PEMBERDAYAAN DALAM MAKNA KEMISKINAN

Sebuah Refleksi Akhir Tahun 2007

Oleh : Mohamad Ikbal Bahua

Pemberdayaan masyarakat atau empowerment (pemberdayaan/penguatan) dapat dianggap sebagai sebuah proses yang memungkinkan kalangan individual ataupun kelompok merubah keseimbangan kekuasaan dalam segi sosial, ekonomi maupun politik pada sebuah masyarakat ataupun komunitas. Kegiatan pemberdayaan dapat mengacu pada banyak kegiatan, di antaranya adalah meningkatkan kesadaran akan adanya kekuatan-kekuatan sosial yang menekan orang lain dan juga pada aksi-aksi untuk mengubah pola kekuasaan di masyarakat. Dari jenisnya, pemberdayaan/penguatan dapat dilihat pada dua level, individual dan komunitas. Pada tataran individual, isu-isu yang relevan dengan pemberdayaan adalah: hubungan patron-klien, gender, akses ke pemerintahan (negara), dan sumber-sumber kepemilikan properti. Sementara pada tataran komunitas, isu-isu utama yang biasa diangkat adalah: mobilisasi sumberdaya resources mobilization, pemberdayaan/penguatan kerangka institusional dan akses hubungan linkages dengan badan-badan pemerintah.

Upaya pembangunan sosial pada dasarnya merupakan suatu upaya pemberdayaan masyarakat. Bagi seorang pelaku perubahan, hal yang dapat dilakukan terhadap klien mereka (baik pada tingkat individu, keluarga, kelompok ataupun komunitas) adalah upaya memberdayakan (mengembangkan klien dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya) guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Suatu proses pemberdayaan (empowerment) pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya dan hal ini sangat berhubungan dengan tiga tahapan dalam pemberdayaan, yaitu:

1. Tahapan Politik

Pemberdayaan secara perlahan melekat sebagai mekanisme bantuan diri untuk manusia lain-mechanism of self-help for people. Ketergantungan pada orang lain secara perlahan diganti dengan ketergantungan pada diri sendiri secara nasional, dalam sistem ekonomi, pendidikan, kebudayaan, efisiensi dan efektivitas, sumberdaya dan persaingan.

2. Tahapan Organisasi

Konsep modern yang mendorong organisasi, seperti total quality management, habitual improvement, performence management, self-directed team work, internal customers, competence management etc. Banyak faktor pemberdayaan dan ketidakberdayaan tergantung pada nilai-nilai, perilaku, sistem, prosedur dan budaya organisasi.

3. Tahapan Sumberdaya Manusia Individual

Pada tingkat atau tahapan individual, perubahan dari sumberdaya manusia yang sebelumnya kurang percaya diri selalu penurut dan patuh serta dikendalikan oleh kekuasaan, ketrampilan, status dan bayangan pribadi, meningkat kepada hal-hal dan imbalan yang lebih besar. Proses pemberdayaan berbeda untuk setiap sumberdaya manusia, baik yang memerlukan waktu singkat, maupun waktu yang lama, menjadikan perubahan hidup dan perilaku mereka untuk mencapai tujuan yang semula dianggap tidak mungkin.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Standar ini disebut garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2.100 kalori energi per kapita per hari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok.
Kemiskinan dapat berarti sebagai penindasan terhadap kemampuan manusia human capability depriviation. Kemampuan itu bersumber tidak saja dari kecukupan gizi yang memang mendasar, tetapi juga dari tingkat pendidikan, kesehatan dan kebebasan manusia dalam mengembangkan dirinya.

Indonesia termasuk diantara 189 negara yang pada tahun 2000 telah menandatangi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang upaya, sasaran dan target-target pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan yang terkenal dengan nama Millennium Development Goals (MDGs). Deklarasi itu pada intinya merupakan komitmen bersama untuk menurunkan tingkat kemiskinan global, dengan sejumlah tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2015.

Di Indonesia sendiri, isu kemiskinan baru muncul pada tahun 1970-an bersama-sama dengan isu pemerataan. Dua tahun kemudian lahir konsep pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dasar manusia (basic need strategy) yang dilontarkan oleh International Labour Organization) yang berpusat di Geneva. Hakikat kemiskinan di Indonesia, kita bisa melihatnya dari berbagai faktor, apakah itu sosial-budaya, ekonomi maupun politik. Berdasarkan Susenas Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2006 sudah mencapai 39,05 juta jiwa atau 17, 75 persen dari total populasi penduduk saat ini. Sedangkan jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2005 mencapai 10,9 juta orang atau naik menjadi 11,9 juta orang November 2005 dan menurun menjadi 11,1 juta orang pada Maret 2006.

Berdasarkan berbagai teori tersebut di atas, maka pemberdayaan dapat saja diarahkan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, hal ini cukup beralasan karena pemberdayaan itu sendiri dapatlah berarti kemandirian yang berasal dari sebuah kekuatan individu ataupun komunitas yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan yang mereka rencanakan. Tetapi dengan makin meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia, apakah pemberdayaan itu dapatlah menjawab hal tersebut? Pertanyaan sederhana tetapi mengandung makna sangat mendalam dapatlah terjawab dengan mengedepankan aspek pendekatan pembangunan berbasis komunitas (community-based development approach).

Aspek yang dianggap penting dalam pendekatan ini antara lain adanya usaha untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan meningkatkan kapabilitas sumberdaya manusia, tertutama pada kelompok-kelompok masyarakat yang merupakan penduduk miskin.

Upaya-upaya yang ditempuh di dalam pendekatan ini melalui pembangunan infrastruktur perdesaan, distribusi aset ekonomi dan modal usaha/kerja serta penguatan kelembagaan masyarakat. Berbagai program pemberdayaan bermakna pengurangan angka kemiskinan yang telah dilaksanakan di Indonesia selama kurun waktu tahun 1994 - 2006 antara lain;

1. Program Inpres Desa Tertinggal (IDT)
2. Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT)
3. Program Pembangunan Kecamatan (PPK)
4. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)
5. Jaring Pengaman Sosial (JPS)

Berbagai program tersebut di atas dinilai telah berhasil mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, akan tetapi jika ditinjau dari segi pemberdayaan yang dapat bermakna kekuasaan, maka upaya setiap pemegang tampuk pemerintahan baik dari tingkat Pusat maupun Daerah seyogyanya mengutamakan pemberdayaan masyarakat dalam setiap perencanaan dan realisasi program pembangunan dengan lebih melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap perencanaan pembangunan, sehingga dengan demikian setiap pencanaan pembangunan Indonesia akan dapat memenuhi aspek-aspek kebutuhan masyarakat yang operasional pelaksanaannya direalisasikan oleh seorang penguasa atau pemerintah dengan mengedepankan pemerataan dan keadilan sosial, sehingga dengan demikian angka kemiskinan dapat dikurangi melalui pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh, baik itu oleh: pemerintah, stakeholder, NGO, maupun masyarakat itu sendiri yang harus berusaha untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dirinya (individu dan komunitas).

Dalam mengakhiri tahun 2007, semua elemen anak bangsa mengharapkan adanya perubahan kesejahteraan dan keadilan dalam realisasi pembangunan yang berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan, baik itu pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang dapat memberdayakan masyarakat serta dapat menjauhkan mereka dari belenggu kemiskinan. Tentunya pernyataan ini sangat berhubungan dengan masyarakat Indonesia yang berada pada kalangan menengah ke bawah, akan tetapi untuk masyarakat yang berada pada kalangan menengah ke atas tentunya upaya meningkatkan kesejahteraan dan keadilan dapat diwujudkan melalui peningkatan kesadaran akan pentingnya memandang semua manusia sebagai golongan yang bermartabat, sehingga diperlukan adanya saling tolong-menolong dan bekerjasama dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Untuk itu dalam mengakhiri tahun 2007, marilah kita sebagai manusia Indonesia harus memperbaiki kualitas hidup dengan mengedepankan potensi sumberdaya yang dimiliki dan selalu berorientasi maju dalam menapaki perjalanan hidup di tahun 2008 dan massa-massa yang akan datang dengan semboyan bekerja, berusaha, dan sambil berdoa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati semua perjuangan hidup kita.