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemeritnah.

Konsep pengembangan agropolitan pertama kali diperkenalkan Mc.Douglass dan Friedmann (1974, dalam Syahrani, 2001) sebagai siasat untuk pengembangan perdesaan. Meskipun termaksud banyak hal dalam pengembangan agropolitan, seperti redistribusi tanah, namun konsep ini pada dasarnya memberikan pelayanan perkotaan di kawasan pedesaan atau dengan istilah lain yang digunakan oleh Friedmann adalah “kota di ladang”.

Dengan demikian petani atau masyarakat desa tidak perlu harus pergi ke kota untuk mendapatkan pelayanan, baik dalam pelayanan yang berhubungan dengan masalah produksi dan pemasaran maupun masalah yang berhubungan dengan kebutuhan sosial budaya dan kehidupan setiap hari. Pusat pelayanan diberikan pada setingkat desa, sehingga sangat dekat dengan pemukiman petani, baik pelayanan mengenai teknik berbudidaya pertanian maupun kredit modal kerja dan informasi pasar.

Soleh (1998), besarnya biaya produksi dan biaya pemasaran dapat diperkecil dengan meningkatkan faktor-faktor kemudahan pada kegiatan produksi dan pemasaran. Faktor-faktor tersebut menjadi optimal dengan adanya kegiatan pusat agropolitan. Jadi peran agropolitan adalah untuk melayani kawasan produksi pertanian di sekitarnya dimana berlangsung kegiatan agribisnis oleh para petani setempat. Fasilitas pelayanan yang diperlukan untuk memberikan kemudahan produksi dan pemasaran antara lain berupa input sarana produksi (pupuk, bibit, obat-obatan, peralatan, dan lain-lain), sarana penunjang produksi (lembaga perbankan, koperasi, listrik, dan lain-lain), serta sarana pemasaran (pasar, terminal angkutan, sarana transportasi, dan lain-lain).

Dalam konsep agropolitan juga diperkenalkan adanya agropolitan district, suatu daerah perdesaan dengan radius pelayanan 5 – 10 km dan dengan jumlah penduduk 50 –150 ribu jiwa serta kepadatan minimal 200 jiwa/km2. Jasa-jasa dan pelayanan yang disediakan disesuaikan dengan tingkat perkembangan ekonomi dan sosial budaya setempat. Agropolitan district perlu mempunyai otonomi lokal yang memberi tatanan terbentuknya pusat-pusat pelayanan di kawasan perdesaan telah dikenal sejak lama. Pusat-pusat pelayanan tersebut dicirikan dengan adanya pasar-pasar untuk pelayanan masyarakat perdesaan. Mengingat volume permintaan dan penawaran yang masih terbatas dan jenisnya berbeda, maka telah tumbuh pasar mingguan untuk jenis komoditi yang berbeda (Anwar, 1999).

2. Agribisnis

Konsep agribisnis sebenarnya adalah suatu konsep yang utuh, mulai dari proses peroduksi, mengolah hasil, pemasaran dan aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Soekartawi (2003) mengemukakan bahwa agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Hubungannya dengan pertanian dalam arti luas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian.

Agribisnis diartikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari unsur-unsur kegiatan : (1) pra-panen, (2) panen, (3) pasca-panen dan (4) pemasaran. Sebagai sebuah sistem, kegiatan agribisnis tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, saling menyatu dan saling terkait. Terputusnya salah satu bagian akan menyebabkan timpangnya sistem tersebut. Sedangkan kegiatan agribisnis melingkupi sektor pertanian, termasuk perikanan dan kehutanan, serta bagian dari sektor industri. Sektor pertanian dan perpaduan antara kedua sektor inilah yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik secara nasional (Sumodininggat, 2000).

Saragih (2001) menyatakan bahwa pengembangan agribisnis ditujukan dalam rangka mengantisipasi era perdagangan bebas yang menuntut adanya daya saing produk pertanian yang berkualitas dan berkesinambungan sehingg sektor pertanian mampu menjadi motor penggerak pembangunan nasional dan sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani serta masyarakat pada umumnya.

Sa’id dan Intan (2001) menyatakan bahwa kemajuan dalam bidang agribisnis ditandai dengan semakin menyempitnya spesialisasi fungsional dan semakin jelasnya pembagian kerja berdasarkan fungsi-fungsi sistem agribisnis. Usaha agribisnis memiliki kecenderungan menuntut untuk dikembangkan menjadi usaha dengan orientasi bisnis atau keuntungan. Hal ini dapat dilakukan melalui aplikasi konsep pengembangan berdasarkan sistem agribisnis terpadu.

Sebagai salah satu sektor unggulan di Provinsi Gorontalo, maka pengembangan sektor pertanian dilaksanakan dengan pendekatan konsep pengembangan agropolitan dengan menetapkan jagung dan ternak sapi sebagai komoditas utama. Konsep pengembangan agribisnis jagung di Gorontalo dalam rangka mendukung program agropolitan di desain dalam dua model yakni demonstrasi plot (demplot) dan pengembangan. Demplot hanya dilaksanakan untuk jangka pendek (satu tahun) yang dimaksudkan sebagai proses penyuluhan dan pembelajaran petani serta meyakinkan investor bahwa pemerintah memiliki komitmen tinggi dalam peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi.

Sementara untuk model pengembangan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi teknologi yang spesifik seperti perluasan areal tanam (PAT), peningkatan mutu intensifikasi (PMI) dan sisi off-farm-nya dengan optimalisasi pengelolahan hasil, penyimpanan serta pemasarannya. Khusus untuk sektor perternakan diprioritaskan pada pengembangan sapi potong dan ayam buras yang diharapkan dengan berkembangnya ternak sapi ini akan mendorong industri pengolahan dan pasca panennya (Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Gorontalo, 2005).

IV. AGROPOLITAN DAN AGRIBISNIS DALAM
MAKNA OTONOMI DAERAH

Potensi sumber daya alam yang tersebar tidak merata untuk setiap pulau/wilayah/daerah, pengembangannya perlu dikaitkan dengan pengembangan wilayah nasional dan lokal, yang berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) yang telah mengidentifikasikan kawasan andalan dan kawasan prioritas pengembangan serta jenis pengembangannya dalam menunjang pembangunan di era otonomi daerah yang berpotensi untuk meningkatkan PAD.

Syahrani (2001) menyatakan bahwa, pengembangan agropolitan sangat diperlukan dalam mendukung agribisnis, yang dimasa mendatang berperan sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan dearah. Agropolitan perlu diposisikan secara sinergis dalam sistem pengembangan wilayah. Implementasi konsep agropolitan dalam pengembangan wilayah dilakukan melalui penerapan sistem pemukiman kota dan pedesaan serta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) yang terkait dengan kawasan budidaya dan sistem transportasi yang merupakan cakupan dalam perencanaan pembangunan jangka pendek daerah dalam meningkatkan PAD untuk menunjang pembangunan masyarakat di era otonomi daerah.

Pengembangan kawasan agropolitan di Provinsi Gorontalo adalah bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing. Sasaran pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk mengembangkan kawasan pertanian yang berpotensi menjadi kawasan agropolitan, melalui :

Pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis agar mampu meningkatkan produksi, produktivitas komoditi pertanian serta produk-produk olahan pertanian, yang dilakukan dengan pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang efisiensi;
Penguatan kelembagaan petani;
Pengembangan kelembagaan sistem agribisnis (penyedia agroinput, pengelolaan hasil, pemasaran dan penyedia jasa);
Pengembangan kelembagaan penyuluhan pembangunan terpadu;
Pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi;
Peningkatan PAD yang berbasis pertanian dan multi sektor.

Program agropolitan dan agribisnis nantinya akan mengangkat nilai PAD dalam rangka otonomi daerah yang bersumber dari potensi pertanian dan potensi sumber daya manusia terutama di perdesaan yang merupakan barometer untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang dapat membantu daya beli masyarakat dalam memperbaiki usaha tani dan iklim usaha pertanian, sehingga dengan demikian rakyat makin sejahtera maka masyarakat pun akan lebih makmur, hal ini pula yang merupakan salah satu tujuan dalam penyuluhan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengubah perilaku masyarakat (knowledge, afektif dan psikomotor) melalui pendidikan dan IPTEK agar masyarakat tersebut menjadi tau, mau dan mampu mengembangkan IPTEK untuk tujuan kesejahteraan hidupnya.

Melalui program agropolitan dan agribisnis pemerintah Provinsi Gorontalo dalam membangun masyarakat di era otonomi daerah mulai tahun 2005 sampai dengan sekarang telah mengembangkan CCB (celebes corn belt) dan TMB (taksi mina bahari) yang tujuannya untuk meningkatkan PAD dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Sulawesi. Program CCB diperuntukkan untuk kawasan Sulawesi yang menjadi pulau penghasil jagung dikawasan Timur Indonesia dan TMB proyeksinya adalah untuk menata produksi laut dan perairan serta pesisir pantai untuk meningkatkan pendapatan para nelayan dan keluarganya disekitar Teluk Tomini (antara Sulawesi Tengah dan Gorontalo).

Keberhasilan program CCB, maka pada tahun 2005 ini produksi jagung di Provinsi Gorontalo mencapai 450 ribu ton (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan) dan ini merupakan produksi yang sangat fantastis untuk kawasan pulau Sulawesi pada tahun tersebut, sehingga mengharuskan pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mengekspor jagung tersebut ke Negeri Jiran Malaysia melalui Federasi Petani Ternak Asosiasi Malaysia (FLFAM). Dipilihnya Malaysia sebagai lokasi promosi dan ekspor jagung, dikarenakan Malaysia adalah Negara tetangga terdekat yang memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan di Asia Tenggara.

Produksi perikanan melalui program TMB sebagai upaya pelaksanaan program etalase perikanan sampai dengan tahun 2005 mencapai 46 ribu ton dengan laju peningkatan produksi perikanan mencapai 23,18 % (Dinas Perikanan dan Kelautan) Dengan demikian Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi termuda di Indonesia yang akan mampu menata kebijakan pembangunan masyarakat dalam era otonomi daerah melalui program agropolitan dan agribisnis, sehingga tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kemandirian daerah dengan berbagai potensi sumber daya lokal dapat diwujudkan oleh pemerintah dan masyarakat Gorontalo dalam menunjang pembangunan nasional.

V. KESIMPULAN

Pembangunan masyarakat di era reformasi sekarang ini yang mengantarkan rakyat sebagai stakeholder dalam menentukan kebijakan pembangunan sangat signifikan terjadap pelaksanaan otonomi daerah yaitu dalam kebijakan pembangunan ekonomi yang bottom-up, sektor-sektor ekonomi yang dikembangkan di setiap daerah harus dapat mendayagunakan sumber daya yang terdapat atau dikuasi oleh masyarakat di daerah tersebut dan hal inilah yang menjadi salah satu tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah.

Cara yang paling efektif untuk mengembangkan perekonomian daerah adalah melalui pengembangan agribisnis. Pengembangan agribisnis bukan hanya pengembangan pertanian primer on farm agribusiness, tetapi juga mencakup industri-industri yang menghasilkan sarana produksi up stream agribusiness dan industri-industri yang mengolah hasil pertanian primer dan kegiatan perdagangannya down stream agribusiness.

Pengembangan agribisnis yang berkesinambungan tersebut tentunya harus berorientasi pada pembangunan masyarakat perdesaan yang merupakan produsen pertanian utama di Indonesia, sehingga upaya pengembangan agribisnis harus sejajar dengan pelaksanaan agropolitan sebagai wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat perdesaan dengan mengedepankan hasil pertanian.

Pengembangan agribisnis dan agropolitan dalam menunjang otonomi daerah harus juga disertai dengan pengembangan organisasi ekonomi, melalui pengembangan koperasi agribisnis yang ikut mengelola upstreamagribusiness dan down-stream agribusiness melalui usaha patungan (joint venture) dengan BUMN/BUMD. Dengan demikian perekonomian daerah akan mampu berkembang lebih cepat dan sebagian besar nilai tambah agribisnis akan tertahan di daerah dan pendapatan rakyat akan meningkat. Apabila hal tersebut terwujud akan mampu menghambat arus urbanisasi bahkan justru mendorong ruralisasi sumber daya manusia dalam makna otonomi daerah.

Provinsi Gorontalo yang berhasil mengedepankan program agropolitan tujuan utamanya adalah pembangunan masyarakat yang berkelanjutan di kawasan Gorontalo dan Sulawesi yang memprioritaskan sumber daya pertanian sebagai primadona untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan masyarakat di Provinsi Gorontalo tersebut dicapai dengan ; (1) peningkatan kualitas sumber daya manusia, (2) peningkatan produksi jagung melalui program agropilitan secara terpadu, dan (3) pengembangan etalase perikanan sebagai usaha meningkatkan produksi perikanan dan kelautan di Provinsi Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, A. 1999. Pembangunan Agropolitan Dalam Rangka Desentralisasi Spatial Dengan Replikasi Sistem Kota-Kota Kecil Di Wilayah Pedesaan. Makalah pada Seminar Sehari Pengembangan Agropolitan dan Agribisnis serta Dukungan Prasarana dan Sarana, Jakarta, 3 Agustus 1999

Biro Pusat Statistik, 2006. Gorontalo dalam Angka, 2005. Biro Pusat Statistik Provinsi Gorontalo.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, 2005. Produksi Jagung Provinsi Gorontalo Proyeksi tahun 2005 – 2006. PEMDA Provinsi Gorontalo.

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, 2005. Produksi Perikanan dan Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan di Provinsi Gorontalo. PEMDA Provinsi Gorontalo.

Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan dan Tata Perdesaan, 2005. Pengembangan Kawasan Agropolitan. Departemen Pekerjaan Umum. RI.

Rudito, B dan Budimanta, A., 2003. Pengelolaan Community Development. Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD). Jakarta.

Soleh, S. 1998. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pertanian Sebagai Penggerak Perekonomian Nasional. Makalah disampaikan pada SILAKNAS ICMI, Yogyakarta, 5 Desember 1998.

Sumodininggat, G. 2000. Pembangunan Ekonomi Melalui Pengembangan Pertanian, PT.Bina Rena Pariwisata, Jakarta.

Saragih, B. 2001. Agribisnis Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian. IPB press.

Sa’id, G.E. dan Intan, H.A. 2001. Manajemen Agribisnis. PT. Ghalia Indonesia.

Syahrani, H. 2001. The Application of The Agropolitant and Agribusiness In Regional Economy Development. FRONTIR Nomor 33, Maret 2001.

Soenarto, 2001. Otonomi Daerah Dan Pelayanan Publik, Buletin Pengawasan No. 30 & 31 Th. 2001.

Soekartawi, 2003. Agribisnis teori dan aplikasinya, PT. Rajagrafindo persada. Jakarta

Soetomo. 2006. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Pustaka Pelajar. Jogyakarta.

Tampubolon, 2006. Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Medan. Sumatera Utara.

perencanaan

2007-11-07T23:20:00.001-08:00

Perencanaan Pembangunan Partisipatif

From: DadangSolihin, 5 months ago

| View | Upload your own

Lokalatih bagi Aparatur Pemerintah Daerah

SlideShare Link

FALSAFAH PENYULUHAN PEMBANGUNAN, OLEH Prof. Dr. H. Pang S. Asngari

2007-11-06T09:44:00.000-08:00

1. Pengertian Falsafah dalam Penyuluhan Pembangunan

Kata falsafah adalah bahasa Arab. Dalam bahasa Yunani adalah philosophia (philo = cinta ; Sophia = hikmah). Falsafah dalam bahasa Greek berarti love of wisdom, cinta akan kebijaksanaan yakni menunjukkan harapan/kemajuan untuk mencari fakta dan nilai kehidupan yang luhur. Plato (filosof Yunani) mengartikan falsafah sebagai ilmu pengatahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Walter Kaufmann, menyebutkan bahwa falsafah adalah pencarian kebenaran dengan pertolongan fakta-fakta dan argumentasi.

Kegiatan penelitian dan penyuluhan sangat berkaitan dan saling memerlukan, karena itu kebersamaan antara peneliti/lembaga penelitian dan penyuluh/lembaga penyuluh perlu terbina dengan baik dan intim. Falsafah keduanya (penelitian dan penyuluhan) antara lain adalah sebagai berikut :

Selalu mengusahakan pembaruan dan modernisasi IPTEKS.
Kebutuhan/keinginan/masalah masyarakat klien merupakan kegiatan primadona peneliti dan penyuluh.
Selalu mengikuti/sejalan dengan perkembangan dan kemajuan.
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha.
Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran klien dan masyarakat pada umumnya.
Meningkatkan kebersamaan/kerjasama (antara penyuluh dan peneliti dan antara peneliti/penyuluh dengan pengguna IPTEKS/masyarakat klien).

Penyuluhan adalah kegiatan mendidik orang (kegiatan pendidikan)dengan tujuan mengubah perilaku klien sesuai dengan yang direncanakan/dikehendaki yakni orang makin modern. Ini merupakan usaha mengembangkan (memberdayakan) potensi individu klien agar lebih berdaya secara mandiri.

Ciri-ciri orang Modern menurut Inkeles (Inkeles, 1966 : 138 - 150 dan Inkeles dan Smith, 1974 : 15 - 25 dalam Asngari, 2001) antara lain :

Terbuka dan siap menerima perubahan (pembaruan) : pengalaman baru, inovasi baru, penemuan baru yang lebih baik, dll,
Orientasinya realistik/demokratis : berkecenderungan membetuk/menerima pendapat lingkungan,
Berorientasi masa depan dan masa kini, bukannya masa silam,
Hidup perlu direncanakan dan diorganisasikan,
Dia belajar menguasai lingkungan (tidak pasrah),
Rasa percaya diri tinggi (dunia di bawah kontrolnya),
Penghargaan pada pendapat orang lain (tiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan),
Dia optimis,
Memberi nilai tinggi pada pendidikan formal,
Percata pada IPTEK (dan perkembangannya), serta
Percaya bahwa imbalan harus seimbang dengan kontribusinya (prestasinya).

2. Beberapa falsafah penyuluhan antara lain :

1. Falsafah mendidik/pendidikan (bukannya klien “dipaksa-terpaksa terbiasa”)
Ki Hajar Dewantoro (Syarif Tayeb, 1977) menyebutkan bahwa dalam proses pendidikan digunakan falsafah : “hing ngarsa sung tulada, hing madya mangan karsa, tut wuri handayani.

- hing ngarsa sung talada = memberi/menunjukkan arah akan perubahan
- hing madya mangun karsa = merangsang terjadinya perubahan
- tut wuri handayani = mengembangkan dan mewujudkan potensi klien.

2. Falsafah pentingnya individu : Pentingnya individu ditonjolkan dalam pendidikan/penyuluhan pada umumnya, sebab potensi diri pribadi seseorang individu merupakan hal yang tiada taranya untuk berkembang dan dikembangkan.

3. Falsafah Demokrasi : Klien diberi kebebasan untuk berkembang agar mereka dapat mandiri sekaligus dapat bertanggungjawab sesuai dengan perkembangan intelektualnya.
4. Falsafah Bekerjasama : Falsafah Ki Hadjar Dewantoro “hing madya mangun karsa” mengandung makna adanya kerjasama antara penyuluh/agen pembaruan dengan klien. Penyuluh bekerjasama dengan klien agar klien aktif berprakarsa (dalam proses belajar) mengembangkan usaha bagi dirinya.

5. Falsafah “Membantu Klien Membantu Diri Sendiri.” Thompson Repley Bryant (Vines dan Anderson, 1976 :81 dalam Asngari, 2001), seorang penyuluh kawakan Amerika Serikat, menggaris bawahi falsafah ini dengan mengatakan : Makna falsafah ini menunjukkan landasan orientasi pentingnya individu membantu diri sendiri. Dari falsafah ini pula dikembangkan landasan kegiatan "dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka."

6. Falsafah Kontinyu/berkelanjutan : Dunia berkembang, manusia berkembang, ilmu berkembang, teknologi berkembang, sarana berkembang, usaha berkembang, jadi harus sesuai dengan perkembangan : 1) materi yang disajikan, 2) cara penyajian, dan 3) alat bantu penyajian.

7. Falsafah Membakar Sampah (secara tradisional, baik individual, maupun berkelompok).

Ini analogi ; kemungkinan sampahnya “basah semua” siram dengan minyak tanah (jangan sekali-kali dengan bensin) lalu dibakar (kadang-kadang perlu beberapa kali disiram minyak tanah dan dibakar sampai ada yang kering dan merambat mempengaruhi kekeringan yang lain), ini pendekatan kelompok yang semuanya belum membangun.
Bagi seorang individu, falsafah ini pun berlaku, dengan bertahap penuh kesabaran menunggu perkembangan. Falsafah ini memang harus dilandasi adanya kesabaran menunggu perkembangan individu klien. Inilah kunci proses mendidik/menyuluh untuk mengembangkan dan mewujudkan potensi individu lebih berdaya dan mandiri. Individu lebih berdaya sebagai hasil mendinamiskan diri, sehingga individu mampu berprestasi prima secara mandiri

PENYULUHAN PERTANIAN DALAM MAKNA AGRIBISNIS

2007-11-04T00:20:00.000-07:00

Oleh: Mohamad Ikbal Bahua

Penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.

Jika ditinjau dari segi falsafah ilmu pengetahuan penyuluhan adalah kegiatan mendidik orang (kegiatan pendidikan) dengan tujuan mengubah perilaku klien sesuai dengan yang direncanakan/dikehendaki yakni orang yang medern. Ini merupakan usaha mengembangkan (memberdayakan) potensi individu klien agar lebih berdaya secara mandiri (Asngari, 2003).

Jika ditinjau dari segi fungsinya penyuluhan adalah menjembatani kesenjangan antara praktek yang biasa dijalankan oleh para petani dengan pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang menjadi kebutuhan para petani tersebut. Dengan demikian, penyuluhan dengan para penyuluhnya merupakan penghubung yang bersifat dua arah (two way traffic) yaitu,
seperti yang dikemukakan oleh Setiana (2005) antara lain :

1. Pengetahuan yang dibutuhkan petani dan pengalaman yang biasa dilakukan oleh petani.
2. Pengalaman baru yang terjadi pada pihak para ahli dan kondisi yang nyata dialami petani

Dari segi makna agribisnis penyuluhan pertanian merupakan suatu sumber informasi bagi petani untuk meningkatkan usahataninya baik subsistem hulu, subsistem usahatani, subsistem hilir (pengolahan) dan subsistem penunjang. Pambudy (2003) menyatakan bahwa, penyuluhan pertanian menjadi sangat penting dalam perannya sebagai jembatan bagi golongan ekonomi lemah. Penyuluhan diharapkan dapat menghasilkan sumberdaya produksi , modal kerja, prasarana pokok disamping layanan umum lain yang dibutuhkan golongan penduduk miskin agar dapat turut serta dalam kegiatan ekonomi.

Sebagai salah satu usaha untuk mengembangkan dan memajukan pembangunan pertanian, maka peran penyulahan pertanian dalam makna agribisnis merupakan suatu tujuan pembangunan pertanian jangka panjang dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berorientasi pada peningkatan produksi usahatani dan nilai tambah produksi hasil pertanian. Ini dapat dilakukan jika petani memperhatikan, hal-hal sebagai berikut:

1. Better farming, yaitu petani yang mau dan mampu mengubah cara-cara usahataninya dengan cara yang lebih baik.
2. Better bussiness, berusaha yang lebih maju dan lebih menguntungkan, yaitu petani yang mau dan mampu menjauhi para pengijon, lintah darat, dan melakukan teknik pemasaran yang benar.
3. Better living, petani dapat hidup lebih baik dan mampu menghemat, tidak berfoya-foya dan setelah berlangsungnya masa panen, petani bisa menabung, bekerjasama memperbaiki kesehatan lingkungan, dan mampu mencari alternatif lain dalam usahatani, misalnya dengan mendirikan industri rumah tangga yang lain dengan mengikutsertakan keluarganya guna mengisi kekosongan waktu selama menunggu masa panen berikutnya.

Ditegaskan oleh Slamet (2003) bahwa sistem penyuluhan pertanian Indonesia yang ada sekarang telah terbukti dapat mengatarkan petani untuk mampu menghasilkan bahan pangan dalam jumlah yang cukup bagi seluruh kebutuhan nasional. Jika pada masa mendatang penyuluhan pertanian diharapkan dapat mengantarkan petani Indonesia mempertahankan kondisi swasembada pangan dan sekaligus mengantarkan petani dapat berproduksi secara mandiri dan meningkatkan kualitas hidupnya seperti tercakup dalam pengertian tentang perlunya tercipta pertanian yang tangguh. Dengan demikian tujuan penyuluhan pertanian tidak hanya membuat petani mampu berproduksi sampai pada tingkat yang mencukupi kebutuhan nasional, tetapi tingkat produksi itu harus dicapai secara mandiri (tanpa subsidi atau dengan subsidi minimal) dan sekaligus membuat tingkat kesejahteraan petani meningkat dengan lebih nyata dalam konteks pembangunan nasional.

Peran penyuluh pertanian dalam meningkatkan nilai tambah dan produksi usahatani seperti apa yang diharapkan dalam tujuan penyuluhan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan memberikan suatu inovasi teknologi agribisnis kepada petani (klien) yang dimulai dengan bimbingan dalam penyediaan sarana produksi pertanian, bimbingan dalam pengelolaan usahatani, bimbingan dalam pengolahan usahatani serta menjembatani keperluan petani dengan berbagai unsur penunjang usahatani seperti usaha penyediaan skim kredit, pemasaran, dan lain-lain. Sehingga akan tercipta petani yang mandiri dan berjiwa enterpreneurship yang berdasarkan makna tujuan penyuluhan pertanian yang bermakna agribisnis.....

Sumber Rujukan :
1. Asngari, P.S. 2003. Pentingnya Memahami Falsafah Penyuluhan Pembangunan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat. IPB Press.

2.Pambudy, R. 2003. Penyuluhan Dalam Sistem dan Usaha Agribisnis : Strategi Pengembangan Modal Manusia Indonesia. IPB Press.

3. Setiana, L. 2005. Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat. Ghalia Indonesia.

4. Slamet, M. 2003. Penyuluhan Pertanian Dalam Proses Tinggal Landas. Makalah dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. IPB Press.

FILOSOFI KEAMANAN PILWAKO KOTA GORONTALO : 2008-2013

2007-11-03T21:11:00.000-07:00

Oleh: Mohamad Ikbal Bahua

Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Goronalo dalam menjaga stabilitas keamanan menjelang PILWAKO adalah dengan mengedepankan filosofi daerah Gorontalo "Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah". Hal ini harus dimengerti dan diaktualisasikan oleh para kandidat Walikota & Wakil Walikota, mengingat daerah Gorontalo adalah salah satu daerah Adat yang ada di Indonesia.

Selain berdasarkan Filosofi di atas yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kota Gorontalo dalam menjelang PILWAKO adalah dengan menjaga stabilitas keamanan masyarakat, karena PILWAKO pada era reformasi ini bukanlah akhir segalanya dari masa depan Rakyat Gorontalo, akan tetapi hanyalah merupakan awal kepemimpinan generasi muda di era reformasi yang mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, partai politik dan golongan elit pemerintah.

Untuk itu keamanan yang perlu diperhatikan adalah keamanan dari awal proses PILWAKO sampai berakhirnya PILWAKO dengan melibatkan semua elemen masyarakat serta di bawah kendali POLRI dan TNI, terutama keamanan yang tercipta dari para pendukung kandidat yang bertarung di PILWAKO Gorontalo tahun 2008-2013, sebagai upaya menciptakan PILWAKO Gorontalo yang Demokratis berdasarkan Filosofi "Adat Bersendikan Syaraa, Syaraa Bersendikan Kitabullah" sebagai modal membangun Kota Gorontalo sebagai kota yang penuh Inovasi, Berbudaya dan beradab. Majulah Gorontalo. Hidup Rakyat.

First

2007-11-03T20:55:00.001-07:00

Haloo smua
This my first posting
I will update it everyday for each of my note